karya, pena dan harapan

Kabar dari Paris

2011-12-20T19:12:00.000-08:00

Gedung Sejarah Kota Paris

kegiatan Ekskursi Lapangan

Ini adalah salah satu kegiatan mahasiswa Joint Degree DTAP Undip-ENSAPB Paris. Kegiatan ini disebut Ekskursi Lapangan, mengunjungi Perpustakaan Sejarah Kota Paris.

Menurut Nur Miladan (mahasiswa Joint Degree) kegiatan Ekskursi Lapangan sangatlah penting karena termasuk dalam bagian kuliah Metodologi Riset.

bersama Prof. Charles Goldblum

Selain ekskursi lapangan, masih banyak juga kegiatan lain yang berhubungan dengan studi, diantaranya menghadiri sidang-sidang doktoral. (Photo ini diambil setelah acara sidang doktor Adele Esposito)

Selamat Bu Erni...!

2011-12-18T18:26:00.000-08:00

Erni Setyowati

Erni Setyowati, Ir, MT dikukuhkan oleh Senat Universitas Diponegoro Semarang sebagai Doktor dalam bidang Teknik Arsitektur dan Perkotaan. Mahasiswi S3 Arsitektur dan Perkotaan Undip yang melakukakan penelitian dengan judul "Model Hubungan Orientasi dan Konfigurasi Blok Bangunan Perumahan Kawasan Bandara terhadap Tingkat Kebisingan" ini, berhasil mempertahankan Disertasinya dihadapan Dewan Senat serta Para Pembimbing dan Penguji.

Hasilnya pada tanggal 12 Desember 2011 bertempat di Ruang Prof Ir Soemarman Gedung Pasca Sarjana Undip, Ketua Senat Prof Sudharto P Hadi, MES, PhD mengumumkan kelulusan Erni dengan Predikat sangat memuaskan, dengan IPK 3,75. Selamat Bu Erni, semoga terus berkarya demi kejayaan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat!.

Sumber: dtap undip

Senat Undip Kukuhkan Doktor

2011-10-15T00:02:00.000-07:00

Dr Ir Ismiyati, MS

Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 29 September 2011, Program Pascasarjana Undip menggelar hajatan akademik, yang lumrah disebut sebagai Sidang Terbuka Doktor. Acara yang dimotori Senat Universitas tersebut, mengukuhkan seorang doktor dalam bidang Teknik Arsitektur dan Perkotaan.

Dr Ir Ismiyati, MS resmi menyandang gelar doktor setelah disertasinya yang berjudul "Mobilitas Transportasi dikaitkan dengan Pemilihan Tempat Tinggal di Kawasan Pinggiran Kota Semarang" berhasil dipertahankan di hadapan Para Penguji. Diantaranya adalah Prof Dr Sugiono Soetomo (Promotor), Dr Ir Bambang Riyanto (Co-Promotor), Prof Sudharto P Hadi, PhD (Ketua Senat), Prof Ir Sunarso (Sekretaris Senat), Prof Dr Anies (Direktur Pasca), Dr Ir Poernomosidhi (Penguji Eksternal), Prof Ir Eko Budihardjo (Penguji Internal),Dr Ir Joesron Aliesyahbana (Penguji Internal), dan Dr rer.nat Imam Buchori (Penguji Internal).

Kota Tanpa Masa Depan

2011-08-08T21:14:00.000-07:00

Jakarta, Kompas – Selama 25 tahun ini, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur berkembang pesat. Selain mencakup 3 provinsi, 10 kota, dan 5 kabupaten, juga berkembang 25 ”kota” baru. Namun, ketidaksinkronan penataan ruang wilayah terus terjadi.

Defisit daya dukung lingkungan pun terjadi. Kegelapan membayangi masa depan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jabodetabekpunjur pada 2010 dihuni 29.842.692 jiwa, naik sekitar 4 juta orang dibandingkan dengan tahun 2005. Sebanyak 9,5 juta jiwa di Jakarta, sekitar 6 juta orang di Bogor, 1,7 juta orang di Depok, 5,9 juta orang di Tangerang, 5 juta orang di Bekasi, dan sisanya, sekitar 1,7 juta jiwa, di Cianjur.

Nilai telapak ekologis (ecological footprint) wilayah di Jabodetabek, menurut Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Imam S Ernawi, sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai biokapasitasnya. Defisit telapak ekologis di Jakarta, misalnya, mencapai 13,35 juta global per hektar.

”Masyarakat telah memakai sumber daya alam lebih besar dibandingkan dengan kapasitas alam untuk menyediakannya,” kata Imam, Kamis (28/7).

Kota-kota metropolitan di dunia sebenarnya juga mengalami defisit telapak ekologis cukup parah. Namun, kota besar di dunia, seperti Tokyo di Jepang atau kawasan lain di Eropa dan Amerika, mengimbanginya dengan kebijakan dan penerapan teknologi modern untuk menghemat air bersih, memanfaatkan limbah, hingga menyediakan kawasan hijau guna mencukupi kebutuhan warganya, sekaligus menjamin keberlangsungan kelestarian lingkungan.

Persoalan mendasar yang dihadapi Jabodetabekpunjur adalah pengaturan tata kelola wilayah yang masih sangat spasial di tingkat pusat hingga kota/kabupaten. Lihat saja kontroversi Rancangan Keputusan Presiden tentang Penetapan Wilayah Sungai. Ada rencana memecah kawasan Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Ciliwung-Cisadane-Citarum yang selama ini menjadi satu kesatuan menjadi tiga wilayah sungai, yaitu Cidanau-Ciujung-Cidurian, Ciliwung-Cisadane, dan Citarum.

Jika disahkan, keputusan presiden itu akan menyebabkan Jakarta hanya bisa mendapat pasokan air dari Ciliwung-Cisadane. Air di Waduk Jatiluhur yang menginduk pada Sungai Citarum tak lagi bisa diperoleh. Padahal, selama ini Jatiluhur turut memasok air baku ke Jakarta. Itu baru salah satu masalah besar.

Gesekan kecil antarprovinsi atau antarkota telah lama tepercik. Sebut saja tarik ulur masalah penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Di Jakarta juga, setidaknya selama lima tahun terakhir, 7-8 persen dari 6.594,7 ton total volume sampah per hari tak terangkut karena keterbatasan armada truk pengangkut dan kapasitas pengolah sampah di tempat pembuangan akhir. Akibatnya, sampah teronggok di permukiman, di saluran air, sampai di badan sungai.

Persoalan bertambah parah ketika rencana pembuatan tempat pembuangan sampah terpadu di Ciangir, Tangerang, terus tertunda karena belum ada kata sepakat antara Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

Menurut Suryono Herlambang, Ketua Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara, problem makin memerangkap Jabodetabek akibat tidak adanya kerangka pengembangan sistem transportasi publik yang jelas.

”Ketika negara lain berlomba mengembangkan jaringan kereta api, moda paling tepat, praktis, murah, dan berdaya angkut besar, layanan kereta api di Jabodetabek cenderung memburuk,” kata Suryono.

Kota-kota baru yang bermunculan di poros barat-timur-selatan Jakarta akhirnya mengandalkan jalan tol sebagai sarana utama mobilitas. ”Setiap kota baru buka pintu tol baru. Saya rasa ada penyimpangan aturan di sana karena seharusnya ada aturan jarak tertentu untuk setiap pintu tol,” katanya.

Penyimpangan kota baru

Sejak tahun 1992 hingga 2011 tumbuh sedikitnya 25 kota baru di sekitar Jakarta. Kota-kota baru itu banyak tersebar di Tangerang, yaitu di Serpong dan Bintaro, juga di kawasan Puncak, hingga di Depok, Bogor, serta Bekasi. Kota baru ini mengusung fungsi sendiri-sendiri, sebagai hunian, kota industri, kota jasa dan niaga, hingga resor.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman serta UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang, menurut Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU Josseair Lubis, kota mandiri yang dikembangkan swasta justru untuk mengurangi beban kota induk, yakni Jakarta.

Namun, menurut praktisi pengembangan perumahan Real Estat Indonesia, Hari Ganie, belum pernah ada upaya mengevaluasi kota-kota baru swasta itu tumbuh sesuai dengan fungsi awal atau tidak setelah 25 tahun berjalan.

Hari merasa keberadaan kota baru sesungguhnya memberi manfaat nyata, mengalihkan arus urbanisasi ke Jakarta, muncul pusat-pusat pertumbuhan baru, membantu pemerintah mengatasi kebutuhan perumahan, dan kelengkapan fasilitas di tiap kota baru. Seharusnya, dalam perkembangan selanjutnya, hal ini diikuti kebijakan menahan laju pembangunan di Jakarta. Namun, pembangunan perumahan dalam wujud apartemen, kawasan komersial seperti pusat perbelanjaan, dan perkantoran terus dipacu di Jakarta.

Imam S Ernawi mengakui, di aturan tata ruang yang lama memang masih banyak kelemahan karena baru mengarahkan perencanaan, belum pada tataran implementasi dan pengawasan.

Imam berharap dengan adanya UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, pengganti UU serupa tahun 1992, rencana tata ruang wilayah 2010-2030 di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota menjadi lebih baik. Namun, sampai kini, banyak provinsi, kabupaten, atau kota belum menyelesaikannya, termasuk di wilayah Jabodetabekpunjur.

Adanya kepemimpinan yang tegas, mulai bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden, menurut Guru Besar Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Tommy Firman, juga sangat penting agar pembangunan kota tidak berjalan sendiri-sendiri. ”Tidak perlu regulasi baru lagi. Namun, butuh ketegasan untuk mengimplementasikan peraturan yang ada,” katanya.

Sumber: Kompas

Kearifan Lokal Menata Solo

2011-07-15T00:28:00.000-07:00

Oleh: Dr. Ir. Bambang Setioko, M. Eng (Dosen Pengajar Arsitektur dan Perkotaan Undip)

KOTA dapat dianalogikan sebuah organisme, yang lahir, tumbuh, dan berkembang, menurun dan kemungkinan mati (Kostof, Spiro. 1991). Walaupun tahap akhir dari peradaban kota belum diketahui secara pasti, gejala menuju arah itu sudah bisa dirasakan.

Kota bisa mengalami kerusakan patologis seperti sakit dan menjadi decay (busuk). Munculnya permukiman kumuh merupakan gambaran terinfeksinya sebagian dari urban fabrics-nya. Di sisi lain pesatnya pertumbuhan urban sprawl di kawasan pinggiran kota dapat dianalogikan sebagai sel-sel yang berkembang pesat tak terkendali, lepas dari kontrol metabolisme tubuh, bak tumor ganas. Untuk menyelamatkannya kadang diperlukan tindakan radikal, meskipun menyakitkan kemungkinan besar menyembuhkan.

Banyak orang beranggapan bahwa pertumbuhan kota adalah sebuah fenomena universal dan kasat mata. Namun sejatinya fenomena itu dibentuk oleh banyak faktor yang berbeda di tiap negara; bahkan kombinasi variabel di satu kotapun banyak yang tidak sama, hampir mustahil digeneralisasikan. Contohnya, meskipun kota-kota di Asia secara visual mirip, karakter awal pertumbuhannya sangat berbeda. Kota-kota di Asia Selatan (seperti India) dibangun untuk kepentingan administrasi pemerintahan atau sebagai kota pelabuhan, sedangkan kota-kota di Asia Tenggara dikembangkan sebagai kota perdagangan dan pusat kotanya terdiri atas pasar dan kawasan perdagangan.

Bentuk fisik kotanya merupakan campuran model spesifik kota koloni. Pada era kolonial, tata guna tanah didominasi oeh kawasan campuran, meskipun terlihat adanya perbedaan mencolok antara sektor kota yang dihuni oleh etnis Barat dan pribumi. Pusat kotanya mirip kawasan pusat perdagangan di kota model Barat, namun kawasannya terbagi oleh etnis pedagang China, India, dan Eropa.

Kawasan pinggiran merupakan lokasi permukiman kumuh, bercampur dengan industri dan kegiatan pertanian. Secara visual perbedaan antara kawasan perdesaan dan perkotaan terasa kabur.
Karena kota adalah sebuah organisme yang khas sehingga penyembuhan berbagai macam penyakit kota tidak bisa ditulis dalam satu resep untuk diimplementasikan secara umum. Diagnosis penyakit kota seharusnya bertolak dari dalam tubuh kota itu sendiri, tidak menggunakan model ideal cities versi Barat yang dalam khasanah ilmu perancangan kota jumlahnya sangat banyak dan beragam.

Penataan Kota Solo

Cara tepat untuk mendiagnosis penyakit yang mengganggu pertumbuhan sebuah kota haruslah diawali dengan mengenali secara historis fenomena sosial di dalam kota itu, melupakan definisi-definisi yang berlaku umum, dan mulai dengan perspektif untuk menghargai kearifan lokal, dengan lebih menonjolkan keanekaragaman kota yang memang melekat dan menjadi ciri jati dirinya.

Cara pandang ini amat dibutuhkan bila berbicara tentang fenomena perkotaan di negara berkembang.
Pengamatan sementara terhadap fenomena keberhasilan Surakarta dalam menata dan membangun kotanya, sedikit banyak dilakukan dengan berbasis semangat kearifan lokal. Pemecahan persoalan kota dengan pendekatan budaya sering dilakukan oleh Wali Kota Jokowi. Pemindahan PKL diawali dengan kirab budaya. Acara ritual berupa selamatan dilakukan sebagai rangkaian awal dalam merelokasi perumahan penduduk di bantaran sungai.

Berbagai acara budaya lain yang berciri indigenious juga dipakai sebagai sarana dalam upaya untuk melakukan berbagai bentuk penertiban kehidupan kota, adalah contoh contoh pemanfaatkan kearifan lokal yang dilakukan secara tepat dan terukur. Gejolak dan perlawanan dapat dihindari karena tujuan penataan dan pembenahan kota berhasil ditransformasikan dalam bentuk upaya bersama untuk membangun local value yang akan mengerucut menjadi kebutuhan warga untuk mengartikulasikannya.

Nilai-nilai lokal yang terbangun bukan hanya dipahami oleh penguasa kota melainkan sudah menjadi milik semua warga kota tersebut. Kota berkembang karena kekuatan dan keunikan warganya, tidak semata-mata dari gagasan ideal perencananya yang kadang sarat dengan kepentingan tertentu. Pembangunan dan penataan kota akan berhasil jika nilai-nilai lokal sudah menjadi kebutuhan semua warga kota itu.

Sumber: Suara Merdeka

ARSITEKTUR DALAM PERUBAHAN KEBUDAYAAN

2011-05-31T00:01:00.000-07:00

Oleh:
Agung Budi Sardjono, Eko Budihardjo, Galih Widjil Pangarsa, Eddy Prianto

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan kajian mengenai perubahan arsitektur sebagai bagian dari perubahan kebudayaan pada masyarakat tertentu dengan mengambil kasus Rumah Tradisional di Kota Lama Kudus. Arsitektur sebagai artefak kebudayaan berperan penting dalam memberikan ciri kebudayaan setempat, namun ketika kebudayaan masyarakat kemudian berkembang, apakah artefaknya juga akan mengikuti perkembangan tersebut?. Tulisan ini membahas tentang kebudayaan, kaitannya dengan arsitektur dan bagaimana perubahannya pada masyarakat pesisir Jawa, khususnya Kudus.

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, karya serta hasil karya manusia yang dicapai melalui ‘belajar’. Kebudayaan juga merupakan hasil adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Sebagai hasil belajar dan beradaptasi, kebudayaan akan terus berubah mengikuti perkembangan jaman. Dari nilai-nilai kebudayaan yang berkembang tersebut terdapat unsur-unsur yang yang berkembang secara cepat, adapula yang berkembang secara lambat, menjadi tradisi. Kebudayaan tradisional meskipun berkembang namun tetap mempertahankan karakter intinya yang diturunkan antar generasi. Kebudayaan yang mentradisi menjadi karakter kuat suatu masyarakat pada tempat tertentu, salah satunya akan terlihat pada artefaknya, arsitektur tradisional.

Kebudayaan masyarakat Kudus merupakan bagian dari kebudayaan pesisiran Jawa. Satu ragam kebudayaan Jawa yang berkembang di kota-kota perdagangan di pantai utara Jawa.
Kudus dikenal sebagai masyarakat pedagang santri. Perkembangan kebudayaan masyarakat Kudus dari sejarah berdirinya sampai saat ini sangat dinamis dan menarik dipelajari. Sebagaimana kebudayaannya yang khas, bentukan arsitektur permukiman masyarakat Kudus menunjukkan ciri yang kuat, baik pada tata lingkungan permukiman, kelompok rumah sampai pada elemen bangungan rumah tinggalnya. Ciri yang kuat pada arsitektur tradisional rumah tinggal masyarakat Kudus tak pelak mencerminkan Kebudayaannya yang khas pula. Dengan merujuk pada data sejarah kota Kudus dan mencermati artefak yakni arsitektur rumah tradisional Kudus, dicoba diinterpretasikan tahapan perkembangan arsitektur dalam perubahan kebudayaan masyarakat Kudus.

Kata kunci: Perubahan, Kebudayaan, Arsitektur Tradisional, Masyarakat Kudus

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Arsitektur tradisional merupakan salah satu bentuk kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia. Keragaman Arsitektur tradisional yang tersebar di bentang kawasan Nusantara menjadi sumber ilmu pengetahuan yang tiada habis-habisnya. Arsitektur tradisional di setiap daerah menjadi lambang kekhasan budaya masyarakat setempat. Sebagai suatu bentuk kebudayaan arsitektur tradisional dihasilkan dari satu aturan atau kesepakatan yang tetap dipegang dan dipelihara dari generasi ke generasi. Aturan tersebut akan tetap ditaati selama masih dianggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat.

Pada masa sekarang dimana modernisasi serta globalisasi demikian kuat mempengaruhi peri kehidupan dan merubah kebudayaan masyarakat, masihkan aturan-aturan yang bersumber dari
kebudayaan setempat tersebut diikuti?. Adalah suatu kondisi alamiah bahwa suatu kebudayaan pasti akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun perubahan yang diinginkan adalah perubahan yang tetap memelihara karakter inti dan menyesuaikannya dengan kondisi saat ini. Sehingga tetap terjaga benang merah masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

Masyarakat Kudus mungkin merupakan satu kelompok masyarakat yang sampai saat ini masih memegang ciri kebudayaannya sebagai masyarakat pedagang santri dalam kehidupan kesehariannya. Mata pencaharian sebagai pedagang atau pengusaha serta kesalehannya sebagai umat muslim sangat mewarnai kehidupannya. Karakter kebudayaan yang khas tersebut juga ditemui pada rumah tradisionalnya yang biasa disebut Joglo Pencu. Pada saat ini rumah pencu tersebut sudah mulai jarang ditemui. Sebagian hilang karena di dijual, sebagian berubah karena rusak atau karena mengikuti model dan material baru. Adalah satu hal yang menarik mengetahui gambaran masyarakat Kudus dibalik kemegahan bentuk fisik rumah tinggalnya serta perkembangannya dari masa ke masa.

2. Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai arti yang sangat luas dan pengertiannya tergantung dari bidang, tujuan bahasan atau penelitian tentang kebudayaan tersebut dilakukan. Terdapat konsep kebudayaan yang bersifat materiel, yang dilawankan dengan kebudayaan yang bersifat idiel atau konsep yang mencakup keduanya. A. Kroeber & C. Kluchkohn (dalam Poerwanto, 1997) secara lengkap menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan pola-pola tingkah laku dan bertingkah laku, eksplisit maupun implisit yang diperoleh melalui simbol yang akhirnya mampu membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam benda-benda materi. Seperti halnya dinyatakan Koentjaraningrat (2005) bahwa kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang didapatkannya melalui belajar. Dengan mengkaji lingkungan alam tempat tinggalnya, menyesuaikan diri dan mencoba menarik manfaatnya.

Menurut wujud atau bentuknya kebudayaan dibagi dari yang abstrak sampai ke yang kasat. JJ. Honigman dalam Koentjaraningrat (2005) membagi wujud kebudayaan tersebut dalam 3 bagian, yakni: Sistem Kebudayaan (Cultural System) yang bersifat abstrak berupa nilai atau pandangan hidup, Sistem Sosial (Sosial system) yang berupa pola kegiatan yang sifatnya lebih konkrit serta Kebudayaan Fisik (Physical Culture) berupa peralatan, perabot dan bangunan yang sifatnya paling konkrit. Masing-masing bentuk kebudayaan tersebut berkaitan erat satu sama lain.

Pada semua kebudayaan terdapat unsur-unsur yang selalu ada yang dikategorikan dalam tujuh unsur kebudayaan meliputi: Sistem Religi dan Upacara Keagamaan, Sistim dan Organisasi Kemasyarakatan, Sistem Pengetahuan, Bahasa, Kesenian, Sistem Mata Pencaharian serta Sistem
Teknologi (Kluckhohn dalam Koentjaraningrat, 2005). Unsur budaya tersebut merujuk pada macam atau tema kebudayaan. Sifat unsur kebudayaan tersebut universal, artinya pada kebudayaan apapun ketujuh unsur tersebut ada, hanya komposisinya saja yang akan berbeda. Komposisi inilah yang akan memberikan karakter pada suatu kebudayaan.

3. Perubahan Kebudayaan

Budaya sebagai sebuah sistem tidak pernah berhenti tetapi mengalami perubahan dan perkembangan, baik karena dorongan-dorongan dari dalam maupun dari luar sistem tersebut. Perubahan ini logis terjadi karena aspek proses adaptasi dan belajar manusia sehingga selalu menuju pada tataran serta tuntutan yang lebih baik. Dengan perubahan tersebut waktu dalam arti masa dan kesejarahan menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

Dalam perkembangannya, akibat perpindahan atau hubungan antar masyarakat dalam berbagai
kegiatan, persinggungan bahkan percampuran antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain tidak akan terhindarkan. Proses pertemuan dua kebudayaan yang berbeda menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi (Poerwanto, 1997). Akulturasi terjadi ketika kelompok-kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang saling berbeda berhubungan langsung dan intensif sehingga kemudian menyebabkan perubahan pola kebudayaan pada salah satu atau kedua kebudayaan tersebut (Syam, 2005). Syam menyebutkan bahwa akulturasi lebih merupakan pengkayaan suatu kebudayaan tanpa merubah ciri awal kebudayaan tersebut. Asimilasi adalah proses peleburan kebudayaan dimana satu kebudayaan dapat menerima nilai-nilai kebudayaan yang lain dan menjadikannya bagian dari perkembangan kebudayaannya (Park dan Burgess dalam Poerwanto, 1997).

Rapoport (1994) menyebut akulturasi ini sebagai salah satu bentuk kebudayaan berkelanjutan (Cultural Sustainability) yang merupakan upaya suatu kebudayaan agar dapat bertahan. Rapoport, menyatakan, walaupun suatu kebudayaan pasti berubah, yang diharapkan adalah sebuah perkembangan, dengan tetap mempertahankan karakter dari kebudayaan tersebut. Perubahan lebih merupakan adaptasi terhadap tuntutan dan tatangan baru agar kebudayaan tersebut dapat tetap hidup. Dengan demikian ada bagian-bagian yang tetap eksis dan menjadi ciri kuat dari kebudayaan tersebut serta ada bagian-bagian yang berubah menyesuaikan perkembangan jaman (continuity and change). Unsur-unsur yang tetap dipertahankan dan diturunkan antar generasi menjadi tradisi kebudayaan.

4. Arsitektur Dalam Perubahan Kebudayaan

Dalam membahas arsitektur, terdapat tiga aspek yang sangat terkait di dalamnya, yakni contend, container dan context. Contend menyangkut isi, yakni manusia sebagai penghuni dengan segala aktifitas dan kebudayaanya. Container menyangkut wadah, bentuk fisik, lingkungan binaan atau bangunan yang mewadahi kegiatan manusia tersebut. Context menyangkut tempat, lingkungan alam dimana wadah dan isinya berada. Perubahan diantara ketiganya akan menyebabkan berubah pula yang lain.

Dalam hal perubahan budaya, bentuk perubahan lingkungan permukiman tidak berlangsung spontan dan menyeluruh, tetapi tergantung pada kedudukan elemen lingkungan tersebut dalam sistern budaya (sebagai core atau sebagai peripheral elemen). Hal ini mengakibatkan adanya, elemen-elemen yang tidak berubah serta ada elemen-elemen yang berubah mengikuti perkembangan. Elemen yang tetap akan menjadi ciri khas dan pengenal dari arsitektur suatu daerah pada skala yang luas, sementara elemen yang berubah akan menjadi farian dan keragaman pada lingkup atau daerah yang lebih kecil.

Arsitektur sebagai wujud nyata kebudayaan dapat dipastikan akan ikut terimbas mana kala kebudayaan sebagai suatu sistem keseluruhan mengalami perubahan. Bahkan sebagai bentuk kebudayaan yang kedudukannya paling luar, arsitektur merupakan bentuk kebudayaan yang paling rentan berubah. Sebagai bentuk adaptasi, perubahan-perubahan bentuk arsitektur tersebut akan mewakili kondisi kebudayaan pada saat itu, yang apabila dirangkaikan akan dapat bercerita tentang sejarah suatu kebudayaan.

5. Arsitektur Tradisional

Arsitektur sebagai produk kebudayaan akan mencerminkan peradaban masyarakat setempat. Pada kebudayaan yang bertahan karena nilai-nilainya tetap dipegang dan diturunkan antar generasi, akan tercermin pada tampilan arsitektur lingkungan binaannya. Wujud fisik kebudayaannya dikenal sebagai arsitektur tadisional. Arsitektur tradisional kerap dipadankan dengan Vernakular Architecture, Indigenous, Tribal (Oliver dalam Martana, 2006), Arsitektur Rakyat, Anonymus, Primitive, Local atau Folk Architecture (Papanek dalam Wiranto, 1999). Juga disebut sebagai Arsitektur Etnik (Tjahjono,1991). Istilah-istilah tersebut diatas saling terkait dan pada penggambarannya sulit dipisahkan satu sama lain. Beberapa persamaannya adalah karakter spesifik yang merujuk pada budaya masyarakat, keterkaitan yang dalam dengan lingkungan alam setempat (lokalitas), serta bersumber dari adat yang diturunkan antar generasi dengan perubahan kecil.

Menurut Oliver (2006) arsitektur vernakular (dalam bahasan ini akan disebut sebagai arsitektur
tradisional) dibangun oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam pandangan hidup masing-masing masyarakat. Kebutuhan khusus dari nilai-nilai yang bersifat lokal ini menimbulkan keragaman bentuk antar daerah. Kekhasan dari masing-masing daerah tergantung dari respon dan pemanfaatan lingkungan lokalnya yang mencerminkan hubungan erat manusia dan lingkungannya (man & enfironment). Jadi keragaman arsitektur tradisional mencerminkan besarnya fariasi budaya dalam luasnya spektrum hubungan masyarakat dan tempatnya. Karakter kebudayaan dan konteks lingkungannya menjadi fokus bahasan arsitektur tradisional. Nilai-nilai yang cocok dan dapat memenuhi kebutuhan dipertahankan dan menjadi tradisi yang diturunkan dari ayah ke anak. Tradisi ini akan tetap dipertahankan bila mempunyai makna, baik praktis maupun simbolis.

B. KEBUDAYAAN PESISIRAN JAWA: KUDUS

1. Kebudayaan Jawa

Kebudayaan Jawa merupakan bagian dari rangkaian lebih kurang 500 kebudayaan daerah yang menyusun kebudayaan Nusantara. Wilayah kebudayaan Jawa meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur, tidak termasuk daerah Pasundan di Jawa Barat serta Madura di Jawa Timur. Secara umum kebudayaan Jawa dikenal sebagai kebudayaan yang berkembang di lingkungan keraton di pedalaman Jawa yakni Keraton di Yogyakarta dan Surakarta (Koentjaraningrat, 1984). Kebudayaan Jawa merupakan kebudayaan aristokratis (kerajaan) dengan latar kehidupan agraris (pertanian). Dalam aspek religi masyarakat Jawa adalah masyarakat yang sebagian besar beragama Islam Sinkretik, yang sudah bercampur dengan agama Hindu, Budha serta kepercayaan setempat (Geertz, 1960). Pandangan Hidup orang Jawa menekankan pada ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan. Sikap narimo, menempatkan individu di bawah masyarakat dan masyarakat di bawah alam semesta (Mulder, 1984). Masyarakat Jawa hanya mengenal dua stratifikasi masyarakat yakni Penggede serta Wong Cilik (Castless, 1982). Dalam interaksinya, Penggede menjadi golongan yang superior yang dilayani dan disembah oleh Wong Cilik. Bahasa Jawa bertingkat-tingkat sebagaimana masyarakatnya. Penggunaan jenis bahasa dalam pembicaraan tergantung pada siapa lawan bicaranya serta dalam konteks apa pembicaraan tersebut berlangsung (Suseno, 1991).

Dalam bentukan arsitektur rumah tradisional terdapat farisasi bentuk yang dibedakan menurut atapnya. Dari yang paling sederhana, yakni: Panggang Pe, Kampung, Limasan, Joglo dan Tajug. Diantara bentuk-bentuk rumah tersebut Joglo merupakan bentuk yang paling utama, biasa digunakan pada rumah-rumah para bangsawan. Atap Tajug tidak diperuntukkan untuk atap rumah karena hanya digunakan untuk makam, dan bangunan peribadatan. Dalam membangun rumahnya masyarakat Jawa banyak melihat pada strata sosialnya. Nilai-nilai budaya Jawa seperti pembagian dua (dualitas) serta pemusatan (sentralitas) terungkap dalam bentukan fisik serta keruangan rumah Jawa, terutama pada rumah Jawa Tipe Joglo (Tjahjono, 1989).

Kebudayaan Jawa sendiri menurut Koentjaraningrat bukan merupakan kebudayaan yang tunggal (Koentjaraningrat, 1984). Koentjaraningrat membagi kebudayaan Jawa menjadi beberapa wilayah kebudayaan, yaitu: Banyumas; Bagelen; Nagarigung; Mancanagari; Sabrang Wetan dan Pesisir. Daerah Pesisir terbagi lagi menjadi dua wilayah yaitu Pesisir Barat yang berpusat di Cirebon dan Pesisir Timur yang berpusat di Demak (Pigeud dalam Koentjaraningrat, 1984).

2. Kebudayaan Pesisiran

Kebudayaan pesisir merupakan kebudayaan yang terdapat di kota-kota pantai utara Jawa. Kawasan yang dalam sejarahnya banyak dipengaruhi aktifitas perdagangan serta penyebaran agama Islam. Masyarakat Pesisir mepunyai karakter egaliter, terbuka dan lugas (Thohir, 2006). Egaliter karena menganggap setiap manusia mempunyai kedudukan yang sejajar. Terbuka dalam menyampaikan pendapat dan perasaannya, mudah akrab dan tidak mudah curiga. Lugas, dalam berkomunikasi lebih suka langsung pada pokok pembicaraannya, lebih mementingkan isi daripada cara menyampaikannya. Thohir menganggap karakter ini berkaitan dengan lingkungan, agama serta mata pencahariannya. Kebudayaan masyarakat Pesisir ini lebih berorientasi ke masjid dan pasar daripada keraton dan sawah yang menjadi ciri kebudayaan Nagarigung.

Penduduk pesisiran merupakan masyarakat muslim yang puritan atau lebih dikenal dengan istilah santri. Mereka taat melaksanakan shalat lima waktu serta, shalat Jun’at di masjid, cakap mengaji Al Quran, tidak makan daging babi serta minum-minuman keras, menunaikan ibadah haji merupakan salah satu cita-citanya (Koentjaraningrat, 1984). Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah pedagang ataupun pengusaha, terutama barang kerajinan, pakaian, palawija serta rokok. Mereka adalah pengusaha dan pedagang yang rajin, ulet, pekerja keras serta ahli dalam bidangnya. Para pedagang pesisir ini mempunyai orientasi ke luar. Mereka merantau dari kota ke kota untuk menjajakan barang dagangannya untuk waktu yang cukup lama. Sekalipun begitu mereka mempunyai ikatan kelompok dan ikatan terhadap daerah asal yang sangat kuat. Di perantauan mereka tinggal mengelompok dalam kampung yang penghuninya berasal dari daerah yang sama (Geertz, 1977) dan setiap saat-saat tertentu mereka akan pulang ke kampung halamannya.

3. Kebudayaan Pesisiran di Kudus : Masyarakat Pedagang Santri

Pada daerah Pesisir Timur bagian Barat dalam sejarahnya terdapat tiga kota yang cukup terkenal, yakni Demak, Jepara serta Kudus. Demak merupakan pusat kekuasaan kerajaan Demak Bintoro, Jepara merupakan kota pelabuhan penting bagi kerajaan Demak sementara Kudus merupakan kota pemasok hasil bumi untuk Demak dan Jepara yang didatangkan dari pedalaman (Graaf, 1985). Kudus merupakan salah satu pusat kebudayaan Pesisiran di bagian Barat atau Pesisiran Kilen (Koentjaraningrat, 1984) sekalipun Kudus tidak terletak di daerah pantai dan bukan kota pelabuhan.

a. Sejarah Perkembangan Kota

Sejarah kota Kudus banyak dikaitkan dengan sejarah perkembangan agama Islam di Jawa serta sejarah tentang Walisongo. Ja’far Shodiq (yang kemudian dikenal dengan gelar Sunan Kudus), salah seorang Walisongo yang menjadi penghulu di Demak, diperintahkan oleh penguasa Demak untuk menyiarkan agama Islam di Kudus (Salam, 1977). Kudus kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan agama Islam. Kejayaan Kudus menurun sepeninggal Sunan Kudus tahun 1550 dan berakhir ketika kerajaan Mataram Islam menguasai hampir seluruh daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejak abad 18 Kudus berada dibawah kekuasaan Belanda dan dijadikan daerah setingkat Kabupaten.

Pada abad 19 Kudus mengalami perkembangan sosial ekonomi pesat karena meningkatnya produksi pertanian. Daerah Kudus Kulon berkembang menjadi daerah permukiman saudagar-saudagar hasil bumi yang kaya. Perkembangan ini meningkat tajam ketika industri rokok berkembang (akhir abad 19 – awal abad 20). Perkembangan perekonomian surut ketika kondisi politik dan perekonomian tidak stabil (awal abad 20 – 1970). Ketika keadaan kembali stabil perkembangan kota lebih mengarah ke selatan dan Timur, sementara Kudus Kulon tidak mengalami banyak perobahan (Wikantari, 1995).

b. Masyarakat Kudus

Secara sosiologis kota Kudus terbagi menjadi dua yakni Kudus kulon dan Kudus wetan yang dipisahkan oleh sungai (kali Gelis). Kudus-kulon adalah kota lama yang di konotasikan dengan kekunoan, kekolotan, ketertutupan tetapi juga kesalehan serta kemakmuran. Sedangkan Kudus-wetan dikenal sebagai daerah perkembangan yang lebih modern, lebih heterogen serta daerah yang sekuler.

Masyarakat Kudus-kulon dikenal sebagai masyarkat religius, kehidupan keagamaannya mendominasi kehidupan sehari-hari, di sisi lain dikenal sebagai pedagang yang gigih pekerja keras dan terampil. Diantara mereka dikenal ungkapan "Jigang" yang berarti Ngaji (membaca Al Quran) dan Dagang (Perdagangan). Ngaji adalah aktivitas keagamaan yang merupakan pencerminan keta’atan seorang muslim dalam menjalankan perintah agama, sedangkan dagang adalah kegiatan duniawi yang. merupakan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Kegiatan duniawi dan ukhrowi harus dijalankan secara seimbang agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Keuletan, kecerdikan dan kerja keras sebagai pedagang menyebabkan masyarakat Kudus-kulon berhasil dalam bidang perekonomian. Ketika perdagangan beras dan polowijo mencapai puncak kejayaannya, masyarakat Kudus-kulon berkembang menjadi masyarakat yang makmur, terlebih lagi pada masa keemasan industri dan perdagangan rokok. Kemakmuran ini diwujudkan dengan menunaikan ibadah Haji, membangun masjid lingkungan serta dalam penampilan bangunan rumah tinggalnya. Pada masa itu rumah bukan hanya sarana untuk memertuhi kebutuhan fisik saja, tetapi berkembang menjadi sarana menampilkan aktualisasi diri dari masyarakat pedagang santri, golongan menengah Jawa yang kurang mendapatkan tempat dalam tatanan sosial masyarakat Jawa (Castles,1967).

c. Lingkungan Permukiman

Kota lama Kudus atau Kudus-kulon adalah wilayah kota yang merupakan embrio perkembangan kota Kudus. Wilayah kota lama meliputi daerah-daerah di sebelah barat sungai Gelis, meliputi desa Kauman, Kerjasan, Langgar Dalem, Demangan, Sunggingan, Janggalan, Damaran serta Kajeksan. Secara fisik kawasan pusat Kota lama mempunyai keunikan dibandingkan daerah-daerah lain. Kawasan ini merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan bangunan yang tinggi.

Jalan-jalan di lingkungan kota lama dibedakan menjadi jalan besar yang bersifat umum serta jalan lingkungan yang lebih prifat. Jalan-jalan di dalam lingkungan pemukiman berupa lorong-lorong sempit yang berliku-liku. Jalan lingkungan ada yang mengarah utara-selatan yang menyusur di antara pekarangan-pekarangan rumah (disebut lorong) serta jalan yang mengarah barat-timur yang seringkali melintas pekarangan (disebut jalan pintas). Jalan yang sempit berliku-liku menunjukkan jalan tersebut terbentuk setelah permukiman berdiri dan merupakan jalan pintas menuju ke pusat-pusat lingkungan.

Pusat kawasan terdapat pada masjid Menara yang merupakan masjid jami’, sedangkan pada lingkungan permukiman banyak terdapat masjid lingkungan yang merupakan pusat aktivitas masyarakat di sekitamya. Masjid lingkungan digunakan untuk melaksanakan ibadah sehari-hari (shalat lima wktu dan shalat sunnah yang lain) oleh masyarakat di sekitarnya. Masjid menara digunakan selain digunakan untuk kegiatan ibadah sehari-hari bagi masyarakat di sekitar masjid juga kegiatan peribadatan yang skalanya lebih besar. Sebagai pusat lingkungan masjid tidak hanya digunakan untuk kegiatan peribadatan dan pendidikan keagamaan, namun juga sebagai tempat kegiatan sosial.

Pola permukiman secara umum dibedakan menjadi dua, yakni pola rumah-rumah deret serta pola rumah-rumah tunggal. Pola rumah-rumah deret terdiri dari kelompok bangunan yang berderet rapat dari Barat ke Timur, antara rumah satu dan lain dalam satu kelompok tidak terdapat batas yang jelas. Pola kedua yakni permukiman dengan rumah-rumah tunggal ditandai dengan letak rumah yang berdiri sendiri dengan batas pekarangan yang jelas.

d. Rumah Tradisional Kudus

Rumah tradisional Kudus merupakan kesatuan beberapa bangunan yang berfungsi untuk tempat tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Pola tata bangunan terdiri dari bangunan utama, yakni: Dalem atau rumah induk, Jogosatru di sebelah depan serta pawon di samping Dalem. Di tengah tapak atau di depan bangunan utama terdapat halaman terbuka (pelataran), sedangkan di seberangnya terdapat kamar mandi dan sumur (Pekiwan) serta Sisir. Regol terletak disisi samping halaman.

Dalem merupakan bangunan utama yang digunakan untuk tidur serta kegiatan yang sifatnya prifat. Di dalanya terdapat Gedongan, yakni sentong tengah Kesehariannya dibiarkan kosong atau untuk tempat sholat, pada saat upacara pernikahan digunakan sebagai kamar pengantin. Jogosatru merupakan ruang untuk menerima tamu, terletak di depan Dalem. Pawon digunakan sebagai kegiatan bersama keluarga (disebut pawon ageng) serta tempat memasak pada bagian belakang (pawon alit), ruangan ini paling sering digunakan dalam kehidupan keseharian. Sumur dan kamar mandi terletak di sebelah depan, dipisahkan halaman dari bangunan utama. Merupakan ruang ruang serfis, digunakan untuk mandi, mencuci serta berwudlu. Sisir terletak di sebelah kamar mandi, berbentuk los memanjang. Fungsi bangunan ini merupakan tempat kerja atau tempat penyimpanan (gudang) atau ruang serba guna.

C. KAJIAN ARSITEKTUR TRADISIONAL KUDUS DALAM PERUBAHAN KEBUDAYAAN

Mengkaji perkembangan arsitektur dalam perubahan kebudayaan dengan studi kasus Kudus kulon akan merujuk pada interpretasi terhadap sejarah kebudayaan masyarakat Kudus dikaitkan dengan perkembangan arsitektur, khususnya rumah tradisionalnya. Apa yang diungkapkan berikut adalah satu interpretasi atau pendapat yang sifatnya masih terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut. Tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan gambaran bahwa perubahan pada kebudayaan akan tercermin pada perubahan arsitektur, mengingat arsitektur merupakan artefak dari kebudayaan.

1. Periode Sebelum Islam, Sampai Akhir Abad 15

Kondisi geografis Kudus pada saat itu terletak di dataran lembah dengan gunung Muria di sisi utara dan daerah rawa-rawa di sisi selatan. Daerah ini diperkirakan merupakan sisa-sisa kanal atau selat yang pernah memisahkan pulau Muria dengan pulau Jawa. Kemungkinan telah terdapat permukiman kecil disebut Tajug yang dihuni masyarakat penganut agama Hindu ditepi sungai Gelis dengan matapencaharian sebagai petani (Wikantari, 1994). Disamping agama Hindu, kepercayaan asli setempat (dinamisme dan animisme) masih dipegang teguh.

Kelompok permukiman penganut hindu terdiri dari rumah-rumah penduduk dan kemungkinan terdapat asrama (mandala) serta tempat ibadah (kuil). Rumah-rumah kemungkinan berbentuk kampung atau limasan dengan material bambu atau kayu. Konstruksi rumah berbentuk panggung untuk mengatasi kondisi alam berawa-rawa. Atap bangunan menggunakan rumbia, yang merupakan bahan bangunan yang mudah didapatkan di sekitarnya. Bangunan peribadatan dibangun dengan menggunakan bahan yang lebih awet, teknik membangun yang lebih rumit serta ornamentasi pada bangunan yang merepresentasikan kemuliaan dan keabadian. Material utama menggunakan batu bata (tanah liat yang dibakar) yang disusun berlapis tanpa pengikat semen.

2. Periode Pengembangan Agama Islam, Awal – Pertengahan Abad 16

Sebelum kedatangan Ja’far Shodiq telah datang terlebih dahulu The Ling Sing, penyiar agama Islam dari Yunan (China) yang selain menyebarkan agama Islam juga mengajarkan ketrampilan mengukir atau menyungging pada masyarakat. Ja’far Shodiq datang kemudian dengan pengikut-pengikutnya ke Kudus untuk menyebarkan agama Islam, mengembangkan permukiman baru serta mulai memperkenalkan ketrampilan berdagang. Penyebaran agama Islam dilakukan secara persuasif serta menghormati keyakinan yang sudah ada lebih dahulu. Ja’far Shodiq membangun masjid Al Manaar, membagi-bagikan tanah pada pengikutnya dan mendirikan kota. Pengaruh Cina serta Timur Tengah masuk dalam kebudayaan masyarakat, disamping Hindu dan Jawa. Demikian juga struktur masyarakat berkembang dengan tatanan yang lebih kompleks.

Masjid yang awalnya kecil kemungkinan dibangun di bekas tempat peribadatan Hindu, atau dengan mempergunakan pengetahuan membangun tempat ibadah Hindu yang disesuaikan untuk Masjid. Diversifikasi bentuk bangunan bangunan mulai di kenal untuk merepresentasikan fungsi atau penghuninya. Atap bangunan peribadatan berbentuk tajuk, bangunan untuk petinggi atau penguasa berbentuk limas dan Kampung untuk masyarakat umum. Penggunaan material kayu jati untuk bangunan penting. Ukiran atau ornamentasi mulai dikenal sebagai elemen penghias bangunan penting. Rumah biasa mungkin tetap menggunakan bahan bambu serta beratap kampung dari bahan rumbia. Pusat Kota berupa pelataran terbuka diletakkan berebelahan dengan sungai. Pelataran ini sekaligus digunakan sebagai pasar. Di sisi barat terdapat Masjid yang menghadap pelataran tersebut. Di sisi selatan masjid terdapat Pendopo yang diperkirakan merupakan bangsal istama, kemungkinan lain istana atau rumah Sunan Kudus terdapat di sisi utara kawasan dengan masjid pribadinya, Langgar Dalem. Dengan membagi-bagikan tanah disekitarnya pada pengikutnya, Sunan Kudus sudah meletakkan dasar-dasar tata kota Kudus.

3. Periode Kekuasaan Mataram Islam, Awal Abad 17 – Akhir Abad 18

Dengan jatuhnya kekuasaan Demak ke Pajang dan kemudian Mataram, kekuasaan kerajaan bandar berpindah ke selatan, ke kerajaan agraris yang veodal, saat itu Kudus berkembang menjadi pemasok beras dan palawija dari pedalaman ke bandar Demak, Jepara serta tempat-tempat lain. Perdagangan keliling lambat laun menjadi mata pencaharian penting masyarakat Kudus dan memberikan peningkatan sosial ekonomi pada masyarakat, menjadi kelopok masyarakat yang makmur dan mandiri.

Orientasi masyarakat Kudus waktu itu banyak ditujukan ke Nagarigung sebagai ibukota kerajaan. Kemampuan ekonomi hasil perdagangan diwujudkan dengan pembangunan rumah-rumah dari bahan yang lebih baik, kayu jati. Bentuk Joglo yang menjadi lambang kebangsawanan menjadi bentuk yang disukai untuk menaikkan derajat sosial. Tata ruang rumah mengalami penyederhanaan dengan hanya meliputi Dalem serta pawon. Tata ruang rumah yang ringkas ini kemungkinan ada hubungannya dengan perkembangan peduduk kota yang mulai padat, terutama di sekitar pusat Kawasan (Masjid Menara). Arah selatan yang menjadi orientasi rumah tetap dipatuhi, sehingga menimbulkan pola rumah berderet pada kapling-kapling yang mulai ramai.

4. Periode Kekuasaan Kolonial Belanda, Abad 18

Pada masa kekuasaan kolonial belanda, Kudus dijadikan wilayah pemerintahan setingkat kabupaten dan pejabat-pejabat pemerintah lansung diangkat oleh Belanda. Hubungan dengan Nagarigung menjadi terputus dan penguasa-penguasa Kudus menjadi semacam raja. Belanda memindahkan pusat kota ke sebelah Barat kali Gelis dan kota lama dibiarkan tetap dalam kondisi tradisionalnya. Perdagangan keliling semakin ditekuni masyarakat kota lama Kudus. Demikian pula dengan kehidupan keagamaannya. Menguatnya perekonomian masyarakat menummbuhkan tuntutan aktualisasi diri pada masyarakat Kudus. Sayang tuntutan tersebut tidak mendapat respon yang positif. Pergesekan dengan pemerintah Belanda, masyarakat Jawa sendiri serta orang China mulai sering terjadi. Ikatan diantara masyarakat semakin kuat karena karakteristik kelompok masyarakat tersebut.

Pengaruh kolonial Belanda dan eropa tercermin pada penggunaan elemen-elemen non kayu yang mulai mewarnai rumah Kudus. Unsur keamanan mulai diperhatikan masyarakat dengan membangun pagar-pagar halaman. Ketertutupan terhadap masyarakat luar serta ikatan kelompok yang berkembang diwujudkan dengan adanya dinding-dinding pembatas. Masyarakat mengembangkan kehidupannya dibalik tembok pembatas. Bentuk rumah berkembang menyesuaikan tradisi masyarakat. Emperan rumah mulai ditutup dan diperbesar untk menerima tamu.

5. Periode Kejayaan Sosial Ekonomi, Abad 19 – Awal Abad 20

Menjelang akhir abad 19 kota Kudus mengalami peningkatan kemakmuran berkat melimpahnya hasil pertanian daerah sekitarnya, terutarna. beras, polowijo dan gula jawa. Hasil panen ini menjadi mata dagangan penting bagi pedagang pedagang Kudus. Aktivitas perdagangan mengharuskan mereka menjelajah sampai di tempat tempat yang jauh (biasa disebut belayar) yang memakan waktu berminggu minggu sampai berbulan¬-bulan. Setelah berkeliling dan sukses mereka kemudian kembali (berlabuh) atau menetap di suatu kota. Sementara para suami berlayar, kaurn wanita Kudus melakukan kegiatan kerajinan rumah tangga atau berdagang kecil kecilan. Hasil kerajinan rumah tangga berupa batik, bordir dan tenun ikut menjadi mata dagangan dari suami suami mereka.

Pada paruh pertama abad 20 Kudus menjadi terkenal karena pabrik rokok kreteknya. Industri yang semula merupakan kerajinan rumah tangga berkernbang menjadi industri besar 13). Kemajuan perdagangan dan industri pribumi menarik kalangan masyarakat Cina untuk beramai ramai ikut terjun dalam industri rokok. Persaingan ini mernicu pertentangan antar etnis yang sengit dan berlarut larut 14). Perkembangan ini lebih dipertajam ketika industri rokok berkembang (akhir abad 19 awal abad 20). Perkembangan ini menyebabkan kepercayaan diri yang besar dari masyarakat Kudus berkembang. Mereka membangun strata sosial sendiri menjadi kaum borjuis. Tuntutan aktualisasi diri menjadi semakin kuat melawan perlakuan masyarakat luar yang dianggap kurang menghargai.

Jalan jalan kereta api di dibangun untuk mengantisipasi perkembangan industri gula dan produksi beras. Daerah Kudus kulon berkembang menjadi daerah permukiman saudagar saudagar hasil bumi yang kaya dari hasil perdagangan. Rumah-rumah besar dibangun dengan bentuk Joglo yang dimodifikasi. Brunjung atau bagian atas dari atap Joglo dibuat lebih tinggi, dikenal sebagai Joglo Pencu. Ornamentasi semakin rumit dan halus serta menghiasi hampir seluruh permukaan dinding rumah, terutama ruang Jogosatru dan Gedongan. Elemen-elemen khusus yang hanya di temui di Rumah tradisional Kudus memperkuat karakter rumah. Musholla-musholla mulai banyak didirikan untuk mendekatkan dengan rumah. Sumur dan kamar mandi mungkin sudah dibuat di depan rumah sejak awalnya. Untuk mempermudah kegiatan ibadah yang perlu bersuci sebelum ke masjid atau musholla. Bangsal didirikan di depan rumah untuk menampung barang dagangan atau untuk tempat kerja produksi Rokok. Gudang gudang dan pabrik rokok banyak didirikan di Kudus kulon.

6. Periode Surutnya Kejayaan Sosial Ekonomi, Awal Abad 20 – Tahun 1970an

Perkembangan perekonomian surut ketika kondisi politik dan perekonomian tidak stabil (awal abad 20 1970). Banyak perusahaan yang bangkrut dan gudang gudang terbengkalai. Industri Rokok yang pernah mengantarkan sosial ekonomi ke puncak kejayaan beralih ke tangan orang-orang China yang mengembangkannya menjadi Industri raksasa dengan dukungan pemerintah. Bagi masyarakat Kudus sendiri industri rokok tidak pernah bangkit kembali. Hanya beberapa keluarga keturunan pengusaha rokok besar yang masih meneruskan usahanya dalam skala kecil. Surutnya perekonomian membawa dampak pada kehidupan masyarakat, namun tidak pernah menghilangkan semangat perdagangan dan usaha mandiri masyarakat.

Rumah-rumah Kudus mulai menjadi obyek yang bermasalah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat saat itu tidak lagi mampu mendukung keberadaan rumah-rumah tradisional Kudus. Demikian juga dengan ketersediaan material kayu jati yang semakin langka. Elemen-elemen bangunan yang rusak mulai diganti dengan elemen yang lebih murah dan awet. Jumlah penghuni yang berkembang juga mulai merubah fungsi-fungsi awal dari ruangan yang ada. Namun secara keseluruhan bangunan tidak mengalami perubahan. Bangunan bangunan baru yang didirikan tidak lagi menerapkan bangunan tradisional karena alasan kepraktisan serta biaya.

7. Masyarakat Kudus Kulon Saat Sekarang

Akhirnya ketika keadaan lebih stabil penataan perkembangan kota mulai dilakukan Kudus berkembang menjadi kota industri kecil. Perluasan kota mengarah ke selatan dan timur, sementara kota lama tidak mengalami banyak perubahan. Pada sisi kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan industri rokok sudah mulai di tinggalkan. Beberapa industri kecil rumahan seperti jamu sempat berkembang sebentar diantara masyarakat. Industri yang terus bertahan adalah industri Konfeksi. Pada tahun-tahun terakhir mulai bermunculan industri kerajinan ukir untuk perabot serta elemen bangunan, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak dan letaknya tersebar di wilayah Kota Kudus (Wikantari, 2001) dan yang sampai sekarang terus berkembang dengan pesat adalah industri bordir.

Ketika masa kemakmuran berlalu, banyak rumah rumah dan fasilitas-fasilitas perekonomian yang kemudian terbengkalai. Perselisihan yang terjadi diantara keluarga keturunan pemilik rumah, kesulitan ekonomi serta rumitnya perawatan rumah seringkali berakhir dengan dijualnya rumah rumah tersebut. Di sisi lain keunikan dan kemewahan rumah Kudus sangat menarik minat orang-orang di luar Kudus, bahkan luar negeri untuk memilikinya. Akibatnya dari tahun ke tahun jumlah rumah tradisional terus berkurang. Tahun 2003 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah telah melakukan inventarisasi dan hanya menemukan 33 rumah adat kudus dan 68 rumah diseluruh kota Kudus.

Berkurangnya rumah tradisional Kudus juga disebabkan karena sifat kayu yang tidak tahan terhadap cuaca dan waktu dibandingkan dengan material batu atau beton. Kecuali yang selalu dirawat dengan seksama, rumah-rumah tradisional yang sudah lewat seratus tahun sudah mulai lapuk dan rusak. Dalam perkembangannya kemudian rumah rumah di daerah ini banyak mengalami perubahan perubahan baik dalam hal penggunaan bahan bangunan maupun dalam corak arsitektur bangunannya. Ada yang hanya berubah sedikit pada elemen-elemen bangunannya, berubah satu unit bangunan yang hilang dan digantikan bangunan baru atau yang berubah sama sekali, walaupun ada pula yang masih tetap berusaha untuk tetap mempertahankannya.

Perkembangan kebudayaan masyarakat Kudus serta bentukan rumah tinggalnya secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah:

D. PENUTUP

Rentetan peristiwa dalam kesejarahan masyarakat Kudus kulon membawa perkembangan perubahan dalam kebudayaan masyarakat Kudus. Akulturasi dari berbagai kebudayaan (kebudayaan lokal, Hindu, Islam, Cina, Kolonial, Eropa) mewarnai kebudayaan Kudus sampai saat ini. Perkembangan dari masa kemasa tersebut tercermin pada perkembangan artefaknya, yakni rumah traisional Kudus. Dari gambaran morfologi rumah tradsional Kudus dalam perkembangan kesejarahannya dapat dilihat bagaimana rumah tradisional sampai pada bentuk seperti sekarang. Sebagaimana dikatakan Rapoport, Oliver, Nash, Tjahjono, bahwa suatu kebudayaan yang bentuknya tercermin dalam arsitektur akan selalu berubah atau berkembang. Selama nilai nilai yang dipatuhi masih dianggap berguna serta cocok dalam menghadapi tantang kehidupan, maka nilai-nilai tersebut masih akan lestari atau lentur berubah dengan tetap mempertahankan karakteristik intinya.

DAFTAR PUSTAKA

Castles, Lance, 1982, Tingkah Laku Agama Politik dan Ekonomi di Jawa : Industri Rokok Kretek Kudus, sinar harapan, Jakarta.
De Graaf, H.J., dan Pigeoud, T.H., 1985, Kerajdan kerajdan Islam & Jawa, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Geertz, Clifford, 1960, 7he Religion of Java, The university of Chicago Press, London.
Koentjaraningrat, 1984, Kebudayaan Jawa, Balai Pustaka, Jakarta.
………………..., 2005, Pengantar Antropologi Budaya
Martana. Salman P, 2006, Problematika Penerapan Vield Research Dalam Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia, Dimensi Teknik Arsitektur vol. 34
Mulder, Neils, 1984, Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Poerwanto, Hari, 1997, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, Depdikbud, Jakarta
Rapoport, Amos, 1983, Development, Culture Change and Suportive Design, Pergamon Press, New York
………………..., 1994, Sustainability, Meaning & Traditional Environment. IASTE Converence, Tunis
Salam, S, 1977, Kudus Purbakala Dalam Perjuangan Islam, Menara Kudus, Kudus
Soetomo, Soegijono, 2009, Urbanisasi dan Morfologi, Graha Ilmu, Yogyakarta
Syam, Nur, 2005, Islam Pesisir, LKIS, Yogyakarta
Thohir, Mudjahirin, 2006, Orang Islam Jawa Pesisiran, Fasindo, Semarang
Tjahjono, Gunawan, 1989, Cosmos Centre and Duality In Javanese Architectural Tradition : The Symbolik Dimention of House Shapes in Kota Gede and Surroundings, Disertasi , University of California, Barkelay.
Wikantari, Ria R., 1995, Save guarding A Living Heritage A Model for The Architectural Conservation of an Historic Isimnic District of Kudus Indonesia, Thesis University of Tasmania, Tasmania.
…………………., 2001, Sustainability Historic Enviroment of Wooden Traditional Houses in The City of Java, Disertasi, University of Kobe, Japan.

Selamat dan Sukses Pak Gatoet

2011-05-23T18:46:00.000-07:00

Semoga menjadi Ilmuwan yang Luhur, yang terus berkarya demi kemajuan Bangsa dan Negara.

Menuju Ruang Kota yang Merakyat

2011-03-08T22:02:00.000-08:00

Oleh: Dr. Rudiyanto Soesilo (UNIKA Soegijapranata)

GEBRAKAN Wali Kota Semarang Soemarmo HS terhadap salah satu ruang kota, yaitu menata Jalan Pahlawan merupakan manifestasi kejelian menata kota dan memimpin warganya, apapun motivasinya. Kenapa demikian? Penataan Jalan Pahlawan berikut bulevarnya mengandung dua makna besar, yaitu kepedulian terhadap keindahan kota, sekaligus terhadap rakyat secara keseluruhan sebagai warganya.

Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, kota Semarang sebagai salah satu elemennya, tak dapat dimungkiri adanya realitas urban, kepadatan penduduk pada ’’area-belakang’’ perkotaan, kepadatan kampung-kampung, keterhimpitan ruang hidup, dan kesesakan keseharian. Realitas ini membuat kota-kota di negara sedang berkembang lebih membutuhkan ruang-ruang kota —open public space— yang mampu menjadi katup pelepas dari himpitan keseharian tersebut.

Dalam suatu negara sedang berkembang, realitas masyarakat terbelah menjadi dua yakni kaum berpunya dan rakyat kebanyakan. Kubu berpunya bisa menciptakan ruang-ruang kebersamaan sendiri, mulai kompleks real estate dengan landscaping dan gardening lengkap dengan tingkat privasi dan tingkat keamanannya dengan one gate only-nya, club house hingga berbagai fasilitas publik lainnya. Mal beserta atrium dan plazanya yang luas, jembar, dan tinggi hingga mampu memenuhi kebutuhan akan ruang kebersamaan: ruang publik urban bagi mereka.

Problematika justru muncul untuk memenuhi kebutuhan ruang kebersamaan bagi rakyat kebanyakan, yang tak mampu membayar developer untuk menyediakan fasilitas itu. Berangkat dari sini, peran Wali Kota beserta jajarannya menjadi penting bagi warga kebanyakan, karena populasi kelompok ini justru sangat besar, dengan tingkat kebutuhan ruang kota yang sangat urgen pula.

Keterhimpitan dan kesesakan spasial dapat memicu perilaku destruktif, dan sebaliknya kelegaan, sore-sore bisa mengajak keluarga jalan-jalan sore, justru merupakan rekreasi termurah dan bisa memacu produktivitas tinggi dan perilaku positif lainnya.
Ruang Egaliter Penciptaan ruang kota untuk rakyat, seperti diterapkan di Jalan Pahlawan, dapat memenuhi kebutuhan kelegaan, ke-jembar-an, ruang kota yang dapat melepaskan rakyat dari keterhimpitan dan kesesakan keseharian. Selain itu, ikut membahagiakan pengguna jalan dengan view yang melegakan karena ke-jembar-annya itu. Tentunya dengan tidak melupakan rakyat yang lain lewat penataan PKL pada zona yang tepat.

Kelegaan ini sangat diperlukan pada poros jalan kebanggaan kota Semarang tersebut, yang klimaksnya adalah Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal yang kini juga terlihat makin berwibawa, sembada dengan maknanya, sementara Simpanglima telah terpagari oleh vegetasi yang tinggi dan rapat sehingga kehilangan kesan ke-jembar-an tadi, terutama bagi pemakai jalan
Kalau kita melihat ke berbagai penanganan ruang terbuka kota, kita lihat pengalaman Taman Monas di Jakarta yang diberi pagar agar tidak terjadi berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Salah kelola dari ruang publik kota hingga malah menjadi ruang yang rawan bagi penduduk kota, hendaknya tidak terjadi. Masyarakat dari berbagai kalangan seyogianya terwadahi dalam ruang kota itu, rakyat tidak teralienasi, masyarakat menjadi benar-benar rileks berbaur di tempat itu, zona untuk berdagang dan berjualan terpisah walau mudah diakses dari zona kebersamaan.

Satu demi satu ruang kota Semarang dapat ditaklukkan, dikembalikan sebagai ruang ajang bersosialisasi para warga kota, ruang egaliter yang penuh kesetaraan.

Upaya itu selaras dengan semboyan Semarang Setara, bahkan mampu menjadi daya tarik kota untuk menarik wisatawan nusantara ataupun wisatawan mancanegara, karena ruang-ruang kota yang untuk rakyat berbaur dari berbagai kultur dan tingkatan, menjadikan semua kerasan. Sejatinya kota Semarang tidak kalah dari Paris yang punya ikon Champ-Elysee sebagai daya tarik suatu kota yang kemudian menjadi milik bersama warga dunia.

Sumber: Suara Merdeka

Seminar Nasional Arsitektur & Perkotaan

2010-08-20T20:37:00.000-07:00

NAMA KEGIATAN

Seminar Nasional bidang ilmu arsitektur dan perkotaan dengan tema:

“MORFOLOGI TRANSFORMASI DALAM RUANG PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN”

TUJUAN

Tujuan dari pengadaan Seminar Nasional ini adalah:

Sebagai wadah diskusi dan tukar pendapat untuk para pakar, perancang kota, arsitek, peneliti, dan pengamat, mengenai isu morfologi dan transformasi dalam arsitektur dan perkotaan yang berkelanjutan.
Sebagai wadah informasi bagi masyarakat umum, pemerhati kehidupan perkotaan, dan mahasiswa berbagai program studi terkait (pembangunan wilayah dan kota, arsitektur, sosiologi, demografi, geografi, dll) untuk membuka wawasan, pengetahuan spesialistik dan pengkajian mengenai isu dan konsep tentang morfologi dan transformasi dalam arsitektur dan perkotaan.

WAKTU PELAKSANAAN

Semarang, 20 November 2010

TEMPAT

Ruang Seminar dan Ruang Teater,Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Ged. B Lantai 3 dan Ged. A Lantai 1 Jl. Prof. Sudharto SH, Tembalang, Semarang

PEMBICARA KUNCI

Ir. Imam Santoso Ernawi MCM.MSc(dalam konfirmasi)

Direktur Jendral Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

Dr. Sofyan Bakar, M.Sc

Direktur Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Prof. Ir. Gunawan Tjahjono, M.Arch. Ph.D.

Guru Besar Arsitektur Universitas Indonesia

MODERATOR

Dr. Ir. Bambang Setioko, M.Eng

SUB TEMA:

Urbanisasi Perkembangan Ruang Kota.
Peran Arsitektur dalam Perkembangan Ruang Perkotaan.
Perkembangan Perkotaan Wilayah (Urban Region).
Infrastruktur dan Perkembangan Kota Wilayah.

PESERTA

Peserta seminar nasional ini meliputi dari berbagai latar belakang peserta, adapun seminar ini ditargetkan untuk:

Mahasiswa S2 / S3
Kalangan Akademisi
Arsitek
Arsitek Lanskap
Perencana dan Perancang Kota
Peneliti
Profesional
Kalangan Pemerintah
Masyarakat Umum

FORMAT ABSTRAK

Ukuran A4
Maksimal 300 kata
Font : Times New Roman 10
Spasi single

FORMAT FULLPAPER

Jenis file : Microsoft Word 2003 atau 2007 (.doc)
Ukuran A4
Font : Times New Roman 10
Spasi single
Margin : Right, Left, Top – 3cm, Bottom – 4cm
Page Number : Bottom, Center

PENGUMPULAN ABSTRAK & FULLPAPER

Abstrak dan fullpaper mohon dikirimkan ke alamat e-mail :

seminar.pdtap2010@gmail.com

JADWAL PENYELENGGARAAN :

Pengumpulan Abstrak : 18 September 2010
Pengumuman Abstrak : 25 September 2010
Pengumpulan fullpaper : 09 Oktober 2010
Seminar : 20 November 2010

BIAYA SEMINAR

Rp. 200.000 : mahasiswa S2/S3

Rp. 300.000 : umum

Biaya seminar sudah termasuk Seminar Kit (Sertifikat, Booklet Abstrak, dan Buku Catatan), Makan Siang dan Makanan Ringan.

Rp. 150.000 : Proseding

PEMBAYARAN

Dikirimkan ke BNI 46 cabang Undip no.rek 0095952073 a.n Satrio Nugroho.

Bukti pembayaran harap disimpan & ditunjukkan pada waktu registrasi ulang.

Pembayaran juga dapat dilakukan di tempat pada saat seminar dilaksanakan.

SEKRETARIAT & CONTACT PERSONS

Program Doktor Arsitektur dan Perkotaan (PDTAP) Universitas Diponegoro

Jl. Hayam Wuruk No. 5 Lt.3 Semarang (50241)

Telp. 024 – 8412261 / 8412262

Fax. 024 – 8412259

Contact Persons :

Ir.Eddi Indarto, M.Si (eddi.indarto@gmail.com)
Johanes Adhi Nugroho,ST,MT (johanesadhinugroho@yahoo.com)

Download Poster Seminar disini

Ada "Lorong Spiritual", Kawasan Yaik dan Kanjengan di Bongkar

2010-06-25T20:20:00.000-07:00

KONSEP detail dari revitalisasi kawasan Pasar Johar yang digagas arsitek Bambang Supriyadi bertumpu pada kelegaan, kenyamanan dan ketenteraman. Adanya konsep itu hubungan interaksi pedagang dengan pembeli menjadi hidup. ’’Tidak perlu takut dengan pasar modern,’’ kata dia, mengawali perbincangannya dengan Suara Merdeka, belum lama ini.

Pasar yang dibangun arsitek Belanda Thomas Karsten di tahun 1936, sejak medio 1970 sampai 1980-an telah berubah menjadi sebuah kawasan perekonomian rakyat yang begitu besar. Muncullah tempat-tempat yang dinamakan Yaik Permai, Yaik Baru, Kanjengan dan Pungkuran.

Akibatnya bangunan induk, yang dipetakan menjadi Johar utara dan tengah pun tertutup seiring menjamurnya jumlah pedagang. Secara estetika, bangunan pun tak terlihat bentuknya. Bertambahnya pedagang menjadikan beban tersendiri pada bangunan itu. Selain itu, karena berusia hampir seabad, secara kualitas bahan mengalami kelelahan.

’’Kalau dulu dihuni sekitar 500-an pedagang, sekarang sudah lebih dari seribu pedagang. Secara konstruksi bangunan pasti akan mengalami demolisi atau perlemahan,’’ ungkap arsitek yang akrab dipanggil Pipie itu.
Dalam konsepnya, supaya bangunan asli tetap terjaga, pedagang pun masih tetap di Johar diperlukan sebuah revitalisasi. Diperlukan penataan lahan untuk memaksimalkan fungsi berdagang.
Dibagi Dari penelitian itu, didapatkan hasil Johar sisi utara dan tengah pedagang campur antara kering (pakaian, elektronik, bahan pecah-belah) dan basah (daging, sayur mayur). Sisi selatan kebanyakan jenis dagangan kering. Inilah yang dalam konsep desainnya wajib ditata. Jumlah pedagang di kawasan itu mencapai 3.227 orang.

Lantas pada Yaik Permai Baru wajib dibongkar. Bangunan itu telah menutupi bangunan asli. Begitu pula dengan Kanjengan dan Pungkuran. Untuk menampung pedagang di sana, di sebelah Johar selatan dibuat bangunan dengan enam lantai.

Secara hitung-hitungan, gedung baru itu mampu menampung pedagang Yaik dan Kanjengan yang mencapai 3.771 orang. Bagi PKL diberikan ruang seluas 1.800 meter persegi yang ada di antara Johar dengan bangunan enam lantai itu. Diperkirakan mampu pula menampung PKL yang ada di Jl Agus Salim. Eks bangunan Yaik, secara konsep bisa dibangun hotel.

Khusus di depan Masjid Kauman disisakan lahan seluas 1.200 meter persegi. Bisa diartikan sebagai ruang terbuka, karena di lokasi itu dulunya adalah alun-alun. Diharapkan warga bisa menikmati maupun kalau ada kegiatan bisa dipusatkan di tempat itu.

Dari sekian konsep itu, ada desain yang menurutnya begitu memiliki nilai secara spritual. Ia menyebutnya lorong spritual. Bangunan itu sebuah lorong untuk menuju Masjid Kauman. Diharapkan di tempat itu tumbuh pedagang pernak-pernik mulai alat kelengkapan shalat, buku-buku agama. ’’Orang yang menuju masjid bisa memperdalam agama dengan buku-buku atau yang lainnya. Saya menyebutnya lorong spritual,’’ kata dia.

Yang jelas konsep Johar itu bisa menjadi lega, tenteram dan nyaman. Pedagang dan pembeli bisa berinteraksi. ’’Kalau mau menjadi manusia, datanglah ke pasar,’’ cetusnya

Sumber Asli : Suara Merdeka
Sumber Poto: PemKot Semarang

Sejumlah Mahasiswa Lakukan Aksi demo di Pilrek Undip

2010-06-08T20:11:00.000-07:00

Semarang-Sebanyak 35 mahasiswa dan mahasiswi yang didominasi dari Fakultas hukum Undip, Semarang, melakukan aksi damai, di depan Auditorium Undip di jalan Imam Bardjo, Semarang.

Aksi damai itu dilakukan dalam suasana pemilihan rektor Undip untuk periode 2010-2014, yang diselenggarakan di Ruang Sidang Senat yang letaknya satu gedung dengan Auditorium Undip.

Meskipun tidak menggelar orasi tetapi para mahasiswa tersebut membawa alat peraga demo yang antara lain bertuliskan "Kami Butuh Rektor yang Demokratis, "Kami Butuh Rektor Memperhatikan Aspirasi Arus Bawah", "Jadikan Kampus Sebagai Rumah Kedua Mahasiswa, Kami Menginginkan Undip sebagai kampus rakyat" atau "Kami butuh Rektor berdedikasi tinggi dan Bekerja Nyata untuk Mahasiswa"

Sejumlah mahasiswa yang melakukan demo akhirnya diperbolehkan masuk oleh panitia pemungutan suara ke auditorium saat penghitungan suara tahap I sedang dilakukan.

Menurut Muhammad Nirwan, salah seorang aktivis mahasiswa yang ikut memgamati aksi tersebut sebetulnya aksi damai ini memang ada kecendrungan sudah dirancang sebelumnya. Sementara yang ikut aksi damai itu jumlahnya tidak seberapa 35 mahasiwa.

Nirwan mewakili teman-teman mahasiswa mengharapkan bahwa proses pemilihan rektor seperti ini harus melibatkan mahasiswa, tetapi dilemanya sistem pemilihan rektor yang saat ini masih memakai cara dipilih oleh anggota senat karena masih mengacu pada peraturan menteri Pendidikan Nasional tahun 2008.

Sehingga dalam peraturan tersebut mahasiswa selaku salah satu anggota civitas akademik tidak dilibatkan secara penuh.

Saat berita ini diturunkan penghitungan suara tahap kedua telah selesai dan Prof Sudharto P Hadi, MES, PhD berhasil mengumpulkan suara terbanyak dalam penghitungan tersebut.

Sumber: Suara Merdeka

Prof Dharto Rektor Undip 2010-2014

2010-06-08T20:06:00.001-07:00

Semarang-Prof Sudharto P Hadi, MES, Ph D, berhasil memenangi putaran kedua pemilihan rektor Undip dengan mengumpulkan 62 surat suara.

Dari 115 surat suara dari anggota senat yang mengikuti pemilihan Rektor Undip periode 2010-2014, Prof Dr Susilo Wibowo, MS.Med.Sp.And hanya mendapatkan 43 suara, Sedangkan Prof Dr Arief Hidayat SH, MS memperoleh 10 surat suara.

Saat ini berita acara hasil pemilihan rektor sedang dibuat oleh pimpinan sidang, sidang pemilihan rektor ini sendiri berjalan tertutup.

Sumber: Suara Merdeka

Bencana dan Tata Ruang

2010-06-07T00:03:00.000-07:00

Prof. Sudharto P. Hadi
PADA Hari Lingkungan tahun ini kembali kita merenung tentang berbagai bencana yang melanda negeri ini. Banjir Sungai Citarum yang melanda Bandung Selatan serta Kota dan Kabupaten Karawang mengingatkan peristiwa serupa setahun lalu yang terjadi disepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo.

Pemicunya sama yakni kerusakan DAS. Sebanyak 78% dari 718.269 hektare luas total DAS Citarum merupakan hutan rakyat yang rusak karena berubah fungsi menjadi lahan pertanian semusim. Sementara itu dalam skala Pulau Jawa, lebih dari 80% atau 116 dari 141 DAS kondisinya memprihatinkan.

Kalau ditelusuri maka sumber bencana lingkungan adalah tata ruang yang amburadul dan tidak konsisten. Hal itu bisa dicermati dari dua sisi. Pertama; apakah dari awal memang pengalokasian ruang sesuai dengan kondisi lingkungan? Kedua; ketika sudah menjadi dokumen tata ruang apakah diimplementasikan sesuai dengan peruntukannya?

Umumnya tata ruang ditetapkan di belakang meja dan kurang melihat kondisi di lapangan. Penetapan peruntukan penggunaan ruang lebih banyak didasarkan atas kepentingan pertumbuhan ekonomi ketimbang pertimbangan sosial dan lingkungan.

Tata ruang yang menetapkan sebuah kawasan untuk industri misalnya sudah seharusnya dihitung benar daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Dua pertanyaan penting yang harus dijawab. Pertama; apakah lahan yang terbentang di kawasan tersebut mampu menopang kegiatan industri-industri yang akan menempati lokasi tersebut.

Kedua; apakah ketersediaan air yang selama ini untuk mensuplai kebutuhan air baku penduduk dan irigasi masih mencukupi untuk kebutuhan industri. Berkaitan dengan daya tampung lingkungan, harus dihitung kemampuan sungai untuk menampung buangan limbah kegiatan industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 15 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemda (provinsi, kota, dan kabupaten) wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana tata ruangnya.
Kajian itu dimaksudkan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan pada tahapan awal. Aspek lingkungan memandang bahwa tata ruang merupakan instrumen penting dalam kebijakan pembangunan. Bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, abrasi, kekeringan yang terus menimpa negeri ini karena kegagalan penataan ruang.

Saat ini hampir semua pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sedang merevisi tata ruangnya untuk diselaraskan dengan UU Nomor 26 Tahun 2007. Sayangnya penyusunan dilakukan terburu-buru karena hampir semua pemda menargetkan mengesahkanya tahun ini.

Penegakan Hukum

Kondisi ini membawa dua konsekuensi. Pertama; hampir bisa dipastikan tata ruang yang akan disahkan belum menjalankan amanat Undang Tata Ruang dan Lingkungan yakni memasukan aspek daya dukung, daya tampung, dan mengintegrasikan dengan KLHS.

Kedua; proses yang terburu-buru akan menegasikan peran serta masyarakat baik dalam arti keterwakilan ataupun muatan tata ruang yang seharusnya mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Terbatasnya peran serta masyarakat bisa kita lihat dari penolakan kelompok masyarakat di Kabupaten Pati atas draf tata ruang Provinsi Jawa Tengah (SM, 11/03/10).

Tentu kita perlu mencermati aspek kedua tata ruang yakni penegakan hukum. Ruang yang ditetapkan untuk peruntukan tertentu harus dikawal agar sesuai dengan yang direncanakan. Luasan hutan di DAS Citarum yang hanya 1,4% jelas melampaui daya dukung lingkungan. Tingginya sedimentasi, tingkat pencemaran yang terjadi di lebih dari 70% sungai di Jawa Tengah menjadi indikasi beban yang melebihi daya tampung. Semuanya terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Pelanggaran tata ruang sepertinya sudah lumrah terjadi di berbagai tempat.

Ruang yang sebenarnya direncanakan terbuka hijau dengan mudah berubah untuk peruntukan komersial. Contohnya Rencana Induk Kota (RIK) Semarang 1975-2000 menetapkan Mijen untuk perkebunan, peternakan, dan pertanian. Pertengahan 1980-an, belasan pengembang mulai menyulap hutan di daerah perluasan tersebut menjadi perumahan.

Alih fungsi lahan tersebut mengakibatkan daya serap tanah terhadap air terbatas. Air hujan menjadi run off (air larian) yang menggelontor ke Sungai Bringin dan mengakibatkan banjir di Mangunhardjo dan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu. Anehnya perubahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya disahkan dengan Perda Rencana Tata Ruang 1995-2000. (10)

Sumber Asli : Suara Merdeka

Selamat dan Sukses

2010-05-17T02:09:00.000-07:00

R. Siti Rukayah, Dosen yang Teliti Maraknya Pusat Ritel

2010-05-16T23:58:00.000-07:00

Hobi Belanja, Sebut Warga Semarang Demenyar

R. Siti Rukayah, dosen Undip, meneliti banyak berdirinya pusat ritel di kawasan Simpang Lima, salah satu ruang publik di Kota Semarang. Dia mendapati banyak ruang terbuka yang telah menjadi ruang komersial. Seperti apa?

RICKY FITRIYANTO

---

SITI Rukayah menilai, pemerintah terlalu mengobral perizinan bagi mal dan pusat perbelanjaan, sehingga banyak tempat usaha yang kolaps karena kalah bersaing.

Sabtu (15/5) hari ini, wanita yang akrab disapa Tutut ini akan menjalani sidang promosi pengukuhan doktor. Disertasinya berjudul Simbiosis Ruang Terbuka Kota di Simpang Lima Semarang.

Melalui penelitiannya, wanita yang mengambil program Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan Undip ini mendapati Pemkot gemar memberikan izin bagi mal dan pusat perbelanjaan di ruang terbuka dan jalan protokol.

"Ruang terbuka menjadi incaran karena menjadi tempat akumulasi masyarakat," kata wanita kelahiran Garut, 28 Juni 1968 ini.

Akibatnya, kata Tutut, banyak aset pemerintah yang dilepas kepada investor. Dia mencontohkan, GOR yang kini menjadi mal dan Hotel Ciputra. Wisma Pancasila yang menjadi Plaza Simpang Lima. Gajahmada Plaza yang menjadi tempat hiburan dan bioskop. Juga tanah kosong yang menjadi pusat perbelanjaan elektronik.

Padahal, awalnya pembangunan kawasan Simpang Lima yang diperintahkan Presiden Soekarno bertujuan untuk menggantikan ruang terbuka di Alun-Alun Utara. "Gejala ritelisasi di Kanjengan pada 1970- an terulang di Simpang Lima pada 1990-an," ujar istri Edi Purwanto ini.

Padahal, jika diamati, munculnya pusat ritel baru selalu membuat sepi pusat perbelanjaan lain. Dia mencontohkan berdirinya Mal Paragon, mulai membuat mal-mal lainnya sepi. Bahkan, Mal Ramayana sampai tutup karena kalah bersaing.

"Yang terjadi adalah hukum rimba. Mungkin kalau ada mal baru lagi, Paragon bisa kalah. Jadi sebenarnya pengunjungnya hanya pindah tempat saja," ujar dosen arsitektur Undip ini.

Dia berpendapat, orang Semarang sebagai demenyar, demen sing anyar alias selalu menggemari sesuatu yang baru.

Pemerintah, lanjutnya, juga seolah tak membatasi perizinan bagi ritel di ruang terbuka tersebut. Bahkan perizinan seakan diobral dan dikeluarkan terlalu sering. Menurutnya, sebuah pusat ritel rata-rata akan mengalami break event point (BEP) dalam 3-5 tahun. Setelah itu baru mereka bisa meraup laba.

"Namun yang terjadi belum ada 3 tahun mengeluarkan izin, pemerintah memberi izin bagi pusat ritel lainnya. Akibatnya ritel yang lama tidak bisa bertahan."

Yang tak kalah penting, masyarakat ternyata tak selalu tertarik pada ritel. Mereka juga tertarik pada bazar, yaitu istilahnya untuk para pedagang kecil dan PKL yang berjualan di luar ritel.

"Di Simpang Lima kalau hari Minggu kan dipenuhi PKL. Saat saya tanya ternyata banyak dari mereka yang pedagang Pasar Johar. Mereka mau jualan di situ karena omsetnya tinggi," kata ibu dari Fariz Addo Giovano, Sabrina Adine Vania, dan Chinve Abyatina Audrey tersebut.

Dari penelitiannya, pemilik lokal bazar tersebut ternyata cukup mampu. "Saat ritel sepi, mereka bisa memindahkan dagangannya ke dalam mal dengan perhitungan sendiri. Sekarang kan bisa dilihat di dalam mal pun ada penjual-penjual batik di sela-sela pameran mobil," tuturnya.

Dia meminta pemerintah juga memperhatikan sektor informal tersebut. Sebab, mereka juga mau membayar retribusi. Dan ternyata pusat ritel dan bazar pun bisa bersimbiosis.

Agar tak hanya terfokus di satu tempat, dia menyarankan pemerintah membuka ruang-ruang terbuka baru. Sebab ruang terbuka akan selalu menjadi tempat berkumpul masyarakat. "Kalau sudah begitu, investor pasti akan tertarik mendirikan usaha di situ."

Tutut mengaku memilih penelitian tersebut karena memang hobi shopping. "Jadi biar enjoy," imbuhnya. Untuk meneliti tema tersebut, dia juga menghabiskan satu tahun keliling Jawa. Tujuannya hanya satu, melihat Alun-Alun atau ruang publik di setiap kota yang didatangi.

"Tapi ini saya lakukan sembari piknik bersama keluarga," katanya. Hal tersebut dilakukan sebagai syarat disertasi. Sebab untuk program doktor, diharapkan penelitian yang dilakukan bisa diterapkan di setiap kota.

"Saya paling terkesan dengan Alun-Alun Sidoarjo karena seperti hutan kota. Alun-alun Tuban juga bagus karena berada di pinggir pantai."

Sumber : Jawapos Radar Semarang
Sumber Photo : Flickr

Siti Rukayah, Doktor Baru Undip

2010-05-16T23:46:00.000-07:00

SEMARANG- Senat Undip akan mengukuhkan Ir R Siti Rukayah MT sebagai doktor di Gedung Pascasarjana Jalan Imam Bardjo SH, hari ini (15/5) pukul 10.00. Dia merupakan doktor ke-3 di Program Doktor Arsitektur dan Perkotaan Undip dan doktor ke-119 di Undip.

Siti yang lulusan S1 Fakultas Teknik Arsitektur Undip (1992) dan Magister Teknik Arsitektur Undip (1998), mengambil judul disertasi “Simbiosis di Ruang Terbuka Kota di Simpanglima Semarang” dengan promotor Prof Dr Ir Sugiono Soetomo CES DEA dan co-promotor Dr Ir Joesron Alie Syahbana.

“Konsep kota dengan dua ruang terbuka merupakan upaya untuk mengonservasi ruang-ruang terbuka tradisional dan upaya menciptakan ruang terbuka baru guna menampung gairah investasi di perkotaan,” ungkap ibu tiga anak tersebut.

Sumber : Suara Merdeka

Arsitektur Undip Juara III Desain Taman

2009-12-18T19:59:00.000-08:00

SEMARANG - Mahasiswa Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Undip menjadi juara III Sayembara Gagasan Perancangan 2009 Taman Kota Kebun Pisang Penjaringan Jakarta, Senin (1/12).

Konsep desain Alphana Fridia Chessna, Paramadia Kartika, Zuhri Ferdeli, dan Sofan Nuri itu mengalahkan 42 karya lain dari seluruh Indonesia. Juara I lomba yang digelar Dinas Pertamanan DKI Jakarta itu adalah IPB, sedangkan juara II alumni UI.

Dr Ir Edy Purwanto MT, dosen pembimbing keempat mahasiswa itu, menyatakan konsep desain mereka berjudul ”Eco Natural Garden City”. Konsep itu menawarkan alternatif desain taman 4,9 ha berbasis ekologi dan estetik.

Ekologi diwujudkan dengan membatasi ruang bagi kendaraan bermotor yang masuk ke taman agar oksigen tak tercemar. Taman juga dilengkapi polder pengendali banjir, mengingat wilayah itu sering terlanda banjir.

”Kendala dalam mendesain, selain bentuk lahan tipis dan memanjang seperti lintah, juga jenis tanah lempung tak memungkinkan semua jenis tanaman bisa hidup di sana,” ujarnya.

Karena itu, mereka memilih jenis tanaman peneduh dan hias seperti pohon aren, jambu mete, jeruk besar, mawar, dan perdu untuk menghias taman kota tersebut. Selain itu, tanaman pisang sebagai ciri khas taman juga dipertahankan.
Daya Tarik Lokasi kebun pisang Penjaringan yang merupakan akses keluar-masuk ke Bandara Soekarno-Hatta menjadi poin tersendiri sebagai daya tarik Jakarta. Taman itu didesain terdiri atas dua zona, yakni taman pasif untuk paru-paru kota dan taman aktif yang bisa diakses masyarakat.

Taman kota kebun pisang itu dirancang juga terdiri atas memiliki 20% area air berupa polder, 50% area hijau, dan 30% area publik seperti fasilitas taman bermain, jogging track, dan dermaga, sekaligus dilengkapi dengan tower komunikasi.

”Kami menghindari desain taman yang bisa dipakai tidur oleh gelandangan dengan menerapkan model jogging track,” katanya.
Salah satu kelebihan taman itu, tutur dia, adalah memasukkan aspek sosial dalam proses desain.

Masyarakat sekitar yang sebagian besar masyarakat menengah ke bawah dilibatkan dengan bisa mengambil hasil dari kebun pisang serta menggunakan area bermain.

Dr Ir Eddy Prianto CES DEA, sebagai dosen koordinator, menyatakan pada ajang yang diikuti mahasiswa arsitektur dan arsitektur profesional itu, Arsitektur Undip mengirim 15 tim.

Setiap tim terdiri atas empat mahasiswa dan seorang dosen pembimbing. Dua tim lolos ke peringkat sepuluh besar. Namun hanya satu tim yang masuk peringkat ketiga.

Sumber : Suara Merdeka

Saatnya Menerapkan Arsitektur Hijau

2009-12-18T19:47:00.000-08:00

KONSEP green technology kini menjadi tuntutan masyarakat di sejumlah negara maju. Green dalam konteks ini dapat diterjemahkan sebagai ramah lingkungan.

Istilah ramah lingkungan makin merebak, setelah bumi menghadapi berbagai masalah krusial seperti isu global warming, deforestasi (penebangan liar), polusi yang meningkat, dan sebagainya. Semua itu terkait dengan aktivitas keseharian manusia yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan.

Pencemaran juga dipicu oleh perkembangan teknologi saat ini. Teknologi, di satu sisi, memang dapat memerbaiki bahkan mendukung kehidupan manusia. Tetapi di sisi lain juga bisa menghancurkan. Dalam konteks inilah isu teknologi hijau makin kencang terdengar.

Banyak hal bisa dilakukan untuk menerapkan teknologi hijau, misalnya melalui green computing dan green architecture (arsitektur hijau). Green computing adalah perilaku menggunakan sumber daya komputasi secara efisien, dengan memaksimalkan efisiensi energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal teknis lainnya.

Sedangkan arsitektur hijau adalah proses rancang bangun untuk mengurangi dampak lingkungan yang kurang baik, meningkatkan kenyamanan manusia dengan peningkatan efisiensi, pengurangan penggunaan sumberdaya, energi dan pemakaian lahan, maupun pengelolaan sampah yang efektif dalam tataran arsitektur.

Jika kita ingin merenovasi rumah, ada baiknya menggunakan konsep arsitektur hijau. Tak bisa diungkiri, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara maju dalam aplikasi konsep ini.

Bisa dipahami, karena mereka lebih dulu memahaminya dengan baik dan menerapkannya untuk rumah / bangunan sehingga tercipta properti yang ramah lingkungan. Membangun rumah berkonsep arsitektur hijau sejatinya tak identik dengan biaya mahal, tapi selaras dengan prinsip ekonomi dan merupakan investasi jangka panjang, memiliki nilai tinggi serta nyaman dihuni.

Kita nantinya justru diuntungkan dengan arsitektur hijau, karena konsentrasi oksigen di kawasan hijau lebih tinggi, udara lebih segar, air lebih bersih, serta limbah lebih sedikit.
Mengurangi Emisi Selain itu, perumahan berkonsep arsitektur hijau berarti turut berperan mengurangi emisi penyebab pemanasan global dan menjaga kelestarian lingkungan.

Membangun hunian dengan konsep hijau bukan sekadar membangun permukiman dengan taman dan pepohonan di kiri-kanan jalan. Lebih dari itu, secara luas berarti berwawasan lingkungan dan proses berkelanjutan meliputi keseimbangan ekologis, desain rumah yang ramah lingkungan, pemberdayaan bagi penghuni, serta penegakan hukum sesuai tata ruang dan wilayah, juga memerhatikan etika dan kenyamanan warga.

Hunian hijau bertujuan mengembangkan kawasan dengan memperhatikan penghijauan, yaitu penanaman pohon yang secara optimal mampu menyerap polutan.

Selain itu, properti hijau juga menyangkut tata guna lahan, konservasi air bersih, ruang terbuka hijau, penerapan pola hemat energi, material bangunan, pengolahan sampah dan air kotor, serta memerhatikan transportasi / aksesbilitas. Keuntungan yang diperoleh dari lingkungan hijau terhadap kesehatan adalah dapat mereduksi pencemaran udara, bisa menyejukkan perasaan sehingga mengurangi stress atau depresi, memberi supply udara bersih pada wilayah sekitar permukiman. Artinya, secara keseluruhan baik bagi kesehatan dan kelestarian alam.

Nah, tentunya keselarasan hidup manusia dan alam harus tetap seimbang. Untuk mewujudkan itu semuanya, mari kita memulainya dari diri sendiri. Dengan konsep green technology yang terangkum dalam arsitektur hijau, kita dapat memberikan sumbangsih untuk lebih menghijaukan bumi ini. Sudah saatnya kita menerapkan sistem ramah lingkungan ini dalam ruang lingkup kita sehari-hari.

Sumber : Suara Merdeka
Gambar - Designshare

Menyelamatkan Kota

2009-12-10T23:41:00.000-08:00

Kompas - Memperingati Hari Habitat Dunia, Sekjen PBB Ban Ki-moon berpesan, ”Perencanaan kota hanya terwujud bila ada tata pemerintahan yang baik....”

Tanpa tata pemerintahan yang baik, tanpa pelibatan aktif masyarakat miskin perkotaan dalam pengambilan keputusan yang terkait nasib mereka, dan tanpa penanggulangan korupsi, perencanaan perkotaan di segenap pelosok Tanah Air tidak akan banyak manfaatnya.

Vandalisme perencanaan

Beberapa tahun silam, seorang unsur pimpinan Asosiasi Pemerintahan Kota Se-Indonesia mengemukakan, lebih dari 80 persen rencana kota di Indonesia tidak terlaksana seperti yang telah ditetapkan. Majalah The Economist (September 2009) mengangkat soal vandalisme ekonomi, mengakibatkan resesi. Maka untuk disiplin ilmu dan profesi perencanaan kota, sebenarnya banyak terjadi vandalisme perencanaan perkotaan karena banyak penyimpangan dan pelanggaran tata ruang perkotaan, tanpa sanksi bagi pelanggarnya.

Kini kita merasakan akibatnya. Banyak taman kota, tempat bermain, dan lapangan olahraga yang menghilang, disulap jadi bangunan komersial. Banyak bangunan kuno bersejarah diganti bangunan modern dan post-modern yang tak berjiwa. Kawasan kumuh dan liar pun merebak tanpa kendali. Penduduk miskin perkotaan kian dipinggirkan.
Selain itu, macetnya lalu lintas karena rencana pembangunan transportasi massal terkendala berbagai faktor, termasuk lobi kuat para produsen mobil. Pertumbuhan kota yang kian melebar, melahap tanah-tanah subur di sekitarnya, menyulitkan penyediaan infrastrukturnya.

Contoh jelek

Contoh paling jelek dipertontonkan kota Jakarta, satu-satunya megalopolis ibu kota negara. Coba tengok, makam di tengah kota berubah menjadi apartemen mewah menjulang tinggi. Biasanya pemandangan yang didambakan adalah laut, gunung, taman, dan kolam. Namun, di apartemen itu tampaknya kuburan menjadi pemandangan utama.

Lebih mengherankan lagi, makam menjadi kantor pemerintah. Di desa-desa, kuburan di pinggir dusun sungguh dihormati, bahkan amat sangat disegani. Oleh masyarakat setempat, makam desa disebut setana (istana). Mana ada orang desa berani mengubah fungsi setana menjadi perumahan atau perkantoran. Jangan lupa, kuburan termasuk kategori ruang terbuka hijau yang wajib dilestarikan.

UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan, di perkotaan wajib tersedia 30 persen ruang terbuka hijau, terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat.

Berapa total luas ruang terbuka hijau Jakarta? Kabarnya tinggal 9,8 persen, amat jauh dari ketentuan UU.

Bagaimana Jakarta menanggulangi banjir tiap musim hujan jika ruang terbuka hijau begitu minim? Belum lagi fenomena perubahan iklim yang berdampak naiknya permukaan air laut.

Contoh jelek lain yang amat merisaukan adalah sistem transportasi umum. Tahun 1970-an, Bangkok dikenal sebagai kota paling macet. Predikat itu rupanya sudah pindah ke Jakarta.

Semua orang tahu, alternatif terbaik untuk mengatasi kemacetan lalu lintas kota Jakarta adalah mass rapid transit di bawah atau di atas tanah, bukan mengambil lahan seperti model trans Jakarta.

Tidak kalah mengerikan, dosa kembar: kegilaan membangun segala hal yang gigantik di pusat kota yang sudah sumpek dan pemekaran kota tanpa kendali ”mencaplok” daerah belakang menjadi kawasan konurbasi.

Rencana penyelamatan

Ada dua aspek besar untuk menyelamatkan kota.

Pertama, aspek perencanaan prosedural, menyangkut tata pemerintahan yang baik, proses pengambilan keputusan yang demokratis, dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

Kedua, aspek perencanaan substansial yang lebih realistis, pragmatis, tetapi juga visioner, berwawasan jangka panjang.

Untuk itu, kita perlu: pertama, mencegah kecenderungan bunuh diri ekologis perkotaan, dengan menjaga eksistensi ruang terbuka hijau yang tersisa, menambah ruang terbuka hijau yang baru, dan menerapkan prinsip kota hijau.

Kedua, meneguhkan tekad membangun sistem transportasi publik terpadu, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, yang akan amat menghemat energi dan bisa menangkal dampak negatif emisi karbon dan gas rumah kaca.

Ketiga, mengupayakan keseimbangan dinamis antara kota dan desa, menggalakkan pembangunan kota-kota baru mandiri, menciptakan kota-kota yang kompak berskala manusia.

Keempat, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwarga kota yang berpotensi memicu kecemburuan sosial, melalui perencanaan komunitas yang mampu menggairahkan solidaritas sosial, mencegah gejala eksklusivisme.

Kelima, menggalakkan aneka program yang memberi peluang untuk distribusi sumber daya alam, manusia (kependudukan), modal/finansial, kelembagaan (institusional), dan teknologi secara merata dan berimbang.

Aneka program transmigrasi dengan prinsip daerah membangun (bukan pembangunan daerah) dan yang belakangan ramai dibicarakan: perpindahan penduduk karena dampak perubahan iklim (climigration) kiranya layak dijadikan salah satu landasan pemikiran guna penyelamatan kota-kota kita pada masa depan.

Sumber : Kompas

Prof Eko menilai sudah terlalu padat Videotron jangan di Simpanglima

2009-09-09T00:29:00.000-07:00

MUGASSARI - Pembangunan tiga titik videotron yang tersebar di sekitar Simpanglima, dinilai akan menambah kesemrawutan kawasan tersebut. Pakar tata kota Undip Prof Eko Budihardjo mengungkapkan, dengan ’rimbunnya’ kawasan Simpanglima oleh baliho, menambah kesemrawutan pusat kota Semarang itu.

’’Kenapa semua papan reklame harus berpusat dan dibuat di sekitar Simpanglima. Mestinya jangan di pusat kota saja, tapi disebar di daerah lain sehingga kosentrasi akan terbagi di daerah lain,’’ jelas Prof Eko saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (7/9) kemarin.

Lebih lanjut mantan Rektor Undip itu mencontohkan, kawasan Semarang atas seperti Tembalang dan Gunungpati, merupakan daerah pusat keramaian yang juga perlu dikembangkan.

’’Saya berharap suasana serba rimbun, nan hijau dengan banyaknya pepohonan di kawasan Simpanglima tetap dijaga. Jangan malah dibuat rimbun dengan baliho dan pemasangan papan iklan dimana- mana,’’ tambahnya.

Pembangunan videotron di kawasan Simpanglima, tambah dia, hendaknya memperhatikan aspek-aspek lain sehingga tidak berdampak yang dapat merugikan masyarakat. ’’Jika videotron diputar, maka dapat menyebabkan kecelakaan karena para pengendara terpecah perhatiannya melihat tayangan vidiotron,” jelas Prof Eko.

Selain itu, lanjutnya, pola pembangunan yang dilakukan, jangan sampai menambah kesemrawutan Simpanglima. “Pembangunan videotron di Simpanglima, harusnya cukup satu dan bukan tiga seperti yang saat ini sedang dibangun,’’ tambahnya.

Diakui Prof Eko, pembangungan baliho, papan reklame dan videotron berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Namun, tambahnya lagi, pembangunan hendaknya tidak dilakukan di kawasan simpanglima. ’’Di tempat itu saat ini sudah terlalu padat jangan ditambahi dengan videotron akan tambah sumpek,’’ tandas pakar tata kota itu.

Sumpek
Sementara itu, anggota DPRD Kota Semarang Hanik Khoiru Solikah, meminta agar Pemkot Semarang benar-benar melakukan pembenahan reklame di kawasan Simpanglima.

Sebab, sekarang ini keberadaan reklame di pusat kota tersebut sudah tidak lagi memperhatikan estetika dan keindahan kota. “Saya saja merasa kawasan Simpanglima begitu sumpek dengan keberadaan reklame yang sudah seperti hutan. Tidak hanya itu, banyaknya reklame di Simpanglima justru mengurangi konsentrasi pengemudi kendaraan. Padahal, bundaran Simpanglima terhitung padat dan krodit,” beber wakil rakyat asal PDI Perjuangan ini.

Dia justru tidak mengerti dengan sikap Pemkot yang membolehkan pendirian videotron yang jumlahnya lebih dari satu unit. Bahkan, Hanik menduga hal tersebut sarat dengan kepentingan pihak tertentu. Karena itu, dia berharap agar pemkot segera meninjau ulang pendirian videotron, sekaligus mengkaji keberadaan reklame yang ada di kawasan Simpanglima. Baik dari tata letak, maupun ukurannya.

“Jangan sampai gara-gara mementingkan pendapatan asli daerah (PAD), pemkot lantas seenaknya saja memberikan izin pendirian reklame. Bagaimana pun, perlu pengkajian ulang mengenai reklame yang ada. Termasuk, pendirian videotron,” tegas Hanik.

Sumber : Wawasan
Gambar: Simpanglima

Arsitektur-kota Jawa, Memukau dan Filosofis

2009-08-18T18:47:00.000-07:00

JAKARTA - Buku Arsitektur kota-Jawa: Kosmos, Kultur & Kuasa yang ditulis Jo Santoso, ahli perencanaan kota yang kini Ketua Graduate Program in Urban Planning di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Selasa (17/3) malam di Bentara Budaya Jakarta, dibedah serius. Buku Jo dinilai serius dan menarik, karena melacak saat terakhir ketika Nusantara masih memiliki konsensus pada masa peradaban arsitektur-kota Jawa prakolonia l.

Guru Besar Institut Teknologi Surabaya (ITS) Josef Prijotomo mengatakan, Jo Santoso menyadari adanya kekeliruan dalam membaca masyarakat tanpa tulisan dengan menggunakan pembacaan dari masyarakat tulisan. Jo Santoso dengan berani membaca arsitektur dan kota Nusantara pada umumnya, dan khususnya Jawa, dalam lingkungan masyarakat tanpa tulisan. "Segenap data yang telah dihimpun oleh para ahli dan ilmuwan dari masa kolonial telah dia manfaatkan sebagai salah satu data yang diinterpretasi sebagai ujaran dari masyarakat tanpa tulisan," katanya.

Menurut Josef, dengan tindakan seperti itu, Jo Santoso lalu dapat menunjukkan bahwa Nias, Jawa, dan kawasan NTT dapat menjadi sebuah kontinuum dan kesatuan kota dan arsitektur Nusantara. Nusantara bukan lagi sebuah ku mpulan etnik yang saling terisolasi, melainkan sebagai sebuah taman yang beraneka warna bunganya, sebagai sebuah Bhinneka Tunggal Ika, yang bukan hanya slogan namun kenyataan.

Jo Santoso memang tidak menghendaki kajian yang ia lakukan menjurus pada sebuah perampatan (generalisasi) yang terisolasi dalam keterkurungan etnik demi etnik.

Dalam illustrasinya Josef sempat mengemukakan makna filosofis di balik tidak bolehnya menyambung kayu jati dengan kayu pohon kelapa, karena itu bukan jodohnya. Kalau itu terjadi, keluarga bisa berantakan.

Sedangkan Daniel Dhakidae, pakar politik yang menyukai tata kota, bercerita banyak tentang pengalamannya saat kuliah di Yogyakarta. Daniel juga tahu banyak soal Solo.

"Buku Jo santoso mengatakan bahwa arsitektur Jawa dan tatakota Jawa sangat mencerminkan sistem kekuasaan Jawa yang berlaku, maka ada dua soal yang dirangsang oleh tata kota Jawa, terutama Yogyakarta, yakni unsur "buto" yang langsung masuk ke dalam poros sakral," katanya.

Dengan perkembangan terbaru ketika pusat kekuasaan republik mempersoalkan status "keistimewaan Yogyakarta" maka terjadi semacam krisis kekuasaan dari "poros utara-selatan".

"Saya memperkirakan akan terjadi perubahan sosial di Yogyakarta yang terutama dirangsang oleh dialektika modern antara utara-selatan Yogyakarta, antara kemodernan dan ketradisionalan yang akan menyebabkan ketegangan sosial di Yogyakarta," katanya.

Tentang buku Jo Santoso, Daniel menilai, Jo Santoso seolah-olah menelusuri kota dan tata kota Jawa dari segi kosmografik, kultur, dan kekuasaan, dan dari sana membongkar kata-kata yang tersembunyi dalam batu, das Wort auf dem Stein, kayu, ruang, dan kosmos baik dalam mikro-kosmos maupun hubungannya dengan makro-kosmos. Dengan itu dibuka makna arsitektur dan tata kota Jawa yang memukau.

"Penulisnya sendiri menjadi panduan, yang tidak banyak ditemukan di negeri ini, dari keahlian teknis, yang memasuki ruang-ruang budaya dari segi arsitektur dan tata kota, untuk memeriksa apa hubungannya dengan kekuasaan di dalamnya," jejas Daniel.

Yayasan Studi Lingkungan Hidup (SILIH) menggelar bedah buku bekerjasama dengan Bentara Budaya Jakarta, karena buku Arsitektur kota-Jawa: Kosmos, Kultur & Kuasa memberikan sudut pandang baru atas kajian dan dokumentasi pakar Eropa selama ini mengenai arsitektur-kota Jawa.

Sumber : Kompas

MEGA PROYEK PERKOTAAN : Tak Selalu Jadi Ancaman Perkampungan Kota

2009-06-12T20:31:00.000-07:00

SEMARANG - Dr Ir Sudarmawan Juwono MT, Dosen Universitas Bung Karno Jakarta yang juga pegawai PT Pos Indonesia Jakarta tercatat sebagai lulusan pertama program Doktor (S3) Teknik Arsitektur dan Perkotaan Undip. Di hadapan tim penguji ujian Doktor terbuka yang diketuai Rektor Undip Prof Dr dr Susilo Wibowo MS Med SpAnd, di kampus Pascasarjana Undip, Sudarmawan berhasil mempertahankan disertasi berjudul "Kampung Kuningan di Kawasan Mega Kuningan Jakarta" dengan hasil lulus cumlaude IPK 3,77.

Di depan Promotor Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA dan dua Co-Promotor (Prof. Dr. AM Djuliati Suroyo dan Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc) dan Tim Penguji, Sudarmawan memaparkan hasil penelitian tentang ekologi, desain kota, rancangan dan sosial ekonomi yang dilakukan di kawasan Kampung Kuningan Jakarta yang selama 9 tahun ini seakan "terhimpit" oleh mega proyek Mega Kuningan, namun tetap bertahan dan bisa bersinergi baik.

“Sekarang ini di berbagai tempat di Indonesia, pembangunan mega proyek banyak dilakukan dan terkadang dianggap menggusur keberadaan kampung-kampung lama di perkotaan. Namun tidak semuanya begitu karena contoh di Kampung Kuningan Jakarta menunjukkan bahwa keberadaan atau pembangunan Mega Kuningan bukan menjadi ancaman Kampung Kuningan, tetapi sebagai peluang ceruk pasar,” ujar Sudarmawan.

Menurut alumnus S1 UNS dan S2 Undip ini, dalam perkembangan kota di era global ini seakan lebih banyak memberi kesempatan berkembang dan beraktivitas bagi orang kaya. Namun, ternyata pelaku aktivitas di suatu kawasan ëkayaí tidak hanya mereka yang kaya melainkan masyarakat kalangan rendah, miskin atau kalangan terpinggirkan (sektor informal). Sehingga bila ditata dengan baik kampung-kampung di perkotaan yang banyak dihimpit kawasan Mega Proyek bisa bersinergi dengan baik.

“Penelitian saya, keberadaan Kampung Kuningan dengan Mega Kuningan menunjukkan tidak saling "bunuh" dan punya ruang gerak yang bebas. Kawasan ini tidak hanya aspek sosial budaya tetapi juga sebagai ruang aktivitas ekonomi. Keberadaan masjid, makam dan fasilitas kampung lainnya di sana bukan hanya sebagai tempat ibadah semata melainkan juga sebagai aktivitas kawasan atau sebagai ruang yang betul-betul fungsional,” jelasnya.

Selama 9 tahun terakhir Kampung Kuningan yang seakan dihimpit Mega Kuningan mampu bertahan dan bersinergi baik dengan Mega Kuningan. Para penghuni atau pekerja di Mega Kuningan sangat membutuhkan keberadaan Kampung Kuningan di antaranya untuk kos atau kontrak, membeli makan dan lain sebagainya.

Lulusan pertama program doktor Teknik Arsitektur dan Lingkungan Undip inipun merekomendasikan pada pemerintah agar keberadaan kampung-kampung semacam Kampung Kuningan di kota-kota besar di Indonesia tetap dijaga keberadaannya dan disinergikan dengan mega proyek perkotaan. Pemerintah berkewajiban menata infrastruktur kampung dan menjaga serta memberdayakan kampung agar bisa bersinergi dengan mega proyek perkotaan.

Sumber : Kedaulatan Rakyat

Keberadaan Kampung di Kota Perlu Dipertahankan

2009-06-12T20:19:00.000-07:00

SEMARANG, KOMPAS - Perkembangan kota yang didorong oleh proses globalisasi perlu dikendalikan untuk melindungi masyarakat kelas ekonomi lemah. Oleh karena itu, keberadaan kampung sebagai sebuah ruang untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi perlu dipertahankan.

Sudarmawan Juwono menyampaikan hal tersebut dalam disertasinya yang berjudul "Kampung Kuningan di Kawasan Mega Kuningan Jakarta: Kebertahanan Kampung dalam Perkembangan Kota" ketika ujian promosi doktor, di Gedung Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Kamis (11/6). Sudarmawan merupakan lulusan pertama Program Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan Undip.

Sudarmawan mengatakan, keberadaan sebuah kampung di tengah padatnya gedung-gedung pencakar langit dapat memberi ruang bagi sektor informal untuk tumbuh. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memiliki peluang untuk bertahan.

"Kampung tersebut dapat dijadikan untuk usaha kos-kosan, kontrakan, maupun rumah makan bagi para karyawan yang bekerja di gedung," ucapnya.

Hal ini menunjukkan adanya simbiosis mutualisme antara perkembangan kota dengan keberadaan sebuah kampung yang memiliki fungsi yang disebut dengan teori integrasi. Ini seperti yang terdapat di Kampung Kuningan ataupun Jalan Jaksa," katanya.

Kampung juga menjadi cerminan nilai-nilai lokal yang dapat dipertahankan di tengah serbuan produk globalisasi. Kampung juga menjadi perekat kehidupan sosial karena memiliki ruang bersama yang dapat digunakan secara kolektif.

Sumber : Kompas

Kampung Kuningan yang Terus Bertahan

2009-06-12T20:15:00.000-07:00

SEMARANG - Kampung Kuningan bertahan di tengah-tengah pembangunan kawasan segi tiga emas Kuningan dan Mega Kuningan, Jakarta. Sudarmawan Juwono memaparkan kebertahanan kampung di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, itu saat ujian promosi terbuka program doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan Program Pascasarjana Undip di Gedung Pascasarjana Undip, Jalan Imam Bardjo, Semarang, kemarin.

Di hadapan penguji, antara lain Rektor Undip Prof Dr dr Susilo Wibowo MS Med Sp And, Prof Dr Ir Sugiono Soetomo DEA (promotor), dan Prof Ir Eko Budihardjo MSc, pria kelahiran Wonosobo, 22 November 1966, itu memaparkan disertasi ”Kampung Kuningan di Kawasan Mega Kuningan Jakarta, Kebertahanan Kampung dalam Perkembangan Kota.”

Dia menyatakan fakta sejarah dan tradisi lisan menunjukkan Kampung Kuningan memiliki akar sejarah sebagai kampung Betawi. ”Aktivitas sehari-hari warga, nilai sosial budaya seperti mata pencaharian, tradisi, adat-istiadat, kebiasaan, dan hubungan kemasyarakatan masih dilestarikan di sana.”

Pengajar arsitektur Universitas Bung Karno dan Universitas YAI Persada Jakarta itu menuturkan kampung itu sekarang bertahan dengan segala aktivitas, morfologi, serta kehidupan warga. ”Bahkan ada 'unsur' kampung yang diakomodasi di kawasan modern.”

Dia menyatakan perubahan wujud, fungsi, dan keberadaan kampung erat berkait dengan perkembangan Mega Kuningan. Puncak perkembangan 1994-1997 ditandai dengan perkembangan estate developement Mega Kuningan sebagai bagian pembangunan segi tiga emas Kuningan yang menggusur sebagian besar Kampung Kuningan. Kampung yang tersisa bertahan, menyesuaikan diri dengan perkembangan kawasan.

Namun, kata pegawai PT Pos Indonesia itu, ada ancaman yang terlihat dari perubahan sosiospesial. Meski ada pula kemampuan mempertahankan makam dan masjid. ”Ruang-ruang itu inti nilai-nilai keruangan yang tak dapat ditembus kekuatan sosial ekonomi.”

Ruang itu ditransformasikan sebagai ruang bersama sehingga bernilai fungsional dan simbolik. Proses itu wujud pelestarian yang mengintegrasikan kampung dalam perkembangan kota.

Bisa disimpulkan, ujar peraih predikat cum laude dengan IPK 3,77 itu, Kampung Kuningan merupakan permukiman yang memiliki nilai sosial budaya, latar belakang sejarah, tradisi Betawi, dan Islam. Kampung itu tumbuh secara fungsional sebagai tempat tinggal dan ruang kerja bagi warga.

Berbagai investasi ekonomi dan sosial didasari spirit kampung untuk mempertahankan jiwa kampung tetap berkembang. ”Namun jika perkembangan kawasan dan kampung dibiarkan mengikuti mekanisme pasar akan menurunkan manfaat fungsional kampung. Karena itu pemerintah perlu mempertahankan dan menetapkan pelestarian ruang dan kehidupan Kampung Kuningan yang tersisa sebagai bagian keragaman kawasan Kuningan.”

Sumber: Suara Merdeka

Prof Eko Masuki Purnatugas (2)

2009-06-12T20:03:00.000-07:00

Ingin Melihat Undip Lebih Disegani
RUMAH bagi Prof Ir Eko Budihardjo MSc, merupakan tempat terpenting. Selain sarana berkumpul anggota keluarga, juga berfungsi sebagai peluruh stres. Prof Eko merancang sendiri rumahnya. Ia membikin bangunan dua lantai di Jalan Telaga Bodas Raya Kav I No 4, Semarang itu senyaman mungkin.

Rumah itu mengadopsi konsep Romo Mangun, yakni menyerupai payung di tengah lapangan. Dengan ventilasi cukup, udara dan cahaya leluasa masuk dari segenap penjuru mata angin.

Aneka tanaman di pekarangan, menambah keasrian rumah yang ditinggali Prof Eko setelah tak lagi menjabat rektor Undip itu. Memiliki rumah pribadi yang nyaman dan asri merupakan angan-angannya semenjak dulu. Maka, ketika angan-angan itu terwujud, ia merasa sangat bersyukur. Kalau sudah begitu, ingatannya pun meloncat ke masa lalu, saat itu masih berstatus dosen muda, pernah tinggal bersama istri dan anaknya di penginapan milik Undip. Bukan dalam bentuk rumah, melainkan hanya sebuah kamar.

Alkisah pada 1976, Prof Eko mendapat beasiswa ke Inggris. Karena cukup lama, ia mengajak serta istri dan anaknya. Untuk itu Prof Eko harus mendapatkan dana tambahan. Cara yang paling gampang adalah dengan menjual mobil serta mengontrakkan rumah miliknya di Jalan Erlangga.

Saat studinya berakhir, Prof Eko sekeluarga kembali ke Indonesia. Namun masa kontrak rumah itu belum berakhir. Jadilah mereka keluarga yang tak punya tempat tinggal. Atas saran seorang kawan, ia memberanikan diri menemui rektor Undip yang saat itu dijabat Prof Soedarto SH.

Prof Eko memohon izin menempati penginapan milik Undip yang biasa dipakai untuk tamu-tamu dari luar negeri. ”Kepada Prof Darto saya bilang, saya ini kan juga baru datang dari luar negeri. Eh, alasan ngawur-ngawuran itu diterima. Mungkin beliau kasihan kepada saya, ha ha ha.”

Kisah Mengesankan

Soal rumah hanya bagian kecil dari romantika perjalanan karier Prof Eko. Di luar itu, masih banyak berserak kisah-kisah yang mengesankan. Salah satunya adalah pelantikan dirinya sebagai rektor Undip, menggantikan Prof Dr Muladi SH di tengah suasana chaos reformasi 1998. Mengesankan, karena selain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Ir Wiranto Arismunandar, Prof Eko juga dilantik oleh mahasiswa.

Ceritanya, mahasiswa Undip menolak mengakui Prof Eko sebagai rektor jika pelantikan dilakukan di Jakarta. Mereka menginginkan pelantikan di Semarang dengan disaksikan para mahasiswa. Namun karena alasan keamanan, pelantikan itu akhirnya tetap dilaksanakan di Jakarta pada 19 Mei.

Mengetahui itu, mahasiswa merasa kecewa. Mereka melalui lembaga Senat Mahasiswa akhirnya berinisiatif membuat upacara pelantikan sendiri. Acara itu terlaksana pada 23 Mei, ketika berlangsung serah-terima jabatan, dari Prof Muladi kepada Prof Eko.

Kisah mengesankan juga terkait dengan puncak pencapaian. Dari sekian banyak prestasi yang diraih, Prof Eko paling bangga dengan pencapaian Undip sebagai satu dari tiga universitas di Indonesia yang masuk dalam the best university in the world versi Times Higher Education pada 2006. Peringkat Undip berada di bawah UI dan UGM.

”Menjadi nomor tiga itu luar biasa. Kalau UI dan UGM menempati peringkat atas itu wajar. UI yang berada di Jakarta dekat dengan Presiden. UGM di Yogyakarta dekat dengan kerajaan. Lha Undip, dekatnya cuma sama rakyat.”

Kesuksesan Undip, kata Prof Eko, diraih tidak dengan cara gampang. Selain pembenahan internal, Undip juga gencar melakukan kerja sama dengan pihak luar melalui program go international. Pada 2005 Prof Eko mengajak delapan dekan melakukan kunjungan ke tujuh Universitas di Amerika Serikat. Masih di tahun yang sama, Undip melakukan kerja sama program double degree dengan lima universitas di Perancis.

Masih sebagai rektor, Prof Eko pernah mencanangkan Undip sebagai universitas riset. Oleh Prof Dr dokter Soesilo Wibowo SMed SPAnd, penggantinya, gagasan itu diperkuat dengan memasang target pencapaian pada 2020. Dalam pemikirannya, kemajuan ilmu pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui penelitian.

”Dalam statuta saat itu, Undip hanya disebut sebagai educational university. Ini sesuatu yang menghambat. Educational university itu sekadar preservation of science atau pengawetan ilmu pengetahuan. Ya udah ilmunya cuma itu-itu saja. Beda dengan research university. Di sana ada pengembangan ilmu. Dosen-dosen dituntut melakukan penelitian.”

Puncak pencapaian lain adalah penghargaan Kalpataru pada 1998. Penghargaan itu diberikan, karena sebagai akademisi dinilai mampu melakukan upaya pelestarian lingkungan. Saat Taman KB hendak didirikan bangunan, misalnya, Prof Eko berdiri di barisan mereka yang gigih melakukan penolakan.

Merasa Gagal

Di ranah domestik, Prof Eko sukses menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga. Ia menjadi pengayom sekaligus teladan bagi istri, anak, serta cucunya. Sebagai akademisi, lelaki berzodiak Gemini itu senantiasa menanamkan pentingnya pendidikan. Itulah mengapa seluruh anggota keluarga Prof Eko berpendidikan pascasarjana dan sukses di bidangnya masing-masing. Istrinya Ir Sudanti Hardjohoebojo MSL pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Kimtaru) Jateng. Dr Holy Ametati Sp KK, anak pertama, bekerja di RS Permata Medika. Anak kedua, Aretha Aprilia ST MSc saat ini mengikuti pendidikan di United Nations Environmental Program di Bangkok. Demikian dengan kedua menantu. Dr Firdaus Wahyudi MKes (suami Holy Ametati) menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Undip. Sedangkan Dr Nuki Agya Utama MSc (suami Aretha) tengah mengikuti program post doctoral di Kyoto University, Jepang.

Di luar kisah sukses, Prof Eko juga pernah merasa gagal. Itulah kegagalan mewujudkan obsesi membangun auditorium baru sebagai pengganti auditorium Undip Pleburan. Menurut Prof Eko, keberadaan auditorium yang rencananya dibangun di sebelah Gedung Serbaguna (GSG) Tembalang itu itu penting. Kalau terwujud, ia bisa menampung 5.000 wisudawan sekaligus.
”Sejauh ini Undip belum memiliki gedung yang representatif untuk wisuda mahasiswa. Akibatnya wisuda harus dilakukan sendiri-sendiri,” ujar kakek dari Jasmine Alvita Firdaus (9) dan Akhtar Avatara (3) itu.

Kegagalan lain? Urung menduduki kursi calon Gubernur Jateng pada Pilkada 2008. Meski demikian Prof Eko tak pernah menganggap itu sebagai kegagalan. Sebaliknya, ia merasa beroleh pengalaman luar biasa. Prof Eko yang dengan niat baik maju dalam pilkada terhalang oleh persyaratan dana.

”Saat menjalani fit and proper test di Jakarta, pertanyaan pertama yang dilontarkan adalah soal kesiapan dana kampanye. Saya yang sedari awal berkomitmen untuk tak bermain politik uang, langsung gugur. Itulah kenapa saya merasa itu bukan suatu kegagalan.”

Kini, meski tak lagi memimpin Undip, Prof Eko mengaku tetap menambatkan hatinya di perguruan tinggi itu, ingin menyaksikan Undip menjadi universitas yang lebih disegani di kancah internasional. Prof Eko pun menitip pesan kepada seluruh civitas akademika Undip untuk menajamkan unsur dalam Tri Dharma, terutama bidang penelitian dan pengabdian.

”Penelitian dosen dan mahasiswa perlu ditingkatkan. Syukur-syukur hasilnya diterbitkan di jurnal internasional. Mengenai pengabdian, semestinya cendekiawan di kampus ikut memikirkan masalah bangsa dan negara. Jangan memakai kaca mata kuda,” tandasnya.

Sumber : Suara Merdeka

Prof Eko Masuki Purnatugas (1)

2009-06-12T19:58:00.000-07:00

Saya Tetap ''Willem Ortano''
Setelah mengabdi selama 40 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Selasa (9/6), Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc akan memasuki purnatugas. Apa saja karya yang telah ia buat? Apa pula obsesi yang belum ia raih?

ZONDER rehat sepulang dari Jakarta, Minggu (7/6) pagi, Prof. Ir. Eko Budihardjo MSc langsung mengadakan jumpa pers di kediamannya, Jl Telaga Bodas Raya Kav I No 4 Semarang. Bagai tak merasa capai, mantan Rektor Undip (1998-2006) itu melayani dengan antusias sejumlah awak media yang ia undang.

Selain memapar acara purnatugas yang rencananya dilaksanakan Selasa (9/6), ia juga bicara panjang-lebar soal pendidikan tinggi, arsitektur dan tata kota. Prof. Eko, sapaan Eko Budihardjo, terlihat bergairah. Dengan gaya cablaka, ia mengkritik lembaga universitas yang cenderung menjadi produk kapital. Lelaki kelahiran Purbalingga 9 Juni 1944 itu juga menyentil sebagian arsitek dan ahli tata kota yang acap melakukan pelacuran profesi serta larut dalam arus global.

Meski kritiknya pedas, Prof. Eko tetap menyisipkan humor-humor segar nancerdas. Dua jam lebih ia bicara, para jurnalis tekun menyimaknya. Ya, tak ada yang berubah dari Prof Eko menjelang masa purnatugasnya. Ia tetap aktif, bersemangat, dan cablaka.

Bagi Prof Eko, purnatugas sekadar tengara. Menyitir puisi Emil Salim yang didedikasikan kepadanya, ia mengatakan bahwa yang purna itu status PNS, bukan tugasnya. Sebagai manusia yang kebetulan dikaruniai ilmu pengetahuan, Prof Eko merasa tak patut berhenti membagikannya.

Itulah mengapa alumnus Departement of Town Planning pada University of Wales Institute of Science and Tecnology, Cardiff, Inggris tersebut bertekat akan terus aktif mendharmabaktikan dirinya untuk masyarakat. Meski pensiun, Prof Eko masih diminta mengajar.

”Sebelum SK pensiun dari pusat turun, saya sudah menerima SK perpanjangan masa mengajar dari rektor Undip. Jadi dijamin nggak nganggur, ha ha ha.”

Aktivitas Segudang

Kalau pun SK perpanjangan masamengajar itu tak turun, Prof Eko tak akan benar-benar jadi penganggur. Pasalnya, di luar mengajar, ia punya aktivitas segudang, antara lain aktif sebagai Ketua Forum Keluarga Kalpataru Lestari (Fokkal), Badan Standarisasi Mutu Pendidikan (BSMP), anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Ketua Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang, Ketua Yayasan GRIS, dan Ketua Paguyuban Adi Yuswa.

Khusus yang terakhir, bertujuan mengajak kaum lanjut usia memberi kontribusi kepada masyarakat. Di paguyuban itu berkumpul banyak tokoh sepuh yang punya pandangan serupa Prof Eko. Ada Prof Kartini Sujendro, Prof Satjipto Rahardjo, Siti Fatimah Moeis MSc, Prof Agnes Widanti, dan sejumlah tokoh lain.

“Meski berusia lanjut, seseorang harus tetap memberikan apa yang ia punya untuk kemaslahatan sesama,” ujarnya.
Memasuki masa purnatugas dan memimpin Paguyuban Adi Yuswa, tak membuat Prof Eko merasa tua. Ia mencoba berpikir positif dengan mengambil hikmah yang ada. Suami Ir Sudanti Hardjohoebojo MSL itu merasa senang karena punya waktu luang yang bisa dipakai untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Kini, Prof Eko juga bisa bebas ke mana-mana. Beberapa waktu lalu menghadiri sebuah acara di Makassar, lalu Jakarta, dan besok antara tanggal 11-22 Juni, ia akan menjenguk anaknya yang bertugas di Kyoto, Jepang. Prof Eko sekarang merasa menjadi free man.

“Pokoknya meski pensiun, saya tetap “willem ortano”, dijawil gelem ora tau nolak, ha ha ha. Beberapa saat setelah lengser dari kursi Rektor Undip, saya sempat menjadi nomine Rektor Universitas PBB. Tapi belum kesampaian, karena yang terpilih akhirnya seorang guru besar dari Belanda. Minggu lalu saya dapat tawaran lagi dari Dirjen Dikti untuk sebuah posisi di UNESCO, tapi nggak tahu bagaimana hasilnya. Kalau memang tembus, ya saya jalani.”

“Willem Ortano” memang prinsip yang diugemi Prof Eko semenjak dulu. Ia selalu berusaha menangkap dan memanfaatkan peluang yang datang kepadanya sebaik mungkin.
Suatu ketika guru besar Fakultas Teknik yang menyukai puisi itu pernah menjadi penceramah di forum pengajian Maulid Nabi. Kali lain ia berbicara soal nuklir di Yogyakarta.

Meski demikian, bukan berarti Prof Eko penganut aji mumpung. Ia tetap mengukur sesuatu dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Saat berbicara soal nuklir, misalnya, Prof Eko menggunakan perspektif sosial budaya.
Untuk dapat menjalani seabrek aktivitas itu dengan baik, lelaki yang dikaruniai dua anak dan dua cucu itu perlu menjaga kebugaran tubuhnya. Sebab walau bagaimanapun, kondisi fisiknya kini tak setangguh dulu.

Setiap hari Prof Eko merasa perlu melakukan olah raga pagi. Ia berjalan kaki keliling Stadion Jatidiri yang hanya berjarak 100 meter dari rumahnya. Sesudah itu dilanjutkan dengan melakukan olah raga waitankung.

“Senam terapi dari China itu saya kenal saat mengikuti kursus Lemhanas. Selama delapan bulan di sana, saya melakukan seminggu empat kali. Begitu selesai, eh langsung dapat sertifikat pelatih. Tapi saya tidak pernah menggunakan sertifikat itu. Sejauh ini murid saya baru satu, istri saya sendiri.”

Sumber : Suara Merdeka

Tata Ruang Kota Perlu Direvisi (Atasi Rob di Semarang )

2009-05-07T01:56:00.000-07:00

SEMARANG SELATAN- Upaya mengatasi banjir rob yang melanda wilayah Semarang bagian utara harus dilakukan secara menyeluruh, baik yang bersifat sipil teknis, vegetasi, maupun kelembagaan sosial.

Selain itu, perlu dilengkapi dengan payung hukum yang berpihak pada lingkungan, seperti penetapan ruang terbuka di daerah atas dan bawah. Pakar lingkungan Undip Prof Sudharto P Hadi MES PhD mengatakan, kebijakan ruang terbuka itu sudah tertuang dalam penataan ruang hingga 2010.

’’Kini saat yang tepat untuk melakukan penataan kembali, sehubungan dengan terbitnya UU Penataan Ruang No 26 tahun 2007. Perlu ditata kembali seberapa besar ruang terbuka yang dibutuhkan di daerah atas itu,’’ ungkapnya, Selasa (5/5).

Kaidahnya dalam UU No 26/2007, kata dia, sebanyak 30% itu merupakan ruang terbuka hijau, 20 % ruang terbuka hijau publik, dan 10% ruang terbuka privat.
Ia menilai kini waktu yang tepat untuk melakukan pemetaan guna menetapkan mana saja yang harus dipelihara, daerah yang tidak boleh dibangun dan boleh dibangun. ’’Ya, perlu ada revisi penataan ruang, dan sekarang sedang berjalan di Pemkot,’’ terangnya.

Kian Parah

Dia mengatakan, idealnya Semarang bagian utara dibiarkan sebagai ruang terbuka. Sebab, sebelum tahun 1990-an, ketika masih banyak tambak, di sana jarang terjadi rob. Artinya, ruang-ruang terbuka itu mampu menyerap air yang lewat.

’’Sekarang sudah tidak ada lagi. Untuk itu, saya menilai ruang-ruang yang masih terbuka itu sebaiknya tetap dijadikan ruang terbuka sebagai tempat penyerapan air pasang.’’

Terpisah, Karman, Kepala Operasional LBH Semarang yang juga anggota Walhi mengatakan, kerusakan pesisir utara Jawa Tengah kian parah. Berdasarkan hasil monitoringnya tahun 2007-2008, bencana banjir dan rob dari tahun ke tahun terus berulang, bahkan cenderung meningkat.

Bahkan, ada warga yang terpaksa mengungsi karena rumahnya rusak parah akibat rob. Di kawasan Kota Lama, rob telah masuk ke wilayah permukiman, seperti Kelurahan Purwodinatan, Semarang Tengah dan Kelurahan Kebonagung, Semarang Timur. ’’Di Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara sekitar 20 hektare, dan sejumlah rumah terkena dampak rob.’’

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, harus ditindaklanjuti dengan penataan ruang dan gerakan reboisasi di kawasan pesisir. Sebab, selama ini pemerintah dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan rencana umum tata ruang kota (RUTRK).

Ia mencontohkan, ketika ada investor masuk, daerah yang sebelumnya bukan kawasan industri pun bisa dijadikan kawasan industri. Hal itu dinilainya merupakan salah satu penyebab kerusakan pesisir. ”Untuk itu, pemerintah juga harus konsisten dengan tata ruang itu. Jika ada yang melanggar harus ditindak tegas,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan BMG Maritim, rob di Semarang hingga kemarin masih cukup tinggi, yakni berkisar antara 1,3 meter hingga 1,4 meter. Namun, waktunya bergeser dari jam 13:00 menjadi pukul 14:00-15:00. Puncak rob diperkirakan terjadi hingga pukul 20:00 dan kemudian surut.

’’Rob itu proses gravitasi bumi dan matahari. Tinggi air pasang maksimum pada siang hari terjadi di antara bulan April, Mei dan Juni,’’ terang Atmaji Putro, prakirawan BMG Maritim.

Sekda Soemarmo HS menginstruksikan elemen pemerintah di bawahnya untuk tanggap terhadap bencana rob. Siklus alam ini masih mengancam. Pasalnya air pasang semakin meninggi saat pertengahan bulan atau bulan purnama. ’’Kami meminta kewaspadaan ditingkatkan,’’ katanya.

Untuk kecamatan dan kelurahan, sebagai elemen pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, diminta mempersiapkan bila sewaktu-waktu terjadi bencana. Di antaranya tempat evakuasi atau mengungsi bila banjir rob meninggi. Hal itu bisa di masjid dan balai RW/kelurahan yang tempatnya aman dari terjangan banjir. Sementara itu stok bantuan bahan makanan juga diminta untuk dicukupi. Petugas Dinas Kesehatan harus memantau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membuka posko darurat.

Sumber : Suara Merdeka
Berita : Rob Genangi......

Memotret Demak dari Sungai

2009-05-07T01:48:00.000-07:00

DEMAK berada di tengah-tengah jalur Pantura. Ini jalur besar yang menghubungkan kota-kota di sepanjang Pantura. Jalur utama Jakarta-Surabaya pun welewati jurusan ini (Semarang-Demak-Jepara-Kudus-Pati-Rembang). Oleh karena itu aktivitas sehari-hari masyarakat Demak dapat diteropong ketika orang-orang melintas.

Salah satu yang sering menjadi perhatian sekilas bagi orang-orang luar kota yang sedang melewati kabupaten Demak adalah sungai. Ya, sungai adalah latar strategis untuk memotret kebudayaan masyarakat Demak.

Dari sungai, orang-orang melihat sebagian warga Demak tengah mandi. “Kesegaran” khas inilah yang di-”tawar”-kan pada para pengendara atau pelintas ketika melewati kawasan Sayung dari arah Semarang. Atau dari arah Demak menuju Jepara atau Kudus. Atau ketika melintasi jurusan Demak-Purwodadi.

Di sungai-sungai yang sejajar dengan jalan raya itulah mudah dijumpai perempuan mandi sekadar berpinjung jarik dan yang lelaki telanjang dada.
Ini lebih mengarah pada etika dan estetika kebudayaan sebagai kota yang menjadi jantung perlintasan di daerah-daerah Pantura.

Kota Demak memiliki “Sungai Mekong” terpanjang di dunia. Sungai Mekong adalah kiasan bagi sungai yang dipergunakan untuk aktivitas MCK (mandi, cuci dan kakus).

Banyak orang bertanya-tanya mengapa (sebagian) warga Demak betah mandi atau mencuci di sungai, sementara airnya kotor. Lihat saja air sungai Tuntang dan Sungai Buyaran yang berada di sisi jalan Semarang-Demak itu berwarna hijau. Sungai itu tampak tidak berarus. Mirip seperti genangan air belaka. Fakta itu tak beda dengan sungai di sepanjang jalan Demak menuju Kudus atau Jepara yang juga kotor.

Adapun yang masih terbilang jernih adalah Sungai Jajar: sungai yang menghubungkan Demak dengan Purwodadi. Sungai ini terletak sebaris dengan jalan Demak-Purwodadi. Sungai Jajar terhubung sampai daerah-daerah Kecamatan Bonang dan bermuara di laut Jawa.

Aktivitas MCK yang dilakukan warga di sungai merupakan pemandangan yang sedikit mengganggu bagi pelintas jalan.

Seperti dimafhumi masyarakat umum yang telah melampaui masa post-tradisional, bahkan bisa dikatakan modern, mandi di tempat terbuka adalah tidak mengindahkan etika. Ini berkaitan dengan wacana tubuh yang secara pribadi harus di-”tutupi” dari ruang sosial demi suatu tujuan etis maupun estetis.

Kesuburan

Sungai adalah sebuah keyakinan kuno tentang kesuburan. Secara mitologis, sungai merupakan sebuah siklus kelahiran dan proses regenerasi. Dahulu kala, leluhur Jawa menjadikan sungai sebagai tempat menyucikan diri yang merupakan lambang dari upaya manusia menghalau kekuatan jahat yang mengancam (Robby Hidajat dalam Jurnal Kebudayaan Jawa, 2006).

Mitos macam ini dikuatkan dengan fakta bahwa seorang susuhunan lahir di tanah Demak dengan jalan menyucikan diri di tepi sungai. Sunan Kalijaga (salah satu dari Walisongo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa) kemudian mengantarkan Demak mendapat sebutan Kota Wali sampai kini. Secara geografis, sungai adalah kekayaan alam yang sangat berharga bagi manusia. Sungai adalah representasi kesuburan suatu daerah.

Demak mempunyai sejarah penting dalam perekonomian di tanah Jawa, yakni ketika Kerajaan Demak masih berdiri kokoh pada kurun abad XVI.

Sebagai Kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak pernah menjadi daerah maju ketika perekonomiannya ditopang oleh perairan seperti sungai untuk pertanian. Bahkan sungai menjadi jalur transportasi kapal-kapal menghubungkan titik-titik perniagaan dengan bandar laut yang menjadi pusat arus barang niaga di pantai utara Laut Jawa.

Aktivitas MCK secara langsung mengotori sungai. Ini disebabkan oleh zat-zat kandungan sabun mandi atau sabun cuci yang kemudian larut dalam air sungai. Sementara, sungai yang kotor merepresentasikan area slum atau daerah kumuh.

Beda dari zaman purba, orang-orang mandi belum menggunakan sabun sehingga tidak mengakibatkan air sungai terkena polusi.
Mengingat sungai-sungai besar di Demak masih menjadi saluran irigasi vital bagi pertanian, maka pengotoran sungai amat merugikan.

Orang-orang tidak sadar dan tidak berpikir jauh tentang persoalan ini, padahal lambat laun dapat mengurangi produktivitas pertanian karena kualitas air yang berangsur-angsur makin memburuk.

Oleh karena itu, aktivitas MCK yang memanfaatkan sungai perlu dicarikan alternatif lain dengan tidak memutus hubungan masyarakat dengan sungai itu sendiri. Hal ini demi menghapus stigma buruk agar olok-olok “Sungai Mekong Terpanjang” tidak menjadi kutukan berkepanjangan bagi generasi berikutnya.

Alangkah lebih baik jika pengguna sungai membuat tempat-tempat mandi di rumah masing-masing. Sementara airnya tetap diambil dari sungai dengan bantuan mesin pompa air. Pola seperti ini tidak akan mengotori air sungai maupun mengganggu pemandangan mata.
Citra Kota Wali
Jargon Demak Beramal (bersih, elok, rapi, anggun, maju, aman, serta lestari) selaiknya ditunjukkan dengan tata kehidupan yang selaras antara etika dan estetika. Salah satunya dengan mendayagunakan sungai sebagaimana mestinya.

Perlu kesadaran kolektif warga sekitar sungai yang berada di tengah-tengah ruang publik untuk menjadikan sungai bersih dan nyaman dipandang mata.

Apalagi Demak masyhur sebagai kota yang tingkat religiusitas masyarakatnya cukup tinggi. Ini tak lepas dari sejarah Demak sebagai pusat persebaran Islam di Jawa (simbolnya adalah kerajaan Demak dan Walisongo).

Citra yang demikian seharusnya mendorong untuk bersikap hidup bersih dan tertata sebagai perwujudan cermin hidup yang agamis. Bahwa, al-nadhafatu min al-iman, ’’kebersihan bagian dari iman’’.

Semua titik-titik produktif yang menopang kemajuan Demak itu akan semakin mempunyai daya tarik jika didukung dengan kota yang bersih, tertata, dan berestetika.

Sumber : Suara Merdeka

Di antara Ruang, Memori, dan Arsitektur

2009-04-03T23:17:00.000-07:00

Saptono Istiawan

"Penny Lane is in my ears and in my eyes.

There beneath the blue suburban skies..."

(Penny Lane bersemayam dalam ingatan pendengaranku dan kenangan penglihatanku. Nun di sana, dalam naungan birunya langit pinggiran kota).

Penny Lane adalah nama sebuah jalan di pinggiran kota Liverpool di Britania Raya, yang di sepanjang kedua sisinya berdiri toko-toko mirip Jalan Sabang di Jakarta Pusat atau Jalan Braga di Bandung, Jalan KH Agus Salim di Semarang atau jalan Somba Opu di Makassar. Amat mudah bagi yang sering mengunjungi tempat semacam itu untuk mendapatkan kenangan yang amat kaya dengan warna-warna kehidupan. Persis seperti yang digambarkan dalam lagu Penny Lane. "Ada tukang cukur dengan pelanggan setianya, bankir pasar, bahkan gambaran kehidupan sehari-hari awak pemadam kebakaran setempat".

Paul McCartney dari the Beatles menyanyikan lagu tentang salah satu tempat kenangan masa kecil di kota kelahirannya dengan indah, tetapi tentunya diwarnai nada sendu yang menyatakan kerinduan dan sedikit kebanggaan.

Lagu yang menjadi hit dunia pada tahun 1967 ini hanya salah satu contoh dari banyak lagu yang memuja-muja suatu tempat dalam kenangan perjalanan hidup seseorang. Betapa suatu tempat tertentu lebih dari sekadar pantas untuk dikenang sepanjang hidup dari setiap generasi yang pernah menjadi pengunjung tetapnya.

Di manakah Anda menghabiskan waktu luang Anda di masa kecil? Di masa remaja? Suatu tempat di mana Anda merasa handarbeni (belonging)? Suatu tempat yang sedikit demi sedikit, tetapi secara permanen mengukir ruang dalam memori jangka panjang Anda. Kemudian ruang memori itu dalam benak Anda seolah-olah menjadi semacam kanvas lukisan di mana semua kenangan indah dalam hidup Anda dilukiskan hampir seperti nyata.

Tentu saja tempat tersebut juga menjadi tempat kenangan bagi ratusan ribu atau jutaan warga lainnya. Kenangan yang akan diteruskan dari generasi ke generasi. Mungkin saja kenangan muncul tanpa acuan waktu, tetapi tidaklah mungkin kenangan muncul dalam tempat kosong sama sekali.

Masih ingatkah Anda gedung Harmonie yang berdiri di tempat yang sekarang kantor Sekretariat Negara? Tentu banyak di antara Anda masih ingat, tetapi dengan segala penyesalan dan rasa kehilangan. Yang tinggal hanya nama tempatnya. Untunglah masih tersisa banyak bangunan bernilai sejarah yang berserakan di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar, di Indonesia.

Jangan lengah! Bangunan bersejarah umumnya menempati posisi strategis di tengah kota. Dan, kestrategisan itu punya potensi ekonomi yang mengundang perhitungan-perhitungan ekonomi kelas berat dari para investor properti dan penguasa kota. Sayang sekali perhitungan-perhitungan mereka biasanya tidak memasukkan nilai-nilai yang tak teraba (intangible values) dan juga biaya-biaya yang tersembunyi kalau perhitungannya membenarkan perobohan bangunan bersejarah demi lokasinya. Lihat saja, misalnya, bangunan Hotel Des Indes di Jalan Gajah Mada, sebuah hotel yang tentunya pernah menyimpan banyak cerita kehidupan kelas tertentu di Batavia abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang sekarang disulap menjadi pusat pertokoan Duta Merlin.

Semua itu belum terhitung gedung tempat dibacakannya teks Proklamasi. Walaupun sekarang digantikan oleh bangunan patriotik (Gedung Pola dan Monumen Proklamasi), tetapi berapa banyak catatan dan kenangan sejarah berdirinya Republik Indonesia ini ikut terbabat bersamaan dengan robohnya gedung rumah tinggal di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 itu?

Di kota Semarang sekarang ini ada sebuah bangunan yang bersejarah dan sarat kenangan yang terancam digusur. Ratusan arsitek, arkeolog, budayawan Indonesia yang menganggap bangunan Pasar Johar tersebut sarat nilai berusaha mencegah niat Wali Kota Semarang Sutawi Sukarip merobohkan bangunan yang sebenarnya dilindungi UU Cagar Budaya.

Profesor Eko Budihardjo MSc, arsitek perencana kota dan budayawan Universitas Diponegoro bahkan mengatakan, kehilangan bangunan bersejarah bagi suatu kota ibarat kehilangan ingatan bagi seseorang. Ia mengacu kepada banyaknya bangunan bernilai sejarah yang terancam di kota Semarang.

Sudah saatnya semua pihak yang terkait dengan perkembangan suatu kota, baik itu wali kota, investor properti, perencana lingkungan, maupun arsitek mempertimbangkan nilai-nilai yang tak teraba, tetapi tak tergantikan dalam mengembangkan suatu kota. Masa lalu dari suatu tempat sama pentingnya dengan masa kini dan masa depan. Ibarat akar yang tak tampak, yang memiliki nilai sama dengan batang, daun, dan buah bagi suatu pohon.

Sumber : Kompas

Saptono Istiawan, Arsitek

Tantangan Arsitek Indonesia Semakin Berat

2009-04-01T19:43:00.000-07:00

Medan - Tantangan para arsitek Indonesia di masa yang akan datang semakin besar seiring dengan adanya kesepakatan pasar bebas ASEAN pada 2015.

“Dengan adanya pasar bebas itu, maka para arsitek ASEAN dapat bekerja di semua negara-negara anggota ASEAN. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi arsitek kita bagaimana agar terus menambah ilmunya dan siap bersaing dengan arsitek-arsitek dari negara-negara lainnya,” kata Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Daerah Sumut, Ir.Tavip K. Mustafa, di Medan, Rabu [11/03] .

ASEAN adalah Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara. ASEAN beranggotakan sepuluh negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam.

Ia mengatakan, dewasa ini dunia konstruksi di Indonesia sedang berubah dengan cepat tidak terkecuali dunia arsitektur yang dimulai dengan munculnya Undang-Undang No 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi di mana UU mewajibkan semua pekerja konstruksi mempunyai sertifikat.

Hal ini telah ditindaklanjuti oleh IAI dengan menerbitkan sertifikat keahlian arsitek AIA. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga telah menandatangani kesepakatan MRA (Mutual Recognition Arrangement) yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pasar bebas ASEAN. “Hal ini merupakan kesempatan kerja yang sangat besar bagi para arsitek kita, namun para arsitek Indonesia harus terus membekali diri dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Saat ini, kata dia, pihaknya sedang menunggu terbitnya Undang-Undang arsitek dimana RUU Arsitek sudah diagendakan oleh DPR untuk diselesaikan sebelum masa bakti DPR 2004-2009 berakhir. “Kita berharap RUU arsitek dapat segera disahkan menjadi UU sekaligus menjadi kado ulang tahun IAI yang ke-50. Semoga UU itu kelak dapat menjamin kehidupan profesi arsitek sesuai dengan tujuan berdirinya IAI,” katanya.
Untuk itu, tambahnya, para arsitek harus menyambut baik dan mendukung UU tersebut secara aktif dengan cara segera bergabung pada IAI dan mengurus sertifikat profesionalnya serta aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IAI.

“Tahun 2009 ini IAI berumur 50 tahun. Dari awal pembentukanya IAI telah menyatakan diri sebagai wadah bagi arsitek murni di mana IAI adalah perencana bangunan yang berdiri di pihak pemilik bangunan dan terpisah dari pelaksana bangunan dengan tujuan terwujudnya dunia arsitektur Indonesia yang sehat,” katanya.

Sumber : Berita Sore

Arsitektur Unik Warisan Dinasti Seljuk

2009-04-01T18:46:00.000-07:00

Jejak-jejak kejayaan Islam dapat dirunut dari peninggalan arsitektur Islam di berbagai wilayah di dunia. Peninggalan arsitektur Islam ini tidak hanya terpusat di jazirah Arab sebagai tempat lahirnya kebudayaan Islam, tetapi juga menyebar ke arah timur melalui Mesopotamia, Persia, Turki, hingga lembah Sungai Indus. Sedangkan ke arah barat masuk ke Siria, Mesir, Spanyol, Marokko, hingga merambah ke berbagai benua, memasuki Cina, Indonesia, dan daratan di Eropa.

Kejayaan Islam dalam bidang kebudayaan tersebut hingga kini masih bisa kita saksikan dalam wujud bangunan, baik berupa masjid, istana, makam, madrasah (sekolah), maupun bangunan lainnya peninggalan Khilafah Islamiyah.

Sejarah mencatat orang-orang Turki dikenal sebagai bangsa yang banyak memiliki andil dalam pengembangan arsitektur Islam ke negara-negara lainnya. Andil mereka dapat dilihat pada bangunan-bangunan yang telah berdiri sejak Dinasti Seljuk memegang tampuk kekuasaan Khilafah Islamiyah pada abad ke-11 M hingga 14 M. Dinasti ini merupakan kekaisaran Islam pertama Turki yang memerintah dunia Islam. Kekuasaan yang digenggamnya begitu luas meliputi Asia Tengah dan Timur Tengah, terbentang dari Anatolia hingga ke Punjab di belahan selatan Asia.

Kekaisaran Seljuk memang dikenal sangat mendukung dan mendorong perkembangan kebudayaan, salah satunya seni bina bangun atau arsitektur. Tak heran, bila pada era kekuasaan Dinasti Seljuk, banyak berdiri karya arsitektur yang mengagumkan. Dinasti ini mampu menghidupkan kembali pencapaian Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah dalam bidang arsitektur.

Variasi dan kualitas ornamen-ornamen serta bentuk dan teknik arsitektur peninggalan Dinasti Seljuk mampu menjadi inspirasi bagi para arsitek Muslim dan para ahli batu di seluruh dunia. Keunggulan dan kehebatan arsitektur warisan Dinasti Seljuk dapat disaksikan dari bangunan-bangunan peninggalan bersejarah di Iran, Anatolia, serta wilayah Asia minor Muslim.

Para arsitek dunia mencatat ada dua karya seni arsitektur yang paling unik warisan Dinasti Seljuk, yakni caravanserai (tempat singgah bagi para pendatang) serta madrasah. Caravanserai banyak berdiri di wilayah kekuasaan Seljuk lantaran dinasti itu amat mendorong perdagangan dan bisnis. Sedangkan gedung madrasah yang menyebar di daerah kekuasaan Kerajaan Seljuk, mencerminkan geliat aktivitas pendidikan.

Kontribusi Dinasti Seljuk dalam bidang arsitektur begitu besar. Sejarah mencatat beberapa kontribusi Dinasti Seljuk dalam bidang arsitektur, antara lain: pertama, memperkenalkan konsep baru tempat iman masjid. Kedua, mengembangkan dan memperbanyak madrasah untuk sarana pendidikan. Ketiga, memperkenalkan caravanserai. Keempat, mengembangkan dan mengkolaborasi arsitektur makam.

Kelima, keberhasilan membangun kubah berbentuk kerucut. Keenam, mempromosikan penggunaan motif-motif (muqarnas). Ketujuh, memperkenalkan elemen pertama seni (baroque) yang menyebar ke seluruh Eropa di abad ke-16 M. Karena itu, kehebatan dan keunikan gaya ersitektur Seljuk telah diakui dunia, termasuk arsitektur modern. Para arsitek Barat pun banyak belajar dari arsitektur Seljuk.

Ragam Arsitektur Seljuk

Caravanserai

Penguasa Dinasti Seljuk begitu banyak membangun caravanserai atau tempat singgah bagi para pendatang atau pelancong. Caravanserai dibangun untuk menopang aktivitas perdagangan dan bisnis. Para pelancong dan pedagang dari berbagai negeri akan dijamu di caravanserai selama tiga hari secara cuma-cuma alias gratis.

Di caravanserai itulah, para pendatang akan dijamu dengan makanan serta hiburan. Secara fisik, bangunan caravanserai terdiri atas halaman, bangunan gedungnya dipercantik dengan membentuk pola lengkungan. Dalam caravanserai terdapat kamar menginap, depo, kamar pengawal, serta tersedia juga kandang untuk alat transportasi seperti kuda.

Caravanserai dikelola oleh sebuah lembaga donor. Organisasi itu pertama kali didirikan di Rabat Malik. Caravanserai di wilayah Iran itu menjadi cikal bakal berdirinya tempat singgah khas Dinasti Seljuk. Caravanserai pertama itu dibangun pada tahun 1078 M oleh Sultan Nasr di antara rute Bukhara-Samarkand. Struktur bangunan caravanserai Seljuk meniru istana padang Dinasti Abbasiyah. Bentuknya segi empat dan ditopang dengan dinding yang kuat.

Madrasah

Menurut ahli etimologi Eropa, Van Berchem, para arsitektur di era Dinasti Seljuk mulai mengembangkan bentuk, fungsi, dan karakter masjid. Bangunan masjid diperluas menjadi madrasah. Bangunan madrasah pertama muncul di Khurasan pada awal abad ke-10 M sebagai sebuah adaptasi dari rumah para guru untuk menerima murid.

Pada pertengahan abad ke-11 M, bangunan madrasah diadopsi oleh Perdana Menteri yang berkuasa pada masa kekaisaran Seljuk, Nizam al-Mulk, menjadi bangunan publik. Sang emir terispirasi oleh penguasa Ghasnavid dari Persia. Di Persia, madrasah dijadikan tempat pembelajaran teknologi. Madrasah tertua yang dibangun Nizam al-Mulk terdapat di Baghdad sekitar tahun 1065-1067 M.

Fakta menunjukkan, madrasah yang dibangun antara tahun 1080 M hingga 1092 M di Kharghird, Khurasan, sudah menggunakan empat iwan. Secara fisik, bangunan madrasah Seljuk terdiri atas halaman gedung yang dikelilingi tembok dan dilengkapi empat iwan. Selain itu, juga ada asrama dan ruang belajar.

Salah satu madrasah terbaik yang bisa dijadikan contoh berada di Anatolia. Bangunan madrasah itu menerapkan karakter khas Iran, termasuk penggunaan iwan dan menara ganda yang membingkai pintu gerbang.

Menara Masjid

Bentuk menara masjid-masjid di Iran yang dibangun Dinasti Seljuk secara substansial berbeda dengan menara di Afrika Utara. Bentuk menara masjid Seljuk mengadopsi menara silinder sebagai ganti menara berbentuk segi empat.

Makam

Pada era kejayaan Dinasti Seljuk pembangunan makam mulai dikembangkan. Model bangunan makam Seljuk merupakan pengembangan dari tugu yang dibangun untuk menghormati penguasa Umayyah pada abad ke-8 M. Namun, bangunan makam yang dikembangkan para arsitek Seljuk mengambil dimensi baru.

Bangunan makam yang megah dibangun pada era Seljuk tak hanya ditujukan untuk menghormati para penguasa yang sudah meninggal. Tapi, para ulama dan sarjana atau ilmuwan terkemuka juga mendapatkan tempat yang sama. Tak heran, bila makam penguasa dan ilmuwan terkemuka di era Seljuk hingga kini masih berdiri kokoh.

Bangunan makam Seljuk menampilkan beragam bentuk, termasuk oktagonal (persegi delapan), berbentuk silinder, dan bentuk-bentuk segi empat ditutupi dengan kubah, terutama di Iran. Selain itu, ada pula yang atapnya berbentuk kerucut, terutama di Anatolia. Bangunan makam biasanya dibangun di sekitar tempat tinggal tokoh atau bisa pula letaknya dekat masjid atau madrasah.

Masjid

Inovasi para arsitektur Dinasti Seljuk yang lainnya tampak pada bangunan masjidnya. Masjid Seljuk sering disebut Masjid Kiosque. Bangunan masjid ini biasanya lebih kecil yang terdiri atas sebuah kubah dan berdiri melengkung dengan tiga sisi yang terbuka. Itulah ciri khas masjid Kiosque. Model masjid khas Seljuk ini seringkali dihubungkan dengan kompleks bangunan yang luas, seperti caravanserai dan madrasah. (dari berbagai sumber).

Sumber : Republika

Geger Benteng Vastenburg

2009-03-04T20:22:00.000-08:00

Oleh Eko Budihardjo
Agar bisa diperoleh karya cipta arsitektur yang menjadi landmark atau tengeran sebagai jati diri sejarah Kota Surakarta yang baru, kiranya akan lebih baik bila diselenggarakan Sayembara Perancangan Kawasan Benteng Vastenburg.

DALAM Dialog Publik tentang Benteng Vastenburg yang diselenggarakan di Balai Kota Surakarta atas prakarsa Wali Kota Joko Wi beberapa waktu lalu, tampak ada dua kubu yang cenderung berseberangan pendapat secara frontal. Kubu pertama adalah yang menyetujui pembangunan mal dan hotel bertingkat tiga belas (konon kemudian lantas turun menjadi 9 lantai).

Adapun kubu kedua adalah yang menolak keras pembangunan mal dan hotel. Mereka ini menuntut agar Benteng Vastenburg direkonstruksi persis seperti bentuk semula. Bahkan dengan amat keras meminta supaya benteng kuno yang didirikan oleh Belanda pada 1745 itu dikembalikan menjadi milik negara. Kalau perlu lapangan terbuka di dalam benteng dibiarkan saja tetap sebagai taman. Terasa gonjang-ganjing dan geger pro dan kontra ini bisa berkepanjangan.

Saya tidak memihak salah satu dari kedua kubu yang sama-sama ekstrem itu. Orang bijak berpesan arif: Virtus est in medio. Maknanya, segala sesuatu yang baik ada di tengah-tengah. Ekstrem kanan jelek, ekstrem kiri berbahaya. Poros tengah menjadi salah satu alternatif jalan keluar dengan segala kelebihan dan kekurangan. Jika alternatif pertama berupa bangunan bertingkat tinggi, baik 13 lantai maupun 9 lantai, yang dipilih untuk dilaksanakan, saya dan segenap arsitek yang peduli bangunan kuno amat sangat berkeberatan.

Skala bangunan tinggi komersial itu pasti akan mengerdilkan benteng bersejarah yang tidak terlalu tinggi dan notabene masih berdiri kokoh, kendati kurang terawat. Nanti hotel itu akan tampak seperti sumpit yang menjulang dari dalam benteng (baca tulisan saya tentang ”Sindrom Sumpit” Perkotaan, Kompas, 28 Februari 2009). Sangat tidak menciptakan harmoni dan menunjukkan sikap arogan, tidak menghargai keberadaan bangunan kuno bersejarah yang termasuk kategori cagar budaya.

Sebaliknya, jika yang dipilih alternatif kedua, yaitu membeli kembali benteng yang sudah dimiliki pihak swasta melalui proses ruilslag atau tukar guling, pasti Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tidak akan kuat menyokong dana. Konon diperkirakan akan membutuhkan dana sekitar 600 miliar rupiah.
Belum lagi kalau harus menanggung biaya rekonstruksi dan biaya pemeliharaan selanjutnya.

Tuntutan dari kubu kedua, yang muncul dari kecintaan luar biasa pada monumen jatidiri sejarah Kota Surakarta memang bisa dipahami. Namun tidak realistis, bahkan nyaris utopis. Sangat berat untuk tidak mengatakan mustahil, mengimplementasikannya. Juga terasa tidak adil jika Pemkot atau Wali Kota Surakarta harus menanggung beban atas proses tukar guling yang sudah berlangsung beberapa dekade sebelumnya, oleh pihak-pihak di luar kompetensi dirinya.

Alternatif Penyelamatan

Manakala alternatif dari kubu pertama dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan alternatif dari kubu kedua dinilai tidak rasional, lantas bagaimana alternatif penyelamatan Benteng Vastenburg yang bisa disodorkan sebagai jalan keluar?

Terus terang, kurang lebih dua puluh tahun silam, saya bersama alamarhum Prof Sidharta pernah diminta merancang kawasan Benteng Vastenburg dengan prinsip pemberian fungsi baru untuk kawasan bersejarah dan bangunan tua. Istilah gagahnya ”new function for historic district and old building”. Adapula, yang menggunakan terminologi lebih singkat dan bernas: ”Adaptive Reuse”.
Contoh-contoh dari mancanegara sudah cukup banyak.

Penjara kuno di kawasan kota tua ”The Rocks” di Sydney yang dimanfaatkan untuk fungsi baru berupa pertokoan, pub, kafe, restoran, pusat hiburan, dan permainan kanak-kanak. Bekas istana pangeran atau kastil di London yang berubah fungsi menjadi pusat perbelanjaan.

Bahkan ada contoh perubahan fungsi yang amat ekstrem di Istanbul, yaitu Masjid Haghia (Aya) Sophia. Dulu bangunan itu adalah gereja dan sat ini telah berubah lagi menjadi museum. Jadi fungsi bisa berubah-ubah, tetapi bangunan kuno tetap bertahan.

Alternatif yang kami usulkan sekitar 1980-an untuk fungsi baru di lapangan dalam Benteng Vastenburg berupa serangkaian komposisi bangunan-bangunan bertingkat dua dan tiga. Fungsinya beraneka ragam.

Ada toko-toko cendera mata; kios-kios untuk jual-beli keris, tombak, pedang kuno; tempat promosi dan berjualan batik atau lurik, berikut selop sampai mondolan; panggung pergelaran seni-budaya; pusat informasi wisata; gardu-gardu istirahat terbuka atau open air cafe; dan lain-lain.

Diusulkan juga agar ada akses naik ke atas dinding benteng, agar pengunjung bisa bebas menikmati pemandangan di dalam maupun ke luar benteng. View ke arah keraton Kasunanan akan menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi jika meriam kuno yang ditempatkan secara amat strategis mengarah ke keraton itu dipasang kembali.

Betapa bangga kita di hadapan anak-cucu, mengisahkan kehebatan persenjataan Belanda dengan meriam dan kanon yang modern itu terbukti tidak berdaya melumpuhkan para pahlawan kita, yang hanya bersenjatakan bambu runcing.

Sayang seribu sayang, usulan kami yang mencoba untuk sekaligus menyelamatkan atau menjaga kelestarian benteng dan pada saat yang sama juga menghidupkan kegiatan ekonomi kreatif rakyat bernuansa budaya lokal, tidak diapresiasi oleh pemberi tugas. Sang pengusaha terus-menerus meminta supaya bangunan-bangunannya dipadatkan, dirapatkan, dijejal-jejalkan.

Kekesalan dan kesebalan memuncak ketika muncul perrmintaan agar dinding benteng yang kokoh selebar dua sampai tiga meter itu disisakan satu meter saja. Maksudnya untuk bisa lebih banyak lagi menyediakan kios-kios pertokoan. Hubungan kami dengan pengusaha itu pun lantas putus, karena tidak tercapai kata sepakat. Dan kita mesti sama-sama maklum, karena memang ”mindset” masing-masing sejak awal sudah beda.

Sayembara Perancangan

Dalam Economic Benefits for Preserving Old Buildings (1995) dikemukakan bangunan-bangunan kuno bersejarah yang sering terabaikan itu memiliki banyak potensi untuk didayagunakan agar bisa menghasilkan keuntungan ekonomi.

Pertama, lokasinya yang amat strategis, mudah dicapai dari segenap penjuru kota. Kedua, jaringan prasarana atau utilitas publiknya sudah tersedia, misalnya listrik, air bersih, telepon, dan pembuangan air kotor. Ketiga, konstruksi bangunannya biasanya masih kokoh, kuat, tahan untuk jangka waktu lama.

Keempat, peluang untuk diberi fungsi baru sesuai tuntutan perkembangan zaman, masih terbuka lebar. Kelima, perkembangan teknologi mutakhir yang canggih memungkinkan para arsitek menggugah imajinasi sebebas mungkin menciptakan karya ”arsitektur cap jempol” atau ”signature architecture” yang mengesankan.

Kelima butir potensi itu seyogianya menjadi landasan berpijak untuk mengatasi gonjang-ganjing tentang nasib benteng itu. Agar bisa diperoleh karya cipta arsitektur yang menjadi landmark atau tengeran sebagai jatidiri sejarah Kota Surakarta yang baru, kiranya akan lebih baik bila diselenggarakan Sayembara Perancangan Kawasan Benteng Vastenburg.

Sayembara tersebut sedapat mungkin berskala nasional, atau bahkan kalau perlu internasional, mengingat Kota Surakarta sudah masuk dalam jejaring global sebagai kota pusaka (heritage city) bersejarah.

Tantangan ini mesti dijawab dengan gegap gempita oleh para arsitek, seniman, dan budayawan, mengingat pesan bahwa ”Architecture is archeology of the future”. Generasi masa kini mesti bisa menciptakan karya-karya arsitektur baru, modern dan pascamodern, yang separo abad kemudian layak ditetapkan sebagai karya arkeologi atau cagar budaya untuk juga ikut dilestarikan. Alangkah indahnya. (35)

Sumber : Suara Merdeka

Pencakar Langit Berputar

2009-02-21T01:36:00.000-08:00

NEW YORK - Seorang arsitek Amerika, David Fisher, melontarkan gagasan spektakuler: membangun gedung pencakar langit yang bisa berputar pada sumbunya. Dia menamai rancangannya itu menara dinamis.

Perputaran poros gedung itu bisa menggunakan tenaga angin dan sinar matahari. Dia berambisi membangun pencakar langit itu di Moskwa dan Dubai, dengan target selesai pembangunan pada 2010.

Rancangan gedung setinggi 70 lantai itu telah disetujui oleh Pemerintah Kota Moskwa, sedangkan rancangan gedung 80 lantai untuk Dubai masih diproses izinnya. Banyak gedung di seluruh dunia sudah memiliki satu lantai yang bisa berputar, biasanya lantai teratas. Namun, setiap lantai pada menara rancangan Fisher itu bisa berputar.

Fisher sendiri belum pernah membangun gedung pencakar langit. Namun, dia juga ingin membangun menara dinamis seperti itu di New York. Hanya saja, rencana proyek di New York belum dimatangkan.

Elevator Mobil

''Saya menyebut bangunan itu sebagai mesin untuk hidup,'' kata dia dalam konferensi pers di Plaza Hotel, New York, Rabu kemarin.

Perusahaan pengembang real estat Rusia Mirax Group tertarik mewujudkan proyek itu. Sedangkan, pembangunan menara di Dubai didukung oleh Rotating Tower Technology Company milik Fisher.

Selain dilengkapi fasilitas taman dan kolam renang, gedung-gedung itu juga memilli elevator mobil. Sehingga, penghuni bisa dengan mudah memarkir mobilnya tepat di luar apartemen masing-masing.

Untuk berputar, menara didesain bisa mensuplai sendiri kebutuhan listrik dengan teknologi turbin angin dan panel surya. Turbin dan panel itu dipasang di setiap lantai.

Orang yang memiliki seluruh lantai akan lebih leluasa mengatur kecepatan rotasi, antara satu jam hingga tiga jam tiap satu rotasi penuh. Proyek itu dibantu Leslie Robertson sebagai konsultan teknis. Leslie bukan orang baru di bidang pembangunan menara pencakar langit karena dialah insinyur struktur dalam pembangunan menara kembar World Trade Center, New York.

Sumber : Suara Merdeka

Nasib Bangunan Loji di Kudus

2009-02-18T01:40:00.000-08:00

Bangunan antik di Kudus tidak hanya Rumah Adat Joglo Kudus yang terkenal karena ukirannya. Banyak bangunan antik lainnya yang dibangun sejak zaman kolonial yang tersebar di wilayah kota soto dan jenang itu. Umumnya bangunan antik atau tua ini berupa rumah tinggal, kantor, atau lembaga pendidikan. Beberapa bangunan masih berfungsi dan berdiri kokoh. Namun, tak sedikit yang merana bahkan tergusur atas nama pembangunan.

Wajah lain dari kota Kudus masa kini adalah banyaknya bangunan ruko. Nyaris tak ada pojok kota yang tak ada rukonya. Ruko-ruko merajalela. Namun, di antara bangunan-bangunan ruko itu masih ada “oase” berupa bangunan tua atau antik yang menjadi saksi sejarah berdirinya kota Kudus.

Seperti perumahan dinas sinderan di area Pabrik Gula (PG) Rendeng yang dibangun pada 1840 oleh maskapai Belanda Mirandolie Voute & Co. Sinder adalah jabatan pengawas lapangan setingkat di atas mandor dalam lingkup pabrik gula. Jelas rumah dinas sinderan dipengaruhi oleh gaya kolonial Belanda, istilah yang populer di Kudus: Loji. Ciri khas rumah sinderan dengan gaya loji adalah menggunakan pintu dan jendela yang besar-besar dengan model persegi serta berdaun jendela atau pintu ganda. Atap bangunan dengan bentuk limasan. Pada plafonnya menggunakan bahan papan kayu.

Juga rumah-rumah cengkih yang antik dan cantik di sepanjang Jalan A Yani, Kudus. Rumah-rumah tempat memproduksi cengkih olahan sebagai bahan pembuatan rokok kelas rumahan ini dipengaruhi juga oleh bangunan loji. Pada bagian atap juga berbentuk limasan. Teras depan lumayan luas walau tanpa atap. Rumah-rumah cengkih biasanya dibangun secara tunggal atau kembar. Menempati area tanah yang luas dengan ornamen berupa tegel-tegel lama dan kaca-kaca patri yang mendominasi lantai, dinding, serta kaca-kaca jendela. Umumnya rumah-rumah cengkih memiliki pekarangan yang luas dengan pagar tembok atau besi yang tinggi. Dengan taman-tamannya yang hijau dan tertata rapi.

”Salah satu ciri yang menonjol dari bangunan antik atau tua di Kudus adalah bekuk lulang,” jelas Sancaka Dwi Supani, S.Pd, Kepala Seksi Sejarah Museum dan Purbakala Pemkab Kudus, saat wawancara Agustus 2008 di kantornya yang berdekatan dengan stadion kota Kudus. Bekuk Lulang adalah ciri bangunan dengan teras depan bangunan memiliki dua arah untuk menghadap. Satu menghadap ke depan, satu lagi menghadap ke samping. Bisa samping kiri atau kanan. Seolah beberapa rumah ukuran sedang disambung menjadi satu. Pada bagian teras umumnya menggunakan lahan yang lebar.

Pengaruh loji atau Belanda yang sangat kuat juga pada galeri dan kafe Omah Mode, juga di Jalan A Yani berdekatan dengan kantor pusat PT Djarum. Omah Mode yang sebelumnya adalah rumah pemerahan susu sapi segar milik keluarga besar Ong Eng Bouw yang dibangun pada tahun 1836, kini telah mengalami renovasi total. Oleh si pemilik rumah tersebut kini menjadi tempat rendezvous dan FO (factory outlet) yang terkemuka di Kudus dan se-Karesidenan Pati.

Bangunan Omah Mode memiliki teras rumah yang lebar. Pilar-pilarnya besar. Kusen-kusen kayu jati tua yang tebal dan bercat (bukan pelitur) demikian pula daun pintu dan jendelanya yang ganda. Banyak ornamen pada daun pintu dan jendela. Omah Mode tergolong bangunan tua atau antik di Kudus yang terselamatkan secara utuh oleh pihak keluarga besar Ong Eng Bouw.

”Walau mengalami renovasi, semua interior atau eksterior di Omah Mode dipertahankan keasliannya,” kata Alfian, supervisor Omah Mode. Selain sebagai aset, keluarga Ong mengenalkan cagar budaya (berupa rumah antik dengan segala pernak-perniknya) kepada pengunjung lewat kafe dan factory outlet Omah Mode.

Bernasib mujur

Tak semua bangunan tua atau antik di Kudus bernasib mujur seperti yang dialami Omah Mode dan bangunan-bangunan tua lainnya. Salah satu bangunan tua yang telah tergusur adalah rumah dinas PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) di Desa Getas Pejaten. Ada sekitar 10-an rumah dinas yang telah tergusur dan kini menjadi ruko.

”Hingga kini ada 32 bangunan tua zaman kolonial di Kudus yang terselamatkan,” kata Sancaka dengan nada prihatin. 32 bangunan itu di antaranya bangunan SMP 1 Kudus, kantor Kawedanan (wedono = pembantu bupati) di Desa Kramat, dan Rumah Markas Gerilya Macan Putih (Gerilya Muria) di Jalan Jurang Gebog.

Selain rumah tinggal, di Kudus juga terdapat bangunan tua dengan pengaruh loji yang hingga kini berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Salah satunya bangunan SMP Negeri 1 Kudus yang terletak di Jalan Sunan Muria. Bangunan SMP 1 dibangun dengan gaya pastoran. Pada masa kolonial gedung tersebut pernah menjadi sekolah bagi para sinyo Belanda.

Ciri khas bangunan gaya pastoran Belanda adalah plafon kayu yang tinggi (agar sirkulasi udara secara alami, mengingat zaman dulu belum ada pendingin udara), juga bangsal pertemuannya beratap limas dengan konstruksi kayu. Selain itu, tentu saja pintu dan jendela berdaun ganda.

Selain dipengaruhi gaya loji (Belanda), gaya Paris (Perancis), serta gaya yang biasa disebut rumah jengki juga memengaruhi sejumlah bangunan tua di Kudus. Seperti Rumah Kembar milik Keluarga Nitisemito yang mengapit Sungai Gelis adalah perpaduan gaya loji dan Paris. Ciri bangunan Paris pada kusen pintu atau jendela tidak berupa persegi, tapi melengkung pada bagian atas mirip setengah lingkaran.

Selain itu gaya rumah jengki juga terlihat pada sejumlah bangunan-bangunan lain di Kudus, seperti rumah milik seorang keluarga yang digunakan sebagai tempat tinggal dan usaha di desa Barongan, RS Bersalin Miriam, atau kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kudus. Bangunan tua itu tetap terawat, berfungsi baik, dan menjadi kebanggaan bagi yang menempatinya.

Memang perlu upaya keras dan dana yang tidak sedikit untuk merawat dan menjaga bangunan tua sebagai cagar budaya. Baik itu oleh pihak pemda dan para pemilik bangunan-bangunan tua/antik itu. Karena cagar budaya di setiap kota mencerminkan sejarah kota itu sendiri. Jangan sampai atas nama pembangunan (kota), cagar budaya pun lenyap tinggal sejarah. Ruko lagi, ruko lagi....

Sumber : Kompas

Kolaborasi antara Keunikan Desain dan Lokasi yang Strategis

2009-02-18T01:19:00.000-08:00

JIKA Singapura bisa memiliki kawasan pusat belanja terkenal Orchard Road, Jakarta pun semestinya bisa. Itulah pemikiran yang terlintas sejak 10 tahun silam di benak sang maestro di bidang properti, Ciputra. Akhirnya, gagasan ini pun diwujudkan lewat megaproyek Ciputra World Jakarta (CWJ) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

CWJ akan dibangun di atas lahan seluas 10 hektar di Jl Prof Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. PT Ciputra Property Tbk menunjuk RTKL, yang dikenal sebagai salah satu biro arsitek terbaik di dunia dalam bidang mixed-use design, sebagai tim arsitek. Selain itu, Ciputra Property juga menunjuk Belt Collins Associate sebagai desainer lansekap untuk superblock ini.

Pembangunan CWJ terbagi dalam tiga tahap yang masing-masing berlokasi di Jl Prof Dr Satrio Lot 3-5, Lot 6, dan Lot 11. Untuk tahap pertama, CWJ akan dibangun di atas lahan seluas 5,5 hektar yang berada di Lot 3-5, yang kemudian akan difungsikan sebagai komplek mixed-use yang terdiri dari pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, hotel berbintang enam dan apartemen. Untuk hotel dan apartemen, CWJ berhasil menggandeng operator kelas dunia sebagai pengelola, yakni Raffles dan Somerset.

Secara keseluruhan desain, CWJ menggabungkan konsep fluidity dan kaleidoskop yang diilhami dari lukisan Hendra Gunawan, salah satu pelukis favorit Ciputra. Akan banyak permainan warna dan bentuk dalam desainnya sehingga akan memberikan sebuah motivasi yang tidak semata-mata komersial belaka. Hal tersebut akan direalisasikan dengan pembangunan sebuah art museum seluas 8.000 m2 berbentuk galeri yang terletak di atas pusat perbelanjaan.

Tahap pertama CWJ di Lot 3-5 ini diharapkan dapat selesai pada tahun 2011. Dalam superblock ini terdapat shopping mall dengan luas 140.000 m2, luxurious hotel & residences yang dikelola oleh Raffles setinggi 50 lantai, apartment yang dikelola Somerset berjumlah 306 unit seluas 40.000 m2 dan sebuah office building seluas 50.000 m2. Tahap kedua yang terletak di Lot 6, rencana pembangunannya akan dimulai pada 2009 dan tahap ketiga di Lot 11 akan dimulai sekitar tahun 2010.

Dengan kolaborasi antara lahan properti yang bagus (yang terletak di kawasan CBD), manajemen dari operator hotel dan apartemen internasional, dan juga desain yang unik, CWJ nantinya akan menjadi new icon di kawasan Kuningan dan mampu bersaing dengan beberapa superblock lainnya yang secara kebetulan juga berada di kawasan yang sama.

Sumber : Kompas

Inspirasi Kemandirian Energi dari Desa

2009-02-17T21:42:00.000-08:00

SEMARANG- Konsumsi energi jauh lebih banyak di kota dibandingkan dengan di desa. Padahal, dari segi kemandirian, desa jauh lebih mandiri. Karena itulah, desa harus menjadi inspirasi terkait dengan kemandirian penyediaan energi, mengingat mereka bisa menghidupi diri sendiri.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Undip yang juga pakar lingkungan Prof Sudharto P Hadi MES PhD saat menjadi pembicara pada seminar nasional Global Energy, Wind Behavior, and Atmospheric Problems di Gedung Pascasarjana Undip Jl Imam Bardjo, Kamis (12/2).

Sudharto mengungkapkan, kepeloporan kemandirian harus bottom up. Hal itu tidak hanya bisa dilakukan di desa , tapi juga di kota. Misalnya, membuat biopori dan mempelopori hemat energi di lingkungannya.

Energi Terbarukan

Dia menjelaskan, Indonesia sebenarnya masih banyak memiliki sumber energi terbarukan, contohnya panas bumi. Sebenarnya hal itu sudah dikembangkan, namun mengingat lokasi panas bumi ada di hutan atau gunung, kadang pengembangannya terhalang oleh adat istiadat seperi di Bedugul Bali, di mana masyarakatnya menganggap lokasi itu sakral.

’’Masih banyak energi lain yang terbarukan dan bisa dieksplor dengan risiko minimal,’’ katanya.Terkait dengan penggunaan energi nuklir, Sudharto mengatakan tidak menutup kemungkinan jika suatu saat energi itu dibutuhkan.

Adapun Prof Dr Kim Young Duk, guru besar dari Departement Enviromental Engineering, Kwandong University Korea mengungkapkan, Korea Selatan memang tidak punya sumber energi yang banyak. Hampir semua kebutuhan energi, yakni minyak diimpor dari Timur Tengah. Saat ini dirinya sedang berusaha mengembangkan energi alternatif pengganti minyak, yakni energi angin. Antara tahun 1988-2003, Pemerintah Korea sudah menginvestasikan 28,6 juta Won Korea untuk 22 proyek riset dan pengembangan energi angin.

’’Perusahaan pembuat kapal terbesar di dunia, yakni Hyundai, Daewoo, dan Samsung juga bergabung untuk pembuatan sistem energi angin,’’ tuturnya.
Korea Selatan juga sekarang mengembangkan energi panas bumi, bio-diesel, dan sebagainya.

Sumber : Suara Merdeka

Manajemen Ruang Publik Simpanglima

2009-02-17T19:29:00.000-08:00

Oleh Edy Darmawan

SIMPANGLIMA boleh dikatakan menjadi tetenger (landmark) Kota Semarang. Ia sudah menjadi magnet Kota Semarang —sebagai ibu kota Jawa Tengah— yang menyedot potensi kegiatan kawasan lain. Sayang berbagai elemen seperti area pedestrian telah berubah fungsi menjadi ruang pedagang kakilima (PKL). Ruang untuk pejalan kaki dan infrastruktur hampir tidak berfungsi dengan baik. Bahkan tidak diperbarui sejak dibangun. Melihat perkembangan kegiatan masyarakat, Simpanglima seyogyanya tetap dipertahankan sebagai ruang publik dengan manajemen yang baik.

Kegiatan yang diselenggarakan seharusnya bersifat publik, terbuka untuk umum. Selain itu harus dikurangi aktivitas bersifat privat dan formal seperti upacara-upacara. Kita tahu pada saat semacam itu area ini ditutup untuk umum.

Karena itu kegiatan semacam itu perlu dicarikan tempat lebih tepat. Adapun ruang-ruang lain di sekitar Simpanglima sebagian besar berupa bangunan publik semacam hotel, mal, masjid, bioskop, kafe dan restoran.

Pengelolaan Ruang

Ada aspek-aspek penting dalam manajemen ruang publik yang pernah diterapkan di Rockefeller Center di USA (1994), yakni memperhatikan pelayanan kota dalam perawatan (maintenance), keamanan (security) dan manajemen transportasi (transportation management).

Selain itu selalu ada tindakan meningkatkan desain ruang ruang publik yang inovatif dan terintegrasi satu dengan yang lain seperti pelebaran trotoar, penyediaan perabot aksesori kota, lansekap atau kios kios atau ruang PKL yang berfungsi baik.

Untuk mengelola Simpanglima perlu ada penanggung jawab yang memadai secara total dan dapat melibatkan peranan masyarakat, pemerintah kota, dan swasta (stakeholder). Untuk mengengembangkan perlu dipikirkan desain koridor koridor jalan yang menyatu ke arah bundaran Simpanglima. Koridor jalan tersebut dapat menciptakan pemandangan kota (vista) yang baik dan akan meningkatkan kualitas estetika.

Kita tahu masyarakat kota lebih menyenangi tempat yang memiliki fungsi campuran. Dan Simpanglima cenderung berkembang ke arah itu, yakni berupa masjid, mal, pertokoan, kantor, hiburan, sekolah, dan lapangan hijau.

Ini menyebabkan seseorang dapat melakukan berbagai kegiatan di satu lokasi sehingga dengan manajemen ruang publik yang baik akan meningkatkan ruang kota yang hidup (lifely). Adapun keramahan area pedestrian (citywalk) juga perlu mendapat perhatian karena dapat membantu pengunjung ke berbagai tempat kegiatan. Hal semacam ini akan meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik.

Keberadaan bangunan bertingkat di seputar Simpanglima telah menciptakan ruang publik ini memiliki keterlingkupan (enclosure) yang semakin erat dan menciptakan kesan atau citra skala ruang yang manusiawi. Akibatnya ruang terbuka ini akan selalu mengundang masyarakat untuk berkumpul melakukan berbagai aktivitas.

Jika kita perhatikan dari peta dua demensi, Simpanglima akan menjadi titik pusat bertemu koridor-koridor jalan di sekitarnya (rendezvous point). Di titik ini akan lebih baik jika ditempatkan suatu elemen bersekala kota yang dapat mencerminkan citra atau identitas Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah.

Dalam setiap perubahan ruang, menempatkan elemen-elemen kota atau membangun bangunan publik kota seyogyanya memperhatikan tata ruang kota. Atau jika ingin menentukan lokasi pembangunan, yang perlu diperhatikan adalah Rencana Tata Ruang Kota (RUTRK). Karena itu jika hendak membangun Simpanglima seharusnya dilihat Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Apakah sudah sesuai dengan blok-blok peruntukan? Apakah sesuai pula dengan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)? Hal tersebut perlu diperhatikan agar perancangan pembangunannya terintegrasi satu dengan yang lain secara sinergis.

Yang menjadi pertanyaan apakah Rencana Tata Ruang yang dibuat telah menjadi peraturan daerah? Pertanyaan ini penting, karena tanpa ini Tata Ruang tersebut belum valid.

Paling tidak yang bisa dijadikan landasan pegangan adalah penerbitan Surat Keputusan Wali Kota, meskipun posisinya tidak sekuat peraturan daerah. Masalah ini kadang kadang dapat menjadi hambatan atau bahkan peluang yang berbeda dari perencanaan yang telah dibuat. Dalam perencanaan dapat berorientasi pada keadaan yang berkembang (trend oriented planning) atau berorientasi pada target (target oriented planning). Namun demikian mengikuti perencanaan yang sudah ada akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Menurut Pasal 28 Undang-undang Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2007 memang perlu rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan nonhijau. Juga penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pertumbuhan wilayah.

Paru-paru Kota

Dipertegas oleh Pasal 29, proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Adapun proporsi ruang terbuka hijau publik sedikitnya 20% dari wilayah kota. Ini berfungsi sebagai pusat interaksi dan komunikasi masyarakat, transit, ekonomi di sektor formal dan informal, dan berfungsi sebagai paru paru kota.

Ruang publik yang menarik akan selalu dikunjungi oleh masyarakat banyak dengan berbagai tingkat kehidupan sosial ekonomi dan etnik, pendidikan yang berlainan, perbedaan umur, dan motivasi atau tingkat kepentingan yang bervariasi.

Secara esensial ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan agar manajemen ruang publik memiliki arti (meaningful) bagi masyarakat secara individual maupun kelompok, yakni tanggap terhadap semua keinginan pengguna dan dapat mengakomodir kegiatan mereka (responsive) serta dapat menerima kehadiran berbagai lapisan masyarakat dengan bebas tanpa mengenal diskriminasi. (35)

Sumber : Suara Merdeka

Solo Center Point Berintegrasi dengan Budaya Setempat

2009-01-29T00:47:00.000-08:00

PERKEMBANGAN kota Solo tidak terlepas dengan pendekatan budaya yang humanis. Memperhatikan tradisi masa lalu sebagai konsep yang mengarah pada budaya sebagai pegangan untuk meraih keberhasilan dalam “berarsitektur”. Bukan berarti memperhatikan masa lalu merupakan hal “usang” untuk dibahas, konsep masa lalu sangat identik dengan dengan ikon fisik seperti bangunan tua dan situs peninggalan budaya lama. Dengan demikian, koeksistensi nilai-nilai budaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja.

Dalam hal ini melihat bangunan Solo Center Point (SCP) penerapan kontekstual dengan budaya sangat diperhatikan. Kontekstual dalam hal ini bukan dilihat dari fasade yang ada, akan tetapi zona-zona ruang yang terbentuk.

Bangunan yang terletak dijalan Slamet Riyadi dengan luas tanah 34000 sqm konsep awalnya dirancang hanya sebagai fasilitas riteil (mall center) akan tetapi mengalami penambahan dan pengurangan fungsi dikarenakan beberapa pertimbangan. Lokasi pembangunan SCP merupakan bekas lahan pusat perbelanjaan modern pertama di Solo yang dibakar pada saat kerusuhan Mei 1998. Bangunan ini berlokasi tepat di depan kampung Lawean, di mana kawasan itu merupakan kampung pembuat batik tertua di kota Solo.

Meskipun terkesan modern, akan tetapi terdapat kontekstualitas pada fasilitas publiknya. Secara fungsi SCP merupakan gabungan mall dengan konsep city walk dan juga ada condotel, apartment diatas, pada area tengahnya terdapat area terbuka/plasa. Tentunya hal ini mempunyai prosentase berbeda dalam fungsinya. Ketiga fungsi bangunan tersebut mempuyai akses terpisah dan sangat memperhatikan kemudahan akses dan privasi pengguna. Penyediaan kebutuhan transportasi dalam area gedung atau fasilitas lainnya dirancang terpisah. Hal ini membuat tidak ada kekawatiran dan menciptakan kenyamanan si pengguna baik itu condotel, apartment ataupun mall.

Untuk apartment berjumlah kurang lebih 100 unit mempunyai akses tersendiri. Pembagian zona ruang jelas nampak pada konsep Solo Center Point. Selain itu juga penghuni apartment disediakan akses langsung untuk bisa menuju zona publik (area city walk atau plasa) dilantai bawah yang aktif 24 jam. Begitu juga area parkir tersedia untuk pemilik apartment dibedakan dalam mengaksesnya. Dan untuk fasilitas penunjang tertentu misalnya kolam renang, gym atau yang lainnya menyatu dengan condotel dan hanya bisa digunakan pemilik apartment dan pengguna condotel.

Untuk interior meskipun terlihat modern akan tetapi ar setempat masih terasa misalnya adanya motif batik berupa lukisan atau lainnya yang ada dalam setiap ruangnya. Gaya hidup yang modern tentunya melekat bagi penghuni apartemen akan tetapi semua akan ternetralisir dengan interaksi sosial yang masih mengutamakan budaya setempat.

Penerapan peraturan daerah menjadi perhatian dalam proyek ini. "Solo Center Point" merupakan bangunan modern yang menonjolkan interaksi sosial dan budaya yang tinggi di mana hal ini sudah menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat Solo, yang salah satunya yaitu wedangan (menikmati minuman hangat) di malam hari”. Desain yang mempunyai publik space untuk menunjang kegiatan berbudaya misalkan adanya plasa ditengah bangunan dan city walk akan menjadi tempat kegiatan budaya masyarakat Solo. Selain itu juga bangunan ini menciptakan interaksi terhadap jalan meskipun kita berada di area bangunan contohnya terdapat balkon diatas yang terbuka dilantai satu dimana disitu merupakan zona jajanan modern.

Bangunan ini juga banyak memanfaatkan keberadaan alam, ini terlihat dengan banyak-nya ruang terbuka dan memaksimalkan penghawaan alami. Dari awal tahap perencanaan sudah terdapat komitmen untuk mengintegrasikan city walk terhadap bangunan, hal ini sesuai dengan pencanangan program pemerintah kota Solo.

SCP merupakan gedung pertama yang mengintegrasikan city walk kedalam desain. Hal ini bisa menjadi contoh baik bagi pengembang lain untuk bisa melakukan pendekatan budaya dalam mendesain. Dari segi arsitektur yang ditonjolkan Solo Center Point adalah proyek ini merupakan gebrakan baru karena menghapuskan barier antara domain privat dan publik, hal ini merupakan integrasi dalam satu komplek.

Sumber : Kompas

Mengurai Kemelut Pabrik Semen

2009-01-28T20:17:00.000-08:00

Oleh Sudharto P Hadi

Mereka yang terkena dampak buruk tidak akan terkompensasi oleh dampak positif yang kemungkinan diraup oleh sebagian besar masyarakat.

PERISTIWA penyanderaan 13 anggota Tim Proyek PT Semen Gresik (PT SG) oleh warga Kedungmulyo, 21 Januari lalu tampaknya merupakan ekspresi konflik yang paling panas yang pernah terjadi selama ini. Percikan-percikan konflik vertikal dan horizontal terus muncul ke permukaan sejak rencana pembangunan pabrik semen di Sukolilo, Pati itu digulirkan.

Dalam penyanderaan tersebut, masing-masing pihak memiliki argumen sendiri. PT SG berpegangan kepada keputusan kelayakan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang telah ditandatangani 31 Desember 2008. Warga masyarakat pun berpatokan kepada pernyataan gubernur pada pertemuan di Kantor Kesbanglimas yang akan menerjukan tim independen ke lapangan. Mengapa konflik terus beruntun dan masyarakat gampang tersulut?

Sarat Konflik

Sebagaimana saya tulis di harian ini 8 November 2008, bahwa rencana pendirian pabrik semen di wilayah Sukolilo, Pati, memicu timbulnya konflik, bukan hanya antara kelompok masyarakat dengan pemprakarsa proyek dan pemerintah, melainkan di antara kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri. Setidaknya ada tiga sumber konflik. Pertama kekhawatiran masyarakat akan dampak lingkungan yang mengancam perikehidupan mereka.

Kedua, telah terjadi alih pemilikan lahan sebelum proyek dimulai. Ketiga, kecenderungan keberpihakan pemerintah kepada investor yang didasari pertimbangan ekonomi. Mari kita urai ketiga sumber konflik tersebut. Di antara isu lingkungan yang paling krusial adalah kemungkinan hilangnya sumber air.

Daerah penambangan berada di Desa Kedumulyo, Gadudero, Baturejo, Sukolilo, Sumbersoka, Tompegunung, dan Gendongan. Calon lokasi itu merupakan kawasan karst yang menyimpan mata air yang mengalir serta memberi kehidupan bagi warga sekitar, baik sebagai air baku maupun air irigasi.

Menurut catatan Sedulur Sikep, di pegunungan tersebut terdapat 72 mata air. PT SG menyatakan bahwa kegiatan pabrik semen tidak akan merusak mata air, karena akan dipilih ruas yang tidak mengandung mata air.

Dengan kata lain, lokasi yang dipilih di daerah karst kelas dua dan tiga. Hal itu pula yang dinyatakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Tengah, bahwa yang terkena dampak hanya enam mata air nonpermanen. Yang perlu dicermati adalah apakah pengeprasan perbukitan karst tidak menimbulkan pengaruh sebagai sebuah ekosistem.

Mensinergikan Kepentingan

Berkaitan dengan alih fungsi lahan, sekitar 90% dari 400 hektare (dengan revisi amdal 270 hektare) lahan milik penduduk yang merupakan calon lahan penambangan telah beralih pemilik. Pemilik baru, bukanlah PT SG, melainkan pemodal dari luar yang membeli lahan melalui penduduk lokal karena mendengar adanya pendirian pabrik semen.

Sejak saat itu intrik-intrik antarkelompok masyarakat terus menyebar. Sekitar Mei, banyak spanduk-spanduk terpampang di berbagai sudut desa calon lokasi dan jalan-jalan utama yang bernada mendukung kehadiran pabrik semen. Bahkan ada spanuk di jalan utama yang berbunyi: ’’Kami bosan merantau dan akan kembali membangun Sukolilo bersama pabrik semen’’.

Bisa ditebak bahwa pemasang spanduk adalah mereka yang merasa diuntungkan jika pabrik semen didirikan. Di balik itu terdapat kelompok masyarakat yang berseberangan.

Pemilik tanah yang telah melepaskan haknya tentu merasa dirugikan jika pabrik didirikan, karena mereka telah telanjur menjualnya dengan harga yang murah. Di samping itu, banyak juga pemilik sawah yang enggan melepaskan tanahnya, karena begitu tanah dijual dan memperoleh uang, mereka tidak memiliki gantungan hidup lagi. Membeli sawah di tempat lain tidak semudah yang dibayangkan.

Selama ini kedua kelompok masyarakat itu seolah tenggelam oleh gemuruh mereka yang setuju melalui spanduk dan pernyataan para pejabat mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten.

Sedulur Sikep dengan lugas dan berani menyuarakan keprihatinan mereka melalui berbagai media. Pihak pemprakarsa menyatakan bahwa tidak ada lahan milik Sedulur Sikep yang dibebaskan untuk proyek.

Namun demikian, dalam pandangan Sedulur Sikep, dampak lingkungan dan sosial tidak hanya terjadi karena pembebasan lahan. Jika penyusutan air terjadi, maka akan mengancam mata pencaharian dan budaya bertani yang telah turun-munurun mereka tekuni. Tidak mengherankan, ketika menurut mereka gubernur akan menerjunkan tim independen ke lapangan, merupakan sinyal harapan.

Sikap pemerintah yang selama ini cenderung menyetujui kehadiran pabrik semen, ketika studi kelayakan masih dalam proses, juga memicu eskalasi konflik. Berkali-kali di media massa kita baca pernyataan para petinggi bahwa pabrik semen akan memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih besar dalam bentuk kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Dikatakan pula bahwa mereka yang tidak setuju jumlahnya hanya kecil dan tidak mengetahui tentang kajian ilmiah. Pertimbangan yang mengedepankan prinsip the greatest possible happines for the greatest number (manfaat untuk banyak orang walau ada yang dikorbankan), menurut pakar sosiologi, Chernea (1989), akan menimbulkan ketidakadilan.

Mereka yang terkena dampak buruk tidak akan terkompensasi oleh dampak positif yang kemungkinan diraup oleh sebagian besar masyarakat. Kesimpulan Chernea didasarkan kepada studi yang dilakukan atas proyek-proyek dam di China, India, dan Afrika, yang rupanya analog dengan yang terjadi di negeri kita. Waduk Kedungombo menyisakan warga masyarakat yang masih menderita dan tinggal di sekitar sabuk hijau.

Penderitaan mereka tidak tergantikan, walau menyaksikan petani-petani di Demak, Kudus, dan Grobogan, menikmati pasokan air irigasi dari Kedungombo. Selain keadilan, prinsip lain yang perlu dikedepankan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah demokratis dan berkelanjutan.

Demokratis, sebagaimana tuntutan yang didengungkan reformasi, bukanlah sekadar ikut serta dalam proses, melainkan ada jaminan bahwa masukan warga masyarakat menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Prinsip berkelanjutan menghendaki bukan hanya kemanfaatan ekonomi, melaikan juga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Mudah-mudahan diskusi pro-kontra pabrik semen yang digelar Harian Suara Merdeka 29 Januari 2009 ini memberikan pencerahan kepada semua pihak untuk berpikir jernih dalam mengambil keputusan.

Kasus pabrik semen menjadi pembelajaran berharga bagi semua warga Jawa Tengah dalam mengantisipasi setiap perencanaan pembangunan di masa depan. Makna pembangunan seharusnya kemajuan (progress) bagi semua orang, bukan menimbulkan kemunduran (regress) bagi sebagian warga kita.(68)

Sumber : Suara Merdeka

Jerman: Infrastruktur Pengetahuan Indonesia Belum Kuat

2009-01-16T18:25:00.000-08:00

Indonesia secara empirik belum memiliki infrastruktur pengetahuan yang kuat. Ini tidak menutup kemungkinan sebagai penyebab berbagai evolusi sosial budaya di Indonesia berlangsung dengan kegagapan.

Hal inilah yang menjadi salah satu pembahasan Hans-Dieter Evers, guru besar sosilogi Universitas Bonn, Jerman, dalam kuliah umum "Knowledge for Development" di Universitas Indonesia pada Kamis (15/1) siang.

Evers menilai Jakarta yang merupakan representasi Indonesia memiliki kepribadian ganda. Hal ini dibuktikan dengan adanya areal-areal kumuh dengan infrastruktur tidak memadai selain juga terdapat megahnya kota yang diisi lalu lintas aktifitas perusahaan-perusahaan multinasional.

"Membangun masyarakat yang mengandalkan pada pengetahuan (knowledge-based society) menjadi sebuah keharusan dalam mengatasi berbagai ketimpangan sosial yang terjadi," ujar Evers di hadapan ratusan peserta.

Dengan berbekal dan mengandalkan pengetahuan, evolusi ataupun transisi sosial masyarakat Indonesia akan lebih baik, karena menuju perubahan yang lebih baik melalui sebuah inovasi. Hal ini telah terjadi dan dibuktikan melalui penelitian Evers pada negara Ghana dibanding Korea. Pertumbuhan menuju kesejahteraan masyarakat bergerak naik secara signifikan pada Korea yang telah banyak menciptakan sebuah produk inovatif, jauh melebihi negara Ghana yang terlihat statis.

Salah satu hal yang menurut Evers mendukung terciptanya masyarakat yang mengandalkan pengetahuan adalah dengan penggunaan internet. Dalam hal ini, Indonesia menduduki posisi tertinggi dalam jumlah pengguna internet, melebihi Malaysia, dan Filipina. "Sebetulnya selain buku, penggunaan internet dapat mendukung terciptanya pengetahuan baru, yang merupakan sumber daya yang sangat besar," tambah Evers.

Keberpihakan Dieters pada negara-negara berkembang berdasar pada fakta bahwa negara berkembang merupakan sebuah laboratorium sosial yang sangat besar, dimana tersimpan banyak "harta karun" materi penelitian yang unik dan spesifik. Karakternya yang secara geo-sosial paling luas di dunia, namun dengan distribusi ekonomi yang tidak merata, persoalan imigran, evolusi politik dan banyak kasus lain, membuat studi mengenai negara berkembang seperti Indonesia menjadi sangat kompleks.

Kepada Mediaindonesia.com secara khusus Evers menerangkan bahwa Indonesia kini sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat untuk mengembangkan sistem pengetahuan agar semakin baik. Hal ini dapat lebih lagi didukung melalui jalinan kerja sama berbagai institusi dengan melakukan penelitian-penelitian, seperti dengan universitas-universitas. Memang diperlukan banyak metodologi untuk mencapai hasil yang diharapkan.

"Yang menjadi indikator dari berhasil tidaknya sebuah knowledge for development terlihat dari dari seberapa besar penelitian-penelitian yang dilakukan serta produk-produk yang merupakan sebuah inovasi. Sudah sepuluh tahun terkahir ini Indonesia menunjukan perkembangan, setelah sebelumnya stagnan. Saya yakin krisis finansial tidak akan mempengaruhi sektor pengembangan pengetahuan ini." Ujar Evers.

Saat ditanya trik-trik untuk menjadi seorang yang inovatif, Evers menjawabnya, "Bacalah buku, baca buku, dan baca buku...dan jangan gunakan internet hanya untuk bermain."

Sumber : Suara Merdeka CN

Sistem Dualistik Kota

2009-01-16T00:02:00.000-08:00

Oleh: Paulus Hariyono

SUNGGUH ironis, Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas, namun penataan ruang publik kotanya sering menimbulkan konflik. Sebaliknya Singapura dan negara-negara Eropa, yang memiliki wilayah tidak luas, dapat menatanya dengan baik. Ruang publiknya pun dapat dinikmati secara nyaman, bahkan menjadi daya tarik pariwisata kota.

Di Indonesia, muncul tudingan para elit masyarakat (pimpinan dan/atau swasta berkapital) setiap saat bakal merampas ruang publik kota, dengan ide-ide yang berlawanan dengan kepentingan masyarakat kebanyakan. Seminggu usai dilantik, misalnya, Gubernur Bibit Waluyo melontarkan ide tentang penggusuran aktivitas ruang publik di sebagian kaki lima di Jl Pahlawan Semarang yang memicu pro-kontra.

Rencana alih fungsi sebagian ruang publik di lapangan Tri Lomba Juang, dan pembongkaran Pasar Johar, juga merupakan sebagian dari konflik penataan ruang publik kota. Renovasi Alun-alun Purwokerto juga menimbulkan pro-kontra antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat (Suara Merdeka, 26/12/2008).

Saat ini terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang cukup menonjol antara masyarakat lapisan atas dan bawah. Perbedaan kondisi ini berakibat terjadi perbedaan gaya hidup masyarakatnya. Masyarakat kelas atas, termasuk elit masyarakatnya, biasanya memiliki aktivitas indoor living. Sedangkan masyarakat kelas bawah memiliki aktivitas outdoor living.

Masyarakat kelas atas memiliki kemampuan mengakses wacana gaya hidup modern yang umumnya berorientasi Barat. Ketika elit masyarakat berkesempatan ke luar negeri, muncullah ide merancang ruang publik kota dengan gaya hidup modern di kota tempat tinggalnya.

Karena itu, ada kecenderungan kaum elit masyarakat menginginkan ruang publik kota yang bersifat estetis-modern, yang bertolak belakang dengan fungsi sosial ekonomi ruang publik.

Sebaliknya, masyarakat menengah ke bawah memiliki aktivitas tradisional yang memiliki konotasi pada aktivitas sosial-ekonomi di ruang publik. Tarik ulur kepentingan dan gaya hidup itu menghasilkan sistem dualistik dalam perancangan ruang publik kota. Di satu pihak terdapat sistem perancangan ruang publik kota yang bersifat tradisional, tetapi pada saat yang sama terdapat sistem perancangan ruang publik kota yang bersifat estetis-modern.

Konflik kepentingan dan gaya hidup itu merupakan ujian, apakah nantinya suatu kawasan itu jatuh pada kepentingan masyarakat elit dan akan dirancang ruang publik yang estetis-modern, ataukah jatuh pada kepentingan masyarakat kebanyakan yang kemudian akan terancang kawasan ruang publik yang bersifat tradisional. Dua polarisasi ini melahirkan sistem dualistik perancangan kota.
Karena besifat dualistik, maka dari sudut perancangan perlu dicari suatu ketentuan apakah suatu kawasan itu akan dirancang secara estetis-modern atau secara tradisional. Contoh terdekat adalah taman kota di Jl Menteri Supeno —dikenal sebagai Taman KB— yang sedang direncanakan menjadi taman kota nan spektakuler dengan dana Rp 1,3 miliar (Suara Merdeka, Juli 2008).

Perlu dikaji, apakah kawasan ini layak menjadi taman kota yang bersifat estetis-modern atau tradisional, ataukah mungkin campuran di antara keduanya. Jangan sampai setelah dirancang dengan gaya estetis modern, ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab kawasan ini awalnya sering dilakukan kegiatan yang bersifat massal yang berorientasi kerakyatan, seperti konser musik, perayaan suatu hari raya, dan pameran flora-fauna.
Di satu pihak, sistem dualistik ruang publik kota mengundang konflik kepentingan, tetapi di lain pihak dapat menjadi kekayaan budaya kota apabila bisa dikelola dengan baik. Bahkan dapat menjadi daya tarik kota, misalnya sistem sektor formal dan sektor informal. Dua sistem ini dapat berdampingan secara serasi, dengan merancang tata letak yang tepat.

Kondisi sarana usaha sektor informal pun perlu dirancang secara menarik, sehingga perpaduan sektor formal, sektor informal, dan penampilan sarana usahanya dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat (dan wisatawan) yang ingin mengakses maupun cuci mata di ruang publik. Sistem dualistik ruang publik kota dapat mengobati kejenuhan bangunan yang berderet-deret kosong, seolah-olah tanpa kehidupan.

Berdampingan
Istilah dualistik sebenarnya diambil dari istilah yang dikemukakan oleh Boeke (Sayogyo, 1985) dalam kajian sosial ekonominya. Dia mengatakan, dalam sistem ekonomi di Indonesia terjadi dualistik, yaitu pertarungan antara sistem ekonomi tradisional dari negeri sendiri dan sistem ekonomi modern yang berasal dari asing. Di sejumlah kota di Indonesia terdapat sistem pasar tradisional, tapi juga dijumpai sistem pasar modern yang hidup secara berdampingan.

Kehadiran pusat perbelanjaan modern biasanya diiringi dengan aktivitas ekonomi tradisional, seperti sektor informal. Sebagai kasus, pusat-pusat perbelanjaan modern di Solo yang menjadi denyut jantung kota hancur karena kerusuhan sosial politik (1998). Ternyata sektor informal pun ikut tenggelam.
Dua tahun kemudian, ketika pusat perbelanjaan di Solo mulai dibangun kembali, sektor informal pun ikut bangkit. Sektor informal ikut mendompleng hiruk pikuk aktivitas mal. Mereka melayani segmen pasar yang tidak mampu menjangkau sektor formal.

Pegawai kelas bawah di mal-mal, seperti satpam, petugas cleaning service, juru parkir, dan pramuniaga, bersama masyarakat umum lainnya, tentu masih membutuhkan kehadiran sektor informal.

Demikian pula ketika Javamall, Swalayan Ada, dan DP Mall di Semarang dibangun, sektor informal pun bermunculan di balik gedung-gedung megah itu. Sistem pembayarannya pun terjadi sistem dualistik.

Ketika di mal, pengunjung berbelanja dengan menggunakan kartu kredit, yang dibayar di belakang hari. Di sektor informal pun terdapat sistem ngebon yang juga dibayar di belakang hari.

Setelah belanja atau makan di warung, pengunjung sektor informal mencatat sendiri barang-barang yang diambil. Mereka melakukan pembayaran saat gajian tiba, atau kiriman uang datang bagi pelajar perantauan.

Ternyata sistem dualistik ini tidak hanya dijumpai pada bidang ekonomi sosial, tetapi juga pada bidang perancangan kota. Ada sudut-sudut kota yang dirancang secara modern, tetapi terdapat pula sudut-sudut kota yang dirancang secara tradisional. Sudut kota yang dirancang secara modern biasanya merupakan aktualisasi elit masyarakat. Sedangkan sudut kota yang dirancang secara tradisional merupakan aktualisasi masyarakat kebanyakan.

Dua pihak ini tidak dapat dipertentangkan, apabila kondisi masyarakatnya masih mengalami kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Keberhasilan penataan ruang kota di negara-negara maju antara lain disebabkan keberhasilannya mengeliminasi kesenjangan sosial ekonomi masyarakatnya.
Di negara-negara Eropa, setelah Revolusi Industri, juga banyak dijumpai kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi dan menjamurnya sektor informal. Tetapi kondisi ini cepat-cepat diatasi dengan memperbesar dan memperkuat sektor formal, dengan mengedepankan profesionalitas dan tingkat kesejahteraan buruh yang cukup. Sehingga orang cukup tertarik menggeluti sektor formal daripada sektor informal.

Dengan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah yang memadai, gaya hidupnya pun akan berubah. Mereka akan melakukan kegiatan konsumsi di sektor formal, seperti makan di rumah makan atau di fast food, perilaku yang lebih sopan-tertib, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, kesadaran akan pendidikan yang cukup. Tidak mengherankan kalau kalangan menengah ke bawah di Barat terkadang makan dan minum satu ruang dengan masyarakat kelas menengah, atau sedikit ke atas.

Selain masalah teknis dan manajemen, masalah kesenjangan sosial ekonomi pula yang mengakibatkan persoalan Mass Rapit Transit sulit diberlakukan di kota-kota di Indonesia. Gaya hidup yang senjang berakibat mereka membuat jarak, dan sulit menghirup udara di ruang yang sama.

Dengan demikian, kota-kota di Indonesia masih memiliki sifat yang dualistik, baik dilihat dari sudut perancangan, ekonomi sosial, dan transportasi. Salah satu persoalannya, sekali lagi, adalah kesenjangan sosial ekonomi. Selama kesenjangan masih ada, kondisi yang bersifat dualistik ini akan tetap eksis.

Dengan sendirinya, dibutuhkan penataan yang arif dengan memberikan ruang seimbang kepada masing-masing lapisan masyarakat. Atau, dengan kata lain, dibutuhkan manajemen yang memperhatikan kondisi yang dualistik untuk menata suatu ruang kota. (32)

—Paulus Hariyono, dosen arsitektur Unika Soegijapranata Semarang.

Sumber : Suara Merdeka

Setelah Guru Besar Bergaji Besar

2008-12-14T21:47:00.000-08:00

SEORANG guru besar atau profesor dari salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia pernah bercerita kepada saya. Ketika itu, sang profesor berada di Jakarta dan bertemu bekas mahasiswanya yang dulu sering dimarahi karena malas kuliah.

Kini, sang bekas mahasiswa yang sudah bergelar sarjana ini naik mobil baru, dan bercerita kepada profesornya bahwa ia bekerja di salah satu perusahaan swasta nasional terkenal. Ia juga bercerita baru bekerja empat tahun, dengan gaji sekian puluh juta rupiah per bulan.

Sebagai manusia biasa, sang profesor pun tertegun. Ia yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun, dan ”suntuk” mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, hanya berpenghasilan seperempat dari bekas mahasiswanya. Sebagai seorang guru, dia bersyukur karena anak didiknya ”sukses”. Namun sebagai manusia, ia juga mengeluh terhadap sistem penggajian di negeri ini.

Namun keluhan sang profesor itu kini telah dikubur pemerintah. Sebab, mulai Januari 2009, seorang profesor minimal bergaji Rp 8 juta per bulan, belum termasuk penghasilan sampingan lainnya.

Tentu tujuan pemerintah sederhana saja, agar sang profesor itu benar-benar professional: menekuni bidang keilmuannya secara suntuk di kampus. Dengan gaji yang mencukupi, diharapkan sang profesor tidak lagi ”mengasong” di lain tempat.

Ia harus sosok mahaguru yang mumpuni. Di dunia pewayangan digambarkan bagaimana seorang mahaguru seperti Durna, Begawan Abiyasa, Dewa Ruci, dan sebagainya sangat dihormati murid-muridnya karena profesionalitasnya. Seseorang yang ingin berguru kepadanya harus rela digembleng lahir batin, dan tidak setiap orang diterima sebagai murid.

Ajaran ini cukup menggambarkan bagaimana seharusnya sosok seorang mahaguru.

Dalam Alquran juga disebutkan, seseorang yang berilmu pengetahuan akan ditingkatkan beberapa derajat oleh Allah, dan janji Allah itu sampai detik ini selalu terbukti. Seseorang yang meraih jabatan profesor dengan cara seadanya, atau sekadarnya, justru akan dicemooh banyak orang, meski secara teoritis ia naik ”derajat”.

Akreditasi Ketat S3

Dampak kenaikan gaji yang luar biasa ini diperkirakan akan meningkatkan animo para dosen untuk mencapai derajat profesor. Karena derajat profesor antara lain ditentukan oleh gelar doktor, maka diperkirakan sekolah pascasarjana di Indonesia yang menyelenggarakan S3 akan diserbu calon mahasiswa.

Disinilah tugas pemerintah untuk mengontrol program S3 ”ecek-ecek” agar tidak sekadar menghasilkan doktor. Gampang saja cara akreditasinya. Periksa hasil disertasi para promovendus, apakah benar mereka mempromosikan sesuatu ilmu atau teori yang baru? Teliti daftar pustaka yang digunakan, apakah mutakhir atau hanya asal-asalan? Jika tidak, maka akan terlihatlah mutu program S3 tersebut.

Apabila tidak bermutu, ya harus ditutup agar tidak menghasilkan doktor sembarangan dan profesor sembarangan. Orang Indonesia adalah orang yang ”kreatif” dalam menyikapi celah-celah seperti ini. Orang-orang yang hanya berburu gelar akan menyusahkan bangsa ini.

Bandingkan dengan ilmuwan Barat yang rajin iqra, membaca fenomena alam dan fenomena sosial. Di TV swasta dapat dilihat kegigihan ilmuwan Barat. Untuk memelajari tingkah laku simpanse atau sekelompok laba-laba, ia rela hidup bertahun-tahun di hutan !

Mana ada ilmuwan kita yang seperti ini ? Bahkan pemenang Nobel untuk pemetaan DNA, penelitiannya sudah dilakukan sejak 1953 dan baru mendapat award lima puluh tahun kemudian ! Betapa suntuknya mereka mengembangkan ilmu.

Seorang rekan yang baru pulang dari India mengungkapkan pengalamannya, perguruan tinggi terbaik di India tidak mementingkan tampilan fisik terlebih dulu (gedung, mobil dinas, fasilitas). Yang diutamakan adalah mutu proses pembelajaran. Di Institut Teknologi India, misalnya, para guru besar hanya naik mobil Fiat. Gedung institut pun tak lebih baik dari SD Inpres kita, bahkan menulis pun masih pakai kapur.

Namun semangat ilmiahnya luar biasa. Dosen di sana harus bergelar doktor dan suntuk mengembangkan ilmunya. Hasilnya, 35 persen lulusan Institut Teknologi India sudah diincar perusahaan-perusahaan raksasa Amerika (termasuk NASA), bahkan sebelum mereka lulus! Demikian pula banyak ilmuwan India yang memenangkan lomba ilmu pengetahuan internasional, termasuk Nobel.

Seorang profesor mestinya menjadi lokomotif yang menuntun sivitas akademika menuju ke arah perguruan tinggi yang mampu membudayakan nilai hidup, pandangan hidup, keterampilan hidup, dan sebagainya, melalui serangkaian kerja besar ilmiah seperti kontemplasi pemikiran untuk melahirkan buku dan teori baru atau penelitian ilmiah lainnya.

Sudah Sublim

Dengan bahasa lebih luas lagi, mestinya seseorang yang sudah memiliki jabatan profesor adalah sosok yang sudah ”sublim” ilmu pengetahuan, kearifan, dan moralitasnya, serta memiliki kewibawaan dan kehormatan luar biasa. Karenanya, kalau seorang profesor wafat, akan disemayamkan dulu di kampus setempat. Ini artinya sebuah kehormatan luar biasa.

Karena sudah sublim mencapai puncak ”ekstase” dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seorang profesor akan suntuk menghasilkan karya ilmiah untuk memecahkan masalah yang membelit masyarakat sekitarnya, syukur buat bangsa, negara, dan umat manusia pada umumnya.

Jelas bahwa jabatan profesor adalah titik awal untuk berkarya, bukan tujuan. Jika jabatan profesor hanya sebagai tujuan, maka ia diibaratkan seperti sebatang pohon pisang, yakni ”sekali berbuah, setelah itu mati”.

Seorang profesor mestinya laksana sumur yang makin banyak ditimba makin agung airnya. Karenanya di luar negeri ada rasa malu jika seorang profesor sudah tidak berkarya lagi di almamaternya.

Sebutan publish or perish menggambarkan kesetiaan seorang profesor di luar negeri atas komitmen ilmiahnya, sekaligus komitmen terhadap kejujuran nuraninya.

Karenanya, ketika Prof Henry Kissinger tak lagi mengajar di Harvard karena menjadi menlu AS, jabatan profesor ia tanggalkan.
Kissinger faham bahwa jabatan profesor akan melekat jika ia tetap mengajar dan berkarya ilmiah.

Di Indonesia, sosok ilmuwan yang resah seperti Prof Teuku Jacob (alm), begitu amat lega ketika berakhir masa tugasnya sebagai rektor UGM. Baginya, setelah tidak lagi menjabat, berarti keasyikan ilmiahnya akan terasah lagi.

Bagi Prof Jacob, jabatan profesor bukan ”batu loncatan” untuk menjadi pejabat struktural di lembaga / instansi / kampus yang berarti membayangkan fasilitas. Baginya, sebutan profesor membebani nuraninya untuk meneruskan keasyikannya me- ngembangkan iptek.

Di negara-negara maju, peran profesor sangat luar biasa. Iptek berkembang dalam hitungan menit, karena sebagian besar waktu para profesor disumbangkan untuk meneliti dan berpikir.

Karya-karya tersebut sangat dirasakan masyarakat, seperti lingkungan kota yang teratur, derajad kesehatan yang baik, kemudahan mengerjakan tugas keseharian karena munculnya alat-alat teknologi baru, dan sebagainya.

Dengan kata lain, seorang profesor di negara maju hampir bisa dipastikan adalah ilmuwan yang kampiun. Ia sosok yang sangat haus iptek. Saking hausnya, banyak profesor di AS dan Australia ”khusyuk” meneliti di Indonesia.

Sebut saja William Liddle, Richard Robison, Clifford Geertz, Herbert Feith, Sidney Jones, Terrence Hull, Gavin Jones, dan lain-lain. Bahkan seorang antropolog wanita asal AS sempat kawin dengan kepala suku di Lembah Baliem, Papua, ”hanya” agar dirinya lebih mudah meneliti perilaku sosial suku tersebut.

Siapa Memantau?

Siapa yang memantau perilaku para profesor, terlebih setelah mereka bergaji besar? Jika hanya ketua jurusan yang diwajibkan memantau ”kelakuan” para profesor yang ”bandel”, tentu tak akan efektif. Selain tunjangan ketua jurusan lebih kecil (dua tahun tunjangannya sama dengan gaji sebulan sang profesor), kegiatan mereka biasanya juga padat.

Persoalan lain, mereka umumnya masih muda, bahkan ada yang merupakan bekas murid si profesor, sehingga ada rasa sungkan. Sebaiknya perguruan tinggi membentuk Dewan Kode Etik Guru Besar yang selalu ”cerewet” dalam memantau para profesor yang bandel, agar kembali ke khittah-nya.

Jika para profesor bandel terus dibiarkan, maka akan timbul iri, dan kondisi seperti ini akan berdampak tidak baik dalam atmosfer akademik di dunia perguruan tinggi. Jika itu terjadi, yang menjadi korban adalah mahasiswa. (32)

— Saratri Wilonoyudho, dosen Universitas Negeri Semarang.

Sumber : Suara Merdeka

Jangan Sepelekan Ibu Rumah Tangga

2008-11-08T00:35:00.000-08:00

Banyak orang menganggap, ibu rumah tangga kurang memiliki peranan dalam sebuah rumah tangga. Bahkan, lantaran mereka tak memiliki pekerjaan layaknya para wanita karier, maka sering disepelekan. Padahal, peran mereka dalam menentukan keberhasilan karier suami sangat besar.

Bukan berarti, karena tidak memiliki karier cemerlang, mereka tak berperan. "Justru lebih banyak berada di rumah, mereka banyak mencurahkan perhatiannya,'' kata dosen Teknik Arsitektur Undip, Ir Titien Woro Murtini MSA pada seminar Program Doktor tentang ''Pandangan Masyarakat terhadap Keterkaitan Peran Perempuan dengan Rumah'', di gedung Pascasarjana Undip, Kamis (8/3).

Keadaan rumah juga dinilai berpengaruh besar terhadap keberhasilan rumah tangga. Termasuk karier seorang suami. Ibu rumah tangga bisa dikatakan menjadi penentu kondisi sebuah rumah. Mulai dari penataan interior sampai kenyamanan yang ada.

"Suasana rumah yang menyenangkan itulah, salah satu dukungan seorang istri diwujudkan,'' imbuhnya.

Begitu pula dalam mengantar kesuksesan anak-anaknya. Dengan menata rumah menjadi lebih menyenangkan akan membawa pengaruh positif bagi perkembangan jiwa anak.

Sumber : Suara Merdeka

Arsitek Tak Sekadar Mendesain

2008-11-08T00:26:00.000-08:00

SEMARANG-Fakultas Arsitektur dan Desain Unika Soegijapranata, Jumat kemarin, menggelar kuliah purnabakti untuk Dr Ir Heinz Frick di Ruang Theater Gedung Thomas Aquinas. Dalam kesempatan tersebut, Heinz mengangkat tema "Pendidikan Arsitektur dan Lingkungan" di hadapan seluruh mahasiswa serta staf pengajar fakultas.

Dia mengatakan, pendidikan arsitektur di perguruan tinggi sekarang banyak mengajarkan pendidikan kognitif saja padahal kebutuhan seorang arsitek tidak hanya itu.

"Arsitek tidak sekadar mendesain tapi juga menerapkan teori dalam praktik yang sebenarnya di lapangan. Dengan begitu, seorang arsitek bisa belajar dari pengalaman langsung yang berguna bagi dirinya dan bukan hanya sekadar teori,"ucapnya.

Dia menjelaskan, dengan praktik langsung di lapangan, perguruan tinggi bisa mencetak seorang arsitek yang terdidik sehingga lulusan tersebut nantinya juga bisa mendidik tukang sesuai dengan apa yang diinginkan.

Lebih lanjut Heinz menambahkan, arsitektur merupakan seni dan ilmu dalam merancang bangunan yang mencakup keseluruhan lingkungan binaan. Pendidikan Arsitektur dapat ditempuh secara formal untuk mendapatkan teori-teori yang secara langsung berkenaan dengan bidang arsitektur.

Kerusakan Alam

Menurut Vitruvius, salah satu tokoh yang berpengaruh dalam dunia arsitektur, lanjut dia, teori merupakan akar dari arsitektur yang dikembangkan melalui praktik.Namun arsitektur dalam perkembangannya menjadi salah satu "kambing hitam" dalam "penyukses" kerusakan lingkungan.

Kerusakan alam, kenaikan air tanah, semakin jarangnnya lahan hijau, menjadi bukti kuat kerusakan alam dan lingkungan yang diakibatkan oleh dunia arsitektur.

Lain halnya dengan arsitektur berbasis lingkungan yang lebih dikenal dengan arsitektur ekologis. Arsitektur ekologis mengedepankan respons bangunan sebagai salah satu karya arsitektur terhadap kondisi lingkungan sekitar, bukan lingkungan merespons bangunan, sehingga bahaya perusakan dapat diminimalisasi atau bahkan dihindari sama sekali.

Dr Ir Heinz Frick lahir di Zurich, Swiss,15 November 1943. Dia menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Teknik Eindhoven tentang pola struktural dan teknik bangunan di Indonesia.

Pakar eco-design dan struktur bangunan ini berkiprah di Unika Soegijapranata sejak 1996 sebagai seseorang yang sangat konsen dalam masalah-masalah ekologi bangunan. Dia bersama rekan-rekan dosen di Unika mendirikan Lembaga Pendidikan Lingkungan Manusia Binaan (LMB).

Sumber : Suara Merdeka

Konflik Sosial Pabrik Semen

2008-11-07T23:45:00.000-08:00

Oleh Sudharto P Hadi

SUKA atau tidak, rencana pendirian pabrik semen di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, telah memicu timbulnya konflik. Konflik ini bukan hanya antara kelompok masyarakat de-ngan pemrakarsa proyek dan pemerintah, tetapi juga antar-kelompok masyarakat.

Seperti diberitakan harian ini (SM, 31/10/2008), Sedulur Sikep bersama Aliansi Masyarakat Jawa Tengah Tolak Pabrik Semen gagal menemui Gubernur Bibit Waluyo untuk menyampaikan aspirasinya.

Dalam orasinya, mereka tetap menolak kehadiran pabrik semen dan membantah pernyataan Gubernur bahwa Sedulur Sikep sudah setuju dengan kehadiran pabrik tersebut.

Suara Merdeka edisi 3 November lalu juga memberitakan, rombongan Sedulur Sikep yang dipimpin Mbah Badi menyatakan tak menolak kehadiran pabrik semen, asalkan pabrik tak bersinggungan dengan lahan pertanian.

Rombongan bahkan akan berkunjung ke PT Semen Gresik di Tuban. Konflik horisontal juga terjadi antara warga yang terlanjur menjual tanah dengan para perantara dan pemilik tanah baru yang akan meraup keuntungan terkait pendirian pabrik semen.

Ngugemi Tetanen

Bukan sekali ini saja Sedulur Sikep yang dipelopori Gunritno menolak kehadiran pabrik semen di daerah mereka. PT Semen Gresik (PT SG), sebagai pemrakarsa, pernah menyosialisasikan rencana pendirian pabrik dan mengatakan tujuan pabrik adalah ingin menyejahterakan masyarakat sekitar dengan memberi kesempatan kerja bagi kawula muda. Bagi yang sudah tua dan tak layak kerja akan diberi ternak sapi dan kambing.

Mendengar penjelasan itu, Gunritno balik bertanya: ’’Apakah kami ti-dak sejahtera? Kami merasa cukup dengan bertani dan tak pernah minta bantuan kepada siapapun. Kalau ada bantuan dari pemerintah, ka-mi minta diberikan kepada kelompok masyarakat lain yang lebih membutuhkan’’.

Bertani rupanya menjadi kata kunci penolakan terhadap pabrik semen. Dalam pandangan Sedulur Sikep, tanah adalah jiwa atau spirit mereka. Karena itu harus dirungkebi dan diugemi, sebab sesuai dengan keterampilan mereka bercocok tanam. Terlebih dalam falsafah mereka, bumi memberikan kehidupan, sehingga harus dipelihara dan dirawat.

Sampai di sini, persepsi antara kelompok Gunritno dan Mbah Badi masih selaras. Namun dalam pandangan Gunritno, dampak sosial dan lingkungan tak hanya terjadi kalau tanahnya dibebaskan, tetapi kegiatan pabrik juga dikawatirkan berpengaruh buruk terhadap lahan pertanian mereka.

Begitu eratnya hubungan mereka dengan tanah, pesan nenek moyang yang masih diegumi adalah tak diperbolehkan dol tinuku (berdagang). Hasil bertani untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kalau ada sisa baru boleh dijual. Tetapi jual beli dalam arti berdagang tidak diperkenankan.

Konsep memenuhi kebutuhan sendiri menunjukkan mereka telah menerapkan ketahanan pangan. Konsep ini seirama dengan tradisi yang masih dilakukan masyarakat Badui dan masyarakat adat Kasepuhan (Jawa Barat), masyarakat di Pulau Haruku (Maluku) dan masyarakat Kajang di Bulukumba (Sulawesi Selatan). Kelompok-kelompok masyarakat ini tak pernah mengalami krisis pangan, meski dalam kondisi krisis global seperti saat ini. Mereka adalah potret masyarakat mandiri (self reliance community) dalam arti yang sebenarnya.

Dampak Lingkungan

Sejauh ini, menurut deskripsi proyek yang ada, tak ada tanah/sawah milik Sedulur Sikep yang terkena pembebasan. Namun ke-giatan pabrik semen dikhawatirkan akan memengaruhi pasokan air untuk sawah milik mereka, atau sawah di mana mereka menjadi pekerja.

Dampak yang mungkin krusial adalah lokasi penambangan merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng Utara. Secara administratif, penambangan dan lokasi pabrik terletak di Desa Kedumulyo, Gadudero, Baturejo, Sukolilo, Sumbersoka, Tompegunung, dan Gendongan. Sepintas, calon lokasi ini hanya pegunungan kapur. Namun pegunungan itu merupakan kawasan karst yang menyimpan mata air yang mengalir serta memberi kehidupan bagi warga sekitar, baik sebagai air baku maupun air irigasi.

Menurut catatan Sedulur Sikep, di sana terdapat sekitar 72 mata air. PT SG menyatakan, kegiatan pabrik semen tidak akan merusak mata air, karena akan dipilih ruas yang tidak mengandung mata air.

Dalam istilah geologi, lokasinya dipilih di daerah karst yang bukan kelas 1. Persoalannya, sampai sekarang klasifikasi karst belum ditetapkan. Selain itu, perlu dicermati apakah pengeprasan perbukitan karst tidak menimbulkan pengaruh terhadap wilayah tersebut sebagai sebuah ekosistem?

Kondisi sosiologis masyarakat di sekitar calon lokasi proyek kini ibarat api dalam sekam. Sekitar 90 persen dari 400 ha lahan milik warga yang merupakan calon lokasi penambangan telah beralih pemilik. Pemilik baru bukanlah PT SG, melainkan pemodal dari luar yang ’’menanam’’ orang-orang di sekitar calon lokasi begitu mendengar rencana pendirian pabrik semen.

Menurut aparat di Kecamatan Sukolilo, sertifikat tanah memang masih atas nama penduduk lokal, tapi telah berada di tangan pembeli. Tidak mengherankan jika desas-desus dan intrik-intrik antarkelompok masyarakat terus menyebar. Memang, tahapan konflik belum menjurus adu fisik. Tetapi perbedaan nilai dan kepentingan antarkelompok bisa meledak setiap saat, jika mereka diperlakukan tidak adil, atau bahkan sengaja dipertentangkan.

Dalam prinsip pengambilan ke-putusan yang mengedepankan etika keberagaman (ethical pluralism), sekecil apapun perbedaan harus diakomodasi. Prinsip kesederajatan, keadilan, dan demokrasi hendaknya dijunjung tinggi dalam memutuskan sebuah pabrik yang akan memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Pengambilan keputusan yang hanya mendasarkan pada prinsip lebih banyak orang yang menerima manfaat (the greatest possible happiness for the greatest number) akan menimbulkan implikasi dua hal. Pertama, prosesnya akan menegasikan kelompok-kelompok yang tidak setuju sehingga mengingkari fitrah demokrasi.

Kedua, menimbulkan ketidakadilan, karena dampak buruk yang diderita sebagian masyarakat tidak terkompensasi oleh dampak positif yang kemungkinan diraup sebagian besar masyarakat.

Sumber : Suara Merdeka

Sanksi bagi Pelanggar Tata Ruang

2008-10-31T23:05:00.000-07:00

Oleh Tjoek Suroso Hadi

AKHIR-akhir ini sering kita dengar, banyak orang yang dengan mudah melanggar penggunaan ruang yang mestinya telah disepakati bersama. Kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah undang-undang, yaitu UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Sulit mengerti, mengapa orang gampang mengubah tata guna lahan. Peristiwa-peristiwa alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produktif, kawasan perumahan menjadi area industri, kawasan konservasi menjadi kawasan perumahan atau industri, persawahan jadi real estate, dan masih banyak lagi.

Akhirnya, dalam pelaksanaan pembangunan, tata ruang yang telah disepakati itu menjadi semerawut, tidak terkontrol, dan makin acak. Hal ini bisa terjadi di semua wilayah di seluruh pelosok negeri ini.

Kita coba merunut kembali, ketika air sungai Bengawan Solo meluap terjadi banjir bandang yang menggenangi wilayah-wilayah hilir. Tidak tanggung-tanggung, ketika sungai meluap, masyarakat Lamongan (Jawa Timur) melakukan protes, karena daerahnya sering tertimpa banjir kiriman, meski hari tidak hujan.

Padahal dalam UU 26/2007 sudah tertera, secara geografis NKRI berada pada kawasan rawan bencana, sehinga diperlukan penataan ruang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Statement dalam UU itu menyiratkan wilayah yang rawan bencana pun harus diantisipasi dalam perencanaan tata ruangnya, agar tak menimbulkan konsekuensi berupa kesengsaraan bagi masyarakat. Sehingga wilayah yang benar-benar sesuai dengan rencana tata ruang justru dilanggarnya.

Dulu pada saat era kerajaan, seorang raja mempunyai otoritas dan kewenangan menata wilayahnya, yang akhirnya harus disepakati dan ditaati semua rakyat. Contoh, pembuatan halun-halun (alun-alun) di depan bangunan kerajaan itu tidak lain merupakan ruang terbuka.

Ketika raja masih berkuasa. ruang itu digunakan sebagai tempat upacara adat atau untuk berinteraksi antara raja dan rakyatnya. Hal itu ditaati, bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Tidak seorang pun berani melanggarnya, misalnya memanfaatkan ruang alun-alun itu diubah menjadi area pertokoan atau mal dan seterusnya.

Kemudian tata ruang itu merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang itu sendiri merupakan susunan pusat-pusat permukiman serta sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Dengan demikian, zona-zona itu dibentuk atas dasar kondisi bentang alam yang tersedia, dan dimanfaatkan sesuai perencanaan kegunaan yang mengacu kepada spesifikasi dan karakteristik tanahnya.

Hutan lindung, misalnya, mestinya benar-benar menjadi wilayah konservasi yang harus dipertahankan. Alih fungsi kini menjadi tren wilayah di setiap wilayah/perkotaan. Dengan dalih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemanfaatan ruang wilayah di masing-masing kota sangat maksimal.

Banyak contoh kasus alih fungsi lahan justru melibatkan para penentu kebijakan. Hal ini bisa dilihat dari konspirasi antara oknum angota DPR dan pejabat daerah untuk meloloskan alih fungsi lahan, dari lahan hutan lindung menjadi hutan produktif di Bangka Belitung.

Kita terperanjat mendengar berita diatas, karena untuk meloloskan alih fungsi lahan sampai melibatkan pejabat negara di tingkat pusat. Padahal UU Tata Ruang merupakan produk hukum yang dibuat DPR dan pemerintah (pusat).

Sanksi

Saya sering mengikuti diskusi atau seminar tentang tata ruang, dengan aneka narasumber mulai dari para pakar, akademisi, praktisi, hinggabirokrat. Dan pada kesempatan itu sering saya lontarkan pertanyaan tentang banyaknya aktivitas alih fungsi lahan yang berlebihan di berbagai wilayah.

Namun jawabannya selalu membingungkan, yang berkesan tidak ada kepastian. Ada yang menjawab pemerintah tidak mempunyai tools dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan para pelanggar tata ruang. Ada pula yang menjawab kita tidak perlu mencari kambing hitam: siapa yang salah dalam aktivitas tersebut.

Mengapa sampai muncul jawaban seperti itu ? Karena aktivitas alih fungsi lahan itu akhirnya dapat melibatkan seluruh stakeholders. Sebagai contoh, produk penataan ruang itu berawal dari pemikiran dan penelitian para pakar melalui konsultan perencana, kemudian antara Pemerintah dan DPR yang akhirnya disepakati menjadi UU.

Dalam pelaksanaan di lapangan, keterlibatan masyarakat juga sangat dominan, terutama untuk menjawab persoalan pekerjaan. Blunder ini sudah sering muncul, sehinga perkataan jangan membuat kambing hitam mungkin ada benarnya.

Untuk kepentingan apa pun, karena produk UU itu belum diamandemen, seluruh elemen masyarakat tetap harus mematuhinya. Tentu sanksi berat bagi pelanggar harus dilakukan. Pada pasal 35 disebutkan, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Sanksi berlaku bagi siapapun. Kalau perlu, perangkat di bawah UU seperti Perpres harus cepat dibuat untuk menjawab makin meluasnya aktivitas alih fungsi lahan.

Menurut pasal 37 (2), izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 37 (3) menyebutkan, izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. Ayat selanjutnya, izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar, tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pertanyaannya, siapa yang bisa mengawasi dan menindaknya? Karena justru yang terlibat alih fungsi adalah para penentu kebijakan itu sendiri.

Tidak mungkin pemerintah menindak pemerintah (seperti jeruk makan jeruk !).
Contoh konkret adalah dalam konteks otonomi daerah (otda). Otda memberi kewenangan penuh kepada bupati / wali kota untuk menata ruangnya. Tapi, dalam pelaksanaan, mereka yang mestinya mentaati UU itu malah sering melanggarnya, dengan dalih untuk menjawab perkembangan kota maupun PAD.

Untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU itu, perlu dibentuk lembaga pengawas khusus yang independen, yang kewenangannya mirip dengan KPK.

Sanksi bagi pelaku alih fungsi lahan harus benar-benar diterapkan dan mengikat semua elemen masyarakat dan tak boleh ada unsur keberpihakan.

Sumber : Suara Merdeka

Simpanglima sebagai Ruang Publik ''Pluralis''

2008-10-24T20:34:00.000-07:00

Oleh: M Agung Ridlo

PEMIKIRAN pakar perencana kota, Kevin Lynch, dalam buku Good City Form, banyak memengaruhi para pakar perencana kota dewasa ini.

Dia melihat kota sebagai suatu "diorama" yang terpampang dalam museum sejarah dan di dalamnya terdapat rentetan peristiwa yang merefleksikan kesan-kesan tertentu.

Dengan kata lain, kota bisa dilihat dari hubungan "diorama kota" dengan sejarah masa lalunya. Penyebaran lokasi permukiman penduduk dan kualitas artefaknya yang berupa gugusan kelompok permukiman, merupakan cerminan dari kelas-kelas sosial masyarakat yang menghuninya. Kelas-kelas sosial masyarakat itu dapat dilihat dari lingkungan huniannya beserta fasilitas penunjang yang dibuat.

Saat itu perencana kota lebih banyak diartikan sebagai perencana fisik (JCS Neider, 1979). Pembangunan plasa (alun-alun), shopping mall, boulevard (jalan-jalan), palace (istana), garden (taman), dan aspek keindahan lain lebih ditonjolkan oleh para perencana kota tanpa dikaitkan dengan aspek-aspek lain, seperti sosial dan ekonomi.

Dalam kurun waktu itulah, para perencana kota ditugasi menerjemahkan gagasan, impian, dan obsesi penguasa dalam usaha mewujudkan jati dirinya yang dituangkan dalam bentuk kota. Penataan kota diukur oleh rasa kepuasan dan pertimbangan dalam skala monumental para urban manager.

Luasnya plaza, nyamannya shopping mall, luasnya boulevard, megahnya istana, teduhnya garden tidak diukur untuk kepentingan semua pihak.

Golongan the have tampaknya akan sangat senang dengan semua itu. Akan tetapi, apakah hal itu bisa dirasakan oleh golongan have not yang proporsinya lebih banyak?

Sebagai contoh, pusat Kota Semarang dahulu adalah Pasar Johar dan sekitarnya (Yaik dan lapangan depan Masjid Kauman). Kemudian pada 1965 oleh Presiden Soekarno diarahkan untuk membuat alun-alun ke selatan ke kaki bukit Candi (Simpanglima saat ini).

Konon ide dan gagasan pembentukan pusat pertumbuhan baru di kawasan Simpanglima adalah sebagai kawasan yang bernuansa religius, budaya, pendidikan, dan sedikit sekali penunjang bangunan bisnis. Harapannya, kelak akan berkembang menjadi aktivitas pluralis. Namun dalam perjalanan waktu dan perubahan urban manager telah terjadi perubahan peruntukan dan fungsi.

Gedung Olah Raga (GOR) pada 1993 berubah menjadi Citraland Mall, open space (lapangan bermain) berubah menjadi Simpanglima Plaza (1988), Wisma Pancasila berubah menjadi Matahari & Hotel Horison, Bioskop Gajahmada (1980) berubah menjadi Ramayana (2003), STM Pembangunan (1980) sekarang namanya SMK 7 kabarnya akan diruilslag? Studi RTBL Kawasan Simpanglima Kota Semarang sudah digulirkan. Akan seperti apakah Simpanglima ke depan? Akan mengakomodasi siapa saja?

Simpanglima dan sekitarnya adalah ruang publik sehingga semestinya menjadi ruang publik. Ruang publik mengandaikan demokrasi pluralis, diharapkan orang menikmati keberadaan bersama orang lain yang berbeda-beda. Peruntukan ruang kemajemukan.

Sumber : Suara Merdeka

Membangun Sekolah, Mengukir Masa Depan

2008-10-23T20:09:00.000-07:00

Catatan Sudharto P Hadi

Mengunjungi tanah rencong bagi saya sungguh merupakan impian. Tahun 2001 saya pernah diundang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) untuk menjadi narasumber pada diskusi tentang pengelolaan sumber alam berkelanjutan. Meskipun makalah telah saya kirim, tetapi karena alasan keamanan, atas saran banyak teman, saya terpaksa membatalkan keberangkatan.

Rasa penasaran untuk merealisasikan kunjungan makin tinggi saat Aceh masih dilanda duka. Seorang teman dari Lhokseumawe yang kebetulan ketemu dalam kunjungan itu seperti mengetahui perasaan saya. Dia mengatakan, ''Beruntung Anda masih bisa menyaksikan Aceh dalam suasana seperti ini.''

Memang, meskipun telah sampai hitungan hari ke-104 setelah bencana tsunami dan tidak tampak lagi mayat-mayat bergelimpangan sebagaimana saya lihat di media elektronik dan cetak, tetapi hati ini merasa masih tersayat. Sejauh mata memandang dari Pantai Ulee Lheue dan Syiah Kuala yang tampak hanyalah puing-puing bangunan yang hancur berantakan.

Di antara luluk-lantak bangunan, masih tampak di sana-sini bangunan masjid dan surau yang tetap berdiri dengan kubahnya. Wilayah Kota Banda Aceh memang menderita paling parah. Ditinjau dari luas daerah bencana, memang hanya mencakup tiga kecamatan. Tetapi, karena penduduknya yang padat, dua pertiga dari jumlah korban di seluruh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, menurut Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Yunus, adalah dari ibu kota provinsi ini.

Cerita tentang dahsyatnya tsunami rasanya telah banyak diungkap. Satu monumen hidup yang bisa menjadi saksi adalah kapal PLTD Apung berbobot mati 4.000 ton yang terdampar sampai sejauh 3 km dari garis pantai. Kapal ini sekarang teronggok di antara rumah-rumah penduduk. Bisa dibayangkan sebuah tsunami mampu mengangkat kapal raksasa itu di antara atap bangunan dan gedung-gedung.

Di antara bangunan yang berantakan adalah bangunan sekolah. Bencana tsunami bukan hanya menyebabkan warga Aceh kehilangan anak, suami, istri, sanak keluarga, handai-taulan, tetapi juga anak-anak sekolah kehilangan tempat dan fasilitas belajar. Tsunami bukan hanya menyapu bangunan fisik, melainkan peralatan dan sarana belajar.

Membayangkan bagaimana bencana itu terjadi dan menyisakan demikian besar kerusakan, memunculkan perasaan bahwa kita ini hanyalah makhluk yang amat kecil di mata Sang Khalik, apalagi kalau di antara puing-puing reruntuhan itu masih tersisa bangunan masjid dan surau-surau. Hanya mukjizat dan kebesaran Tuhan yang menjadi jawabannya.

***

Berangkat dari kondisi itu, harian Suara Merdeka yang telah berhasil menghimpun dana dari pembacanya sejumlah Rp 8,6 miliar mengalokasikannya untuk membangun gedung sekolah di wilayah Blang Padang, Punge Jurong, Desa Tongkil, Kecamatan Meuraxa, salah satu kecamatan yang paling parah di wilayah Banda Aceh.

Keharuannya karena langkah Suara Merdeka ini merupakan bentuk tindakan nyata dan pertama kalinya untuk membangun sekolah dasar.

Dalam catatannya, sejak Aceh ini diterpa tsunami, banyak pihak yang menyatakan kesediaannya untuk membantu, bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga pihak-pihak asing.

Akan tetapi yang benar-benar merealisasikan masih sangat minim. Hal ini sejalan dengan pengamatan Forum Rektor yang melakukan kunjungan pada akhir Februari bahwa komitmen bantuan baru terealisasi 30%.

Ketua PWI Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Adnan NS yang juga anggota DPD Provinsi NAD menyempatkan hadir pada upacara tersebut, meskipun malam harinya masih di Lhokseumawe untuk suatu acara.

''Bagi saya perjalanan empat jam sangat tidak berarti dibandingkan dengan perjalanan dan niat mulia teman-teman Jawa Tengah,'' katanya.

Dengan bantuan pembaca Suara Merdeka ini, dia merasakan bahwa Aceh sekarang tidak merasa sendirian. ''Komitmen yang ditunjukkan oleh berbagai pihak di Tanah Air menunjukkan Aceh adalah bagian dari republik ini,'' katanya.

Pernyataan Ketua PWI ini rupanya sejalan dengan kesan dr. Budi Laksono MHSC, relawan PMI Kota Semarang yang telah sebulan di tengah-tengah pengungsi di Desa Muenasah, Kecamatan Lepong, Aceh Besar. Dia bukan hanya memberikan pertolongan medis, melainkan juga bersama-sama dengan warga membangun rumah sederhana berukuran 4 x 5 m bagi para korban.

Di sela-sela percakapan informal setelah saya menyerahkan bantuan paket buku pelajaran kepada Sekda, Kepala Diknas, para kepala sekolah dan Ketua PWI, saya juga mengatakan mahasiswa Aceh di Undip yang keluarganya tertimpa bencana, kita bebaskan SPP-nya.

Melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang serta para alumnus Undip, kita juga membantu biaya hidup mereka.

Gedung yang dibangun atas bantuan pembaca Suara Merdeka merupakan gedung SD gabungan. Sebelum tsunami, di lokasi yang luasnya sekitar 6000 m2 itu terdapat tiga SD, yakni SD 2, 10, dan 11. Luas gedung yang akan dibangun mencapai 2100 m2 direncanakan untuk menampung murid-murid ketiga sekolah yang sekarang masih nebeng belajar di berbagai gedung sekolah yang lain seperti SMP 1 yang letaknya tidak di lokasi bencana. Salah satu sisa-sisa bangunan di lokasi itu yang masih berdiri, meskipun tidak lagi tegak, yaitu satu bangunan bertingkat dari salah satu SD.

Pada dinding tangga bangunan ini masih terpampang moto ''Belajar di Waktu Kecil bagai Mengukir di Atas Batu, Belajar di waktu Besar bagai Mengukir di Atas Air''. Makna dari tulisan itu adalah bahwa pendidikan dasar itu sangat penting, karena pengetahuan yang diberikan akan terpateri dalam hati seperti sebuah ukiran di batu dan tidak gampang lenyap seperti ukiran di air. Karena itu, membangun sekolah dasar berarti meletakkan dasar yang kuat untuk masa depan anak-anak kita. Bencana dan kerusakan memang wajar kita ratapi, tetapi jangan biarkan anak-anak kita telantar dan kehilangan kesempatan mengukir masa depan mereka.

Terima kasih kepada teman-teman pembaca, semoga bantuan kita bukan hanya mampu meringankan penderitaan suadara-saudara kita, melainkan juga mampu mengaktualisasikan moto itu menjadi kenyataan.

Sumber : Suara Merdeka

Menurun, Kualitas Lingkungan di Kampus PTN

2008-10-23T20:05:00.000-07:00

KAWASAN kampus PTN tumbuh menjadi pusat hunian baru. Populasi mahasiswa yang besar memancing aktivitas ekonomi seperti pendirian warung, asrama mahasiswa, dan properti. Ketersediaan air bersih dan tata ruang perlu diperhatikan.

Tiga kawasan kampus PTN di Semarang yakni Tembalang (Undip dan Polines), Sekaran (Unnes), dan Ngaliyan (IAIN Walisongo) mengalami pertumbuhan populasi yang menakjubkan. Jumlah penduduk membengkak karena keberadaan "kaum urban temporer" yakni mahasiswa.

Pakar lingkungan Prof Sudharto P Hadi MES PHd menyatakan, "kampus merupakan wanted facilities. Berkebalikan dengan tempat pembuangan sampah yang merupakan unwanted facilities," ujarnya.

Ibarat pepatah ada gula ada semut. Populasi mahasiswa yang relatif tinggi memancing pertumbuhan aktivitas ekonomi seperti asrama mahasiswa, warung makan, toko, warung internet, dan aneka penyedia kebutuhan. Perkembangan selanjutnya, kampus menjadi kawasan yang strategis sehingga mendorong minat pendirian properti.

Air dan Tata Ruang

Sekaran Gunungati yang merupakan kawasan Universitas Negeri Semarang (Unnes) bisa menjadi gambaran pengaruh kampus terhadap modernitas. Sebelum tahun 1983, Sekaran hanyalah padang rumput gersang tempat meng-gembala ternak. Fasilitas seperti jalan dan penerangan serba terbatas, gaya hidup masyarakatnya pun masih "bersahaja".

Tiga belas tahun setelah Unnes (IKIP Semarang) boyongan dari Jalan Kelud ke Sekaran, kawasan itu mulai menggeliat. Kini Sekaran merupakan kawasan yang padat. Diperkirakan populasi mahasiswa mencapai belasan ribu, hampir sama dengan populasi penduduk "pribumi". Kondisi serupa juga terjadi di Tembalang dan Ngaliyan.

Penduduk di kawasan kampus menangguk manfaat ekonomi yang besar. Namun ada juga dampak negatifnya. Sudharto mengungkapkan, sesuai teori lingkungan, semakin besar populasi semakin besar pula eksploitasi terhadap alam.

Ketersediaan air bersih dan masalah tata ruang mulai menimbulkan persoalan. Kalangan mahasiswa Unnes mengaku mulai mengalami kesulitan air bersih. Hal itu dialami penghuni kos di sebagian kampung Sekaran dan Banaran.

Debit air dari sumur atau sendang semakin menyusut. Untungnya ada beberapa warga yang memiliki sumur artesis sehingga masalah kekeringan tidak terlampau mengganggu. Meski demikian mahasiswa berharap pihak kampus melakukan langkah nyata untuk menyediakan sarana air bersih.

"Kami berharap kampus memfasilitasi penyediaan sarana air bersih, misalnya dengan menggandeng PDAM," pinta seorang mahasiswa.

Di Ngaliyan, beberapa perumahan yang dijadikan kos mahasiswa juga mengalami kesulitan air bersih. "Terutama kelurahan Bringin dan perumahan baru yang belum memiliki jaringan PDAM," ungkap seorang mahasiswa.

Di kawasan Tembalang, banyak fasilitas ekonomi seperti warung internet yang tidak menyediakan air bersih di kamar kecilnya. Untungnya kos-kosan mahasiswa masih tersedia cukup air.

Problem lain adalah masa-lah tata ruang. Tingginya harga tanah membuat pemilik lahan seakan tak rela ada sejengkal tanah yang "menganggur". Semua dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan. Akibatnya tata ruang kawasan kampus terkesan semerawut.

Lahan Terbuka

Pakar Lingkungan Unnes Drs Kukuh Santoso menyatakan saat ini kualitas lingkungan di Sekaran masih baik. Tetapi ada indikasi terjadi penurunan kualitas. Ia berharap ada perhatian bersama dari semua komponen, yakni pihak kampus, pemerintah kota, dan ma-syarakat untuk menjaga kualitas lingkungan.

"Saat ini kualitas lingkungan masih baik, tetapi lima tahun mendatang, jika tidak ditangani secara serius bisa menjadi masalah besar," ungkapnya khawatir.

Lingkungan di dalam kampus sudah dikelola secara baik. Senat Unnes telah membuat ketetapan untuk mempertahankan lahan terbuka di dalam kampus minimal 40%. Kami juga memiliki hutan kampus, kawasan penghijauan, serta kebun biologi," ujarnya.

Yang menjadi masalah adalah lingkungan di luar kampus. Menurutnya, warga "asli" Sekaran memiliki kearifan dalam menjaga lingkungan. Tercermin dari letak rumah asli milik warga kampung yang agak jauh dari jalan. Serta adanya lahan terbuka dan pepohonan di sekitar rumah. Namun kaum pendatang yang membuka usaha bisnis di Sekaran cenderung mengabaikan kelestarian lingkungan.

Kukuh Santoso menyoroti ulah pengembang yang membangun kompleks perumahan , yang didirikan di lahan kritis. "Para pengembang terkesan arogan, menganggap teknologi bisa mengatasi masalah lingkungan," tudingnya.

Solusi yang ditawarkan oleh Kukuh Santoso adalah pembuatan sumur resapan serta menghindari pavingisasi dan betonisasi. "Selain itu Pemkot juga perlu lebih berhati-hati memberikan IMB," harapnya.

Tren yang cukup positif adalah kecenderungan persebaran hunian mahasiswa yang tidak lagi terpusat di satu titik yakni Sekaran.

Tetapi menyebar ke kawasan yang lebih luas seperti Patemon, Muntal, Ngijo. Ini membuat "beban" yang disangga Sekarang menjadi berkurang.

Pakar lingkungan Sudharto P Hadi menilai kualitas lingkungan di kawasan Tembalang masih baik. Lahan terbuka di kawasan kampus masih ideal, lebih dari 65%. Meski demikian ia menilai, lebih bagus lagi kalau tersedia pasokan air bersih dari PDAM.

Sumber : Suara Merdeka

Mengapa Menolak Jalan Tol?

2008-10-23T20:02:00.000-07:00

Oleh Sudharto P Hadi

Kehadiran jalan tol juga tidak menaikkan nilai properti (tanah dan rumah). Bahkan nilai properti sepanjang jalur yang dilewati tol cenderung menjadi kurang kemedol. SEMUA pihak menyadari bahwa jalan bebas hambatan (tol) Semarang-Solo telah mendesak untuk dibangun mengingat padatnya arus lalu lintas di jalur reguler sekarang ini. Dua kota penting di Jawa Tengah itu hanya berjarak 100 km, tetapi harus ditempuh selama dua setengah jam sampai tiga jam dengan mobil pribadi atau bus umum. Dibanding provinsi lain di Jawa, Jawa Tengah termasuk yang paling minim memiliki fasilitas jalan tol. Tidaklah mengherankan kalau bagi pemprakarsa proyek, jalan tol Semarang-Solo bukan hanya soal kebutuhan melainkan juga menjadi pertaruhan prestis antarprovinsi.

Namun, rupanya tidak gampang merealisasikan gagasan pemerintah provinsi itu. Rencana pembangunan jalan tol kembali menuai hambatan. Setelah warga Klentengsari dan Tirtoagung di wilayah Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, menolak permukiman mereka dilewati, kini giliran warga Kalirejo, Ungaran, meminta dilakukan pengalihan jalur. Sementara itu warga Kelurahan Susukan di kecamatan yang sama meminta ganti rugi atas tanah dan bangunan dengan jumlah yang tinggi alias meminta ganti untung.

Mengapa terjadi penolakan, dan mengapa masyarakat meminta ganti untung?

Unsur Profit

Jalan tol memang untuk kepentingan umum; namun demikian terdapat unsur profit dalam pengoperasiannya. Pengguna jasa jalan tol harus membayar dengan tarif yang selalu naik dari tahun ke tahun. Ada perhitungan untung-rugi di dalam pembangunan dan pengoperasiannya.

Berbeda dari jalan provinsi, kabupaten, dan kota atau jalan negara, yang memang murni untuk kepentingan umum. Dalam kasus jalan tol, menjadi lumrah kalau warga masyarakat kemudian ingin juga memperoleh nilai tambah dari transaksi ganti rugi.

Dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh jalan tol dan jalan reguler juga berbeda. Jalan reguler akan membuka akses, sehingga bisa mendongkrak nilai properti (harga tanah dan rumah), sedangkan pada jalan tol masyarakat justru kehilangan akses terhadap jalan tersebut, karena memang merupakan jalan bebas hambatan.

Kehadiran jalan tol juga tidak menaikkan nilai properti (tanah dan rumah). Bahkan nilai properti sepanjang jalur yang dilewati tol cenderung menjadi kurang kemedol. Bukan hanya karena tidak adanya akses ke jalan tol, tetapi juga karena sebab lain.

Satu-satunya yang membuat selling point adalah warga yang memiliki mobil yang berdekatan dengan gerbang tol, karena akses jalan tol melalui gerbang bisa menghindarkan kemacetan lalu lintas di kota.

Konsekuensi Biaya

Pembebasan lahan dari proyek apa pun senantiasa membawa dampak yang signifikan kepada berbagai bidang kehidupan. Jika yang dibebaskan itu sawah atau ladang, akan mengubah mata pencaharian. Tidaklah mudah bagi warga masyarakat untuk berpindah mata pencaharian; dan itu terjadi karena keterbatasan keterampilan mereka. Sementara itu jika mendapatkan pekerjaan baru, belum tentu tingkat pendapatannya lebih baik dibanding sebelumnya.

Jika yang dibebaskan rumah dan lahan tempat tinggal, berbagai dampak akan dirasakan; di antaranya warga harus pindah ke tempat lain. Perpindahan itu membawa konsekuensi, selain biaya juga waktu dan energi yang besar, karena warga harus mencari tempat baru. Biasanya, harga lahan di tempat lain akan meningkat seiring dengan peristiwa pembebasan lahan. Di lahan baru, mereka harus membangun rumah serta menyesuaikan dengan komunitas baru. Anak-anak kemungkinan juga harus pindah sekolah. Karena itu, pindah tempat tinggal selalu melelahkan, apalagi kalau kepindahan itu dilakukan dengan terpaksa (involuntary resettlement).

Semua konsekuensi tersebut biasanya tidak dikompensasi dengan uang, padahal memerlukan waktu, tenaga, dan menyita pikiran. Perpres 65/2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebenarnya sudah memberi ruang untuk mengganti kerugian dalam bentuk lain.

Secara antropologis, tanah itu memiliki keterikatan yang kuat dengan penghuninya, sehingga keberadaannya diperlakukan sebagai sadumuk batuk sanyari bumi. Masih ada orang yang memiliki kepercayaan bahwa mereka harus meninggal di tanah lahirnya. Karena itu, tidaklah mengherankan jika berbagai kasus pembebasan tanah di banyak tempat berjalan alot.

Kita ingat peristiwa pembebasan lahan di Borobudur untuk keperluan taman wisata candi tersebut pada sekitar 1984 yang menyedot perhatian besar dan menjadi isu nasional. Pembebasan lahan untuk keperluan Waduk Kedungombo pada awal 1980-an, masih menyisakan luka beberapa kelompok masyarakat sampai sekarang. Juga kisah pembangunan Waduk Nipah di Madura yang merenggut nyawa penduduk yang berusaha mempertahankan tanahnya.

Barisan Sakit Hati

Jalan tol memang untuk kepentingan banyak orang dan memiliki kontribusi untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal, regional, bahkan nasional. Namun demikian, rasanya tidak pas kalau atas nama berbagai kepentingan tersebut ada sekelompok masyarakat yang dirugikan. Kebijakan publik yang didasarkan kepada pembobotan (berapa jumlah orang yang mendapatkan dampak positif dan berapa yang terkena dampak negatif), akan menghilangkan rasa keadilan. Da- lam analisis pakar sosiologi Michael Cemea (1989), mereka yang terkena dampak buruk -meskipun jumlahnya sedikit- tidak akan terkompensasi, karena kelompok masyarakat yang lain dalam jumlah yang lebih besar mendapatkan manfaat positif.

Dalam kasus Kedungombo, misalnya, warga masyarakat yang sekarang masih bertahan di sabuk hijau tidak akan terkurangi penderitaannya meskipun petani di Demak, Kudus, dan Grobogan, mendapatkan pasokan air irigasi yang dialirkan dari waduk tersebut.

Lalu apakah kepentingan kelompok kecil masyarakat harus mengalahkan kepentingan yang lebih besar? Yang perlu dicari adalah bagaimana memadukan kepentingan yang berbeda melalui dialog. Pemprakarsa harus secara terbuka menyampaikan deskripsi proyeknya, termasuk di dalamnya rencana rutenya. Hal itu untuk mengurangi spekulasi dan misinformasi. Pengambilan keputusan yang baik adalah yang memungkinkan aspirasi dari berbagai stakeholders diakomodasi. Sekecil apa pun dampak yang akan menimpa warga harus mendapatkan perhatian seksama.

Melalui dialog, memungkinkan dicapainya kesepakatan yang win-win solution. Melalui dialog pula, warga masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Tentu kita tidak ingin jalan tol kebanggaan Jawa Tengah itu dibangun dengan menyisakan barisan sakit hati seperti yang terjadi di Waduk Kedungombo dan Taman Wisata Candi Borobudur.

Sumber : Suara Merdeka

Membangun Perguruan Tinggi Kompetitif

2008-10-23T19:57:00.000-07:00

Oleh Sudharto P Hadi

PENDIDIKAN tinggi dicirikan oleh kompetisi. Untuk mendapatkan kesempatan belajar di pendidikan tinggi (PT) yang bermutu, para siswa harus bersaing dengan puluhan ribu calon lain. Proses pembelajaran pun dicirikan oleh kompetisi, artinya mereka yang benar-benar cerdas dan disiplin yang akan mendapatkan predikat terbaik.

Ketika mereka lulus dan akan mengaktualisasikan pengetahuan yang didapat dalam lapangan kerja harus bersaing dengan ratusan bahkan ribuan pencari kerja lain. Sampai di sini tugas PT harus mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas yang bukan hanya ahli dan terampil, tetapi juga memiliki wawasan dan sikap sehingga mampu bersaing dan unggul di pasar kerja.

Isu tentang kualitas dan relevansi tersebut menjadi persoalan utama PT di Indonesia. Akar persoalannya sangat beraneka ragam mulai dari terbatasnya dana, sarana dan prasarana sampai pada masih rendahnya budaya akademik.

Sumber persoalan tersebut menjadi pemicu posisi perguruan tinggi kita yang tertinggal dibanding perguruan tinggi lain di Asia tahun 2000. Empat PT yaitu UI, UGM, Undip dan Unair masih masuk jajaran 100 PT terbaik di Asia menurut majalah Asia Week. Tetapi menurut pemeringkatan Shanghai Jiao Tong University Institute of Higher Education tahun 2003 tidak satu pun PT di Indonesia yang masuk dalam jajaran terbaik di Asia.

Masih menyejukkan UGM dikategorikan oleh majalah Times tahun 2005 sebagai PT terbaik urutan ke - 56 di bidang humaniora. Sedangkan ITB masuk dalam daftar 100 PT unggulan di Asia versi Webometrics dilihat dari informasi ilmiah yang menjadi rujukan.

Perlu Otonomi?

Dalam kondisi yang memprihatinkan, untuk mengejar ketertinggalan dalam kualitas dan juga karena keterbatasan dana Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) didorong untuk menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara).

BHMN sebenarnya merupakan pemberian kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang dituangkan dalam bentuk status hukum kepada PTN-PTN tertentu yang bersifat publik maupun perdata. Organisasi BHMN dijalankan oleh manajemen yang profesional dan berjiwa wirausaha yang kuat, karena PT BHMN hakikatnya menjalankan usaha dalam bidang pendidikan meskipun diperhalus dengan sebutan kegiatan usaha nirlaba.

Otonomi dalam status BHMN intinya meliputi bidang akademik, keuangan dan kepegawaian. Di bidang akademik PT BHMN diberikan keleluasaan untuk mengelola input (penerimaan mahasiswa, dosen, karyawan, kurikulum, sarana prasarana, sistem informasi) - proses (proses belajar mengajar, praktek, magang) - output (lulusan, hasil iptek) secara profesional dan mandiri.

Di bidang keuangan, PT BHMN dituntut untuk mampu menggali dana-dana dalam rangka membiayai kegiatan akademik menuju kualitas yang baik. Di bidang kepegawaian mulai diterapkan merit system atau mereka yang berprestasi dan kinerjanya baik yang akan memperoleh imbalan lebih tinggi bukan seperti PGPS (Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil) yang sering diplesetkan menjadi Pintar Bodoh Pembayaran Sama.

Trisula BHMN itu memang masuk akal. Untuk meningkatkan kualitas keluaran (lulusan dan ipteks) diperlukan kerja keras dari jajaran pengelola, dosen dan karyawan.

Cucuran keringat itu harus diimbangi dengan imbalan yang memadai. Untuk itu Pimpinan Universitas dan para pengelola setiap unit akademik terus memutar otak mencari sumber-sumber pendanaan agar bisa mencukupi kebutuhan kegiatan proses belajar - mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Mahasiswa

Berkaca dari Perguruan Tinggi (PT) yang sudah lebih dulu menyandang predikat BHMN seperti UI, ITB, IPB dan UGM ternyata mereka memulai mengeduk dana dari sumber yang paling gampang lebih dahulu yakni mahasiswa. Tidaklah mengherankan jika BHMN lalu diindentikkan dengan kenaikan SPP.

UGM misalnya bukan hanya memungut SPP kepada para mahasiswanya, tetapi juga Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dihitung berdasarkan pada jumlah SKS (satuan kredit semester) yang diambil dengan perincian bahwa untuk mahasiswa jurusan eksak dikenakan Rp 75.000/ sks dan Rp 60.000,-/sks untuk mahasiswa ilmu-imu sosial.

Di ITB dikenal dengan istilah mahasiswa angkatan 45 artinya adalah mereka masuk melalui jalur yang harus memberikan sumbangan sebesar Rp 45 juta.

Di samping sumber mahasiswa, untuk mengisi pundi-pundi pemasukan PT-PT BHMN tersebut mulai membuka berbagai usaha yang tidak selalu terkait dengan urusan akademik misalnya mall, travel biro, toko.

Tahun-tahun pertama dan kedua, sepak terjang PT- PT BHMN memunculkan kontroversi bahkan penolakan bukan saja dari mahasiswa yang tidak setuju dengan kenaikan SPP tetapi juga dari kalangan dosen sendiri yang merasa terusik dengan usaha-usaha yang tidak terkait dengan pendidikan. Sebagian dosen-dosen di salah satu PT BHMN juga mulai resah. Sejak PT mereka berlabel BHMN, curahan kerja lebih keras namun imbalan yang diterima dirasakan belum sepadan.

Unit-unit dipacu untuk menjadi profit centre, tetapi profit itu harus disetor ke tingkat universitas/institut, tetapi tetesan ke bawahnya dirasakan masih seret.

Mencari sumber dana memang layak harus dilakukan karena angka ideal untuk membiayai pendidikan mahasiswa eksak berkisar Rp 18 juta/ mahasiswa per tahun, sedangkan untuk mahasiswa ilmu-ilmu sosial berkisar Rp 15 juta/ mahasiswa per tahun. Sementara itu kontribusi mahasiswa melalui SPP hanya sekitar 20%- 25%. Memang masih ada subsidi dari pemeritnah, tetapi masih belum mencukupi angka ideal di atas.

Persoalannya sekarang bagaimana kiprah BHMN itu agar tidak membebani mahasiswa, tetapi mampu membuat dosen dan karyawan merasa nyaman dan dihargai dalam melaksanakan amanat tri dharma Perguruan Tinggi.

Memulai yang Ada

PT-PT yang telah berkiprah dengan predikat BHMN memang menunjukkan kemampuannya dalam menggali dana masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah apakah kepiawaian itu dibarengi dengan peningkatan kualitas?

Pertanyaan itu layak diajukan karena persoalan mendasarnya adalah rendahnya kualitas dan relevansi. Berkaca dari sepak terjang PT-PT BHMN, agaknya lebih pas kalau garis start nya dimulai dengan peningkatan mutu.

Bicara mutu sesungguhnya inheren dengan kegiatan keseharian yang dilaksanakan oleh setiap unit akademik. Misalnya syarat kehadiran 75% bagi mahasiswa untuk bisa mengikuti ujian akhir semester, perlunya setiap mata kuliah dilengkapi dengan GBPP (Garis-garis Besar Pokok Pengajaran), SAP (Satuan Acara Perkuliahan), kontrak perkuliahan, buku ajar, kurikulum disusun berdasarkan basis kompetisi dan sebagainya.

Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian disistematisasikan dalam bentuk standar mutu dengan memasukkan komponen mutu lain mulai dari input-proses dan output. Kaidah mutu itu cukup sederhana yakni kerjakan apa yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Artinya adalah bahwa penentuan standar itu perlu disesuaikan dengan kondisi di masing-masing unit.

Namun demikian prinsip perbaikan berkelanjutan harus dipegang karena setiap siklus evaluasi perlu membandingkan posisi dengan PT lain. Hal ini sebagai pemacu untuk meraih reputasi terhormat baik dalam skala nasional maupun internasional.

Jika kultur mutu telah merasuk dalam sanubari para pengelola, dosen dan karyawan maka secara simultan harus digelindingkan dua trisula lain yakni keuangan dan kepegawaian. Merevitalisasi dan mendayagunakan unit-unit untuk mampu menghasilkan dana (profit centre) harus diagendakan. Dana ini dikelola dengan transparan dan akuntabel untuk membiayai upaya peningkatan kualitas dan imbalan bagi dosen dan karyawan yang bekerja lebih giat.

Memang tidak semua unit bisa dipaksakan untuk menjadi profit centre tetapi keberadaannya dibutuhkan. Di sinilah perlunya pengelolaan dengan prinsip subsidi silang. Kita memang musti bergerak ke sana, namun dengan sikap waspada agar jatidiri PT sebagai lembaga pendidikan yang merakyat tidak pernah luntur.

Sumber : Suara Merdeka

Reklamasi Marina, Mengapa Diributkan?

2008-10-23T19:54:00.000-07:00

Oleh: Sudharto P Hadi

REKLAMASI Pantai Marina menjadi berita hangat beberapa hari ini. Bermula dari kekhawatiran banyak pihak bahwa proyek besar itu akan memperburuk rob dan banjir yang telah menjadi langganan warga pantura Semarang, wacana itu terus berkembang. Terutama setelah ditengarai proyek kontroversial itu belum disertai kajian lingkungan.

Tidak kurang para anggota DPRD Kota yang masih gres turut nimbrung. Sebelum mencermati kemungkinan dampak yang muncul dari reklamasi yang sesungguhnya sudah berjalan tersebut, rasanya cukup arif kalau kita menengok berbagai dampak yang muncul dari kegiatan sejenis di seantero pantai utara Semarang dan sekitarnya.

Wilayah pesisir merupakan daerah yang penting tetapi rentan (vulnarable) terhadap gangguan. Pentingnya wilayah pesisir bisa dilihat dari fungsinya sebagai penyangga wilayah daratan, sebagai tempat pemijahan biota air, sebagai penangkal gelombang.

Makna reklamasi dalam arti yang sebenarnya adalah upaya memperbaiki daerah yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sebagaimana disebutkan di atas (Ensiklopedia Nasional Indonesia dalam Pratikto, 2004). Reklamasi, karena itu, merupakan upaya meningkatkan sumber daya alam lahan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan cara pengurangan atau dengan pengeringan lahan. Praktiknya, reklamasi yang banyak dilaksanakan di Indonesia tidak memenuhi kriteria definisi tersebut. Dengan reklamasi justru timbul berbagai dampak sosial dan lingkungan. Mari kita cermati beberapa reklamasi di sepanjang pantura Semarang dan sekitarnya.

Dampaknya

Di Kota Semarang, pengurugan tambak, reklamasi (dalam bentuk penambahan areal daratan) dilakukan pada sekitar tahun 1985 untuk memfasilitasi perumahan mewah, PRPP (Pekan Raya Promosi dan Pembangunan), Taman Mini Jawa Tengah yang disebut Maerokoco, Taman Marina, dan Studio 21.

Di samping itu, dilakukan penyudetan Sungai Tawangmas dan Ronggolawe serta pembelokannya ke Banjirkanal Barat yang hampir 90 derajat. Kegiatan ini menyebabkan banjir di kawasan Tawangaglik Lor, Tawangaglik Kidul, dan Tawangrejosari. Di sisi timur Pantai Marina terlihat daerah terabrasi.

Akibat signifikan reklamasi dan pembelokan ini, hilangnya alur Sungai Tawangmas ke muara yang sebelumnya dipergunakan nelayan sebagai landing place. Kawasan pantai yang telah direklamasi kini dikuasai pihak swasta. Masyarakat yang ingin menikmati ruang publik di sekitar PRPP harus membayar biaya masuk. Menurut catatan seorang anggota DPRD Kota Semarang, lebih dari 60% ruang publik pantai di Kota ATLAS ini dikuasai swasta.

Di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal, menurut Sutrisno (2000), kerusakan pantai diduga disebabkan oleh salah satu industri yang mereklamasi dan membelokkan sungai. Daerah yang cukup parah mengalaminya adalah Desa Mangunharjo dan sebagian Mangkangwetan. Luas tambak yang rusak 65 hektare dengan jumlah pemilik tambak 38 orang. Terdapat 6 pemilik yang tambaknya hilang (menjadi laut) dan kehilangan mata pencaharian serta pendapatan. Sebagian besar yang lain, karena tambaknya tidak lagi produktif, pendapatannya berkurang secara signifikan.

Abrasi pantai juga terjadi di Desa Kartikajaya, Patebon, Kendal. Menurut catatan Pemkab Kendal (2001), luas wilayah pesisir yang terkena abrasi 1,30 km atau 15 ha. Abrasi diduga di antaranya disebabkan perubahan pola arus yang diakibatkan anjungan/pemecah ombak yang dibangun sebuah industri di sebelah barat desa. Petambak (pemilik dan penggarap) yang hidupnya bergantung pada sumber daya pesisir mengalami kerugian akibat berkurangnya lahan tambak dan penurunan pendapatan akibat menurunnya produksi tambak dan tangkapan yang dipicu oleh abrasi dan pencemaran.

Pantai Marina

Reklamasi yang sedang diributkan terletak di sebelah barat Pantai Marina yang akan menambah areal sekitar PRPP. Pengembang telah menguruknya dan dari kejauhan telah tampak daratan memanjang. Di sisi barat lokasi reklamasi mengalir Sungai Silandak. Terdapat beberapa isu penting yang perlu dicermati.

Pertama, terjadinya alur sungai yang makin panjang sehingga memperlama genangan yang memicu banjir. Yang juga patut dicermati, sisi barat sungai merupakan areal Bandara Ahmad Yani yang baru saja menyandang predikat bandara internasional. Kedua, jika dilihat dari pola dampak yang muncul di tempat lain, kemungkinan terjadinya abrasi karena perubahan pola arus sangat besar.

Ketiga, perubahan ruang pesisir menjadi daratan menyebabkan hilangnya biota laut yang berarti populasi ikan akan berkurang. Jika sepanjang Pantai Marina merupakan daerah penangkapan, itu berarti mengancam gantungan hidup nelayan.

Keempat, daerah yang direklamasi akan berpotensi menjadi daerah privat yang bertentangan dengan kaidah pantai sebagai ruang publik. Kalau areal PRPP dan sekitarnya telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, tambahan luasan daratan ini diperkirakan akan menambah akumulasi dampak buruk.

Bukan Amdal-amdalan

Berbagai catatan di atas makin menambah keyakinan, reklamasi harus disertai analisis dampak lingkungan (amdal). Dalam Kepmen No 17 Tahun 2001 tentang Proyek-proyek Wajib Amdal ditetapkan, reklamasi dengan luasan lebih dari atau sama dengan 25 ha harus dilengkapi amdal. Melihat begitu signifikan dampak reklamasi, studi amdal harus dilakukan dengan cermat dan sungguh-sungguh, bukan amdal-amdalan. Esensinya, amdal merupakan kajian lingkungan yang dilakukan pada tahap perencanaan, yakni sebelum proyek dimulai.

Amdal memberikan dua kemungkinan hasil. Pertama, proyek yang diamdal dinyatakan tidak layak sebagaimana pada reklamasi di pantai Jakarta. Kedua, reklamasi layak dengan persyaratan dilakukan pengelolaan pada setiap fase kegiatan. Dengan demikian, tidak boleh kegiatan mendahului kajian sebagaimana yang kita saksikan pada reklamasi di Pantai Marina saat ini.

Sumber : Suara Merdeka

Transportasi Berwawasan Lingkungan

2008-10-23T19:45:00.000-07:00

Oleh : Prof. Sudharto P Hadi, PhD

TRANSPORTASI berwawasan lingkungan masih merupakan dambaan, namun bisa menjadi kenyataan jika semua mengupayakannya. Mendampingi walikota Semarang mengikuti Asian Mayor's Policy Dialog for the Promotion of Environmentally Sustainable Transport (EST) in Cities di Kyoto, Jepang belum lama ini, saya catat beberapa hal yang menarik untuk dikaji.

Dari Indonesia, selain Semarang, kota lain yang diundang adalah Yogyakarta dan Surabaya. Forum diikuti oleh 28 kota dari 16 negara di Asia dengan sponsor utama Badan PBB untuk Pembangunan Regional (United Nations Centre for Regional Development) dan Kementerian Lingkungan Jepang. Keikutsertaan Kota Semarang tentu saja membanggakan tetapi sekaligus juga menjadi tantangan. Membanggakan karena, merupakan kesempatan Kota Semarang berbagi pengalaman dalam mengelola transportasi pada skala internasional, apalagi kota ini lagi getol dengan program SPA-nya (Semarang Pesona Asia).

Merupakan tantangan, karena Walikota Semarang menjadi salah satu penandatangan Deklarasi Kyoto yang berkomitmen untuk melaksanakan Transportasi Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Mengapa Yogyakarta, Semarang dan Surabaya, dan bukan Jakarta yang telah diakui keberhasilannya meluncurkan bus way? Ketiga kota itu bisa dibilang kota lapis kedua, baik dalam jumlah penduduk maupun luas wilayah.

Ketiganya masih dipandang sebagai kota medium berpenduduk antara 500.000 jiwa - 3.000.000 jiwa. Dengan kondisi seperti itu diharapkan masih belum terlambat mengantisipasi perkembangan transportasi yang sangat cepat.

Enviromentally Sustainable Transport (EST) atau Transportasi Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan adalah transportasi yang mampu memenuhi kebutuhan tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Definisi yang diadopsi dari pembangunan berkelanjutan ini menyiratkan kritisnya transportasi perkotaan yang telah mengarah ke kondisi yang tidak berkelanjutan.

Ditengarai sektor transportasi menjadi sumber emisi gas rumah kaca dan menyumbang sampai dengan 25%. Di samping polusi udara, kegiatan transportasi menghasilkan kebisingan, debu, getaran yang menurunkan kualitas kesehatan dan produktivitas kerja.

Penyebab Utama Kematian

Transportasi menjadi penyebab utama kematian. Setiap tahun 1,2 juta jiwa melayang karena kecelakaan lalu lintas. Negara di Asia memiliki angka kecelakaan lalu lintas 80 kali dibanding Eropa. Di ASEAN, diperkirakan 75.000 jiwa melayang setiap tahun karena kecelakaan lalu lintas dan 4,7 juta orang mengalami luka-luka. Badan PBB untuk Kesehatan (WHO) mencatat setiap hari terdapat 1.049 anak usia muda (di bawah 25 tahun) meninggal karena kecelakaan dan setiap tahun hampir 400.000 anak usia muda meninggal di jalan.

WHO menyimpulkan kecelakaan lalu lintas menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian. Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan kerugian ekonomi karena tragedi kecelakaan lalu lintas mencapai US$ 15.1 miliar. Di Jawa Tengah sebagaimana dikutip dari pernyataan Direktur Poltas, Polda Jawa Tengah, tahun 2005 jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas 4.580 orang.

Meningkatnya jumlah kendaraan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas yang menurunkan produktivitats dan stres. Penggunaan kendaraan yang terus meningkat mendorong terjadinya penggunaan bahan bakar dari energi fosil yang jumlahnya makin terbatas.

Kota-kota di negara berkembang umumnya mengalami masalah transportasi yang hampir sama. Pertama, moda transportasi ditandai dengan makin banyaknya kendaraan bermotor (mobil pribadi dan sepeda motor). Di Kota Semarang pertumbuhan kendaraan tiap tahun 6% dan didominasi kendaraan pribadi dan sepeda motor 77%, sedangkan mobil penumpang hanya 19%.

Disamping jumlahnya yang tidak memadai, kondisi transportasi umum juga masih belum nyaman, belum aman, dan belum terjangkau. Kondisi itu mendorong orang untuk lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dan sepeda motor. Penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor juga disebabkan oleh kenyataan bahwa tata ruang kita memisahkan antara tempat produksi (tempat kerja, sekolah, belanja, rekreasi) dengan tempat konsumen (tempat tinggal). Sebagian besar warga kota harus nglajo dari pinggiran kota ke pusat kota. Kendaraan pribadi para penglajo tidak efisien, karena hanya dimuati 1 orang dan maksimal 2 orang.

Penelitian saya tahun 1996 di lima gerbang Kota Semarang (Jatingaleh, Siliwangi, Pedurungan, Genuk, dan Jalan Hasanuddin) menunjukkan occupancy rate (jumlah penumpang pada setiap kendaraan pribadi) sangat rendah yakni sekitar 50%-60% kendaraan hanya berpenumpang 1 orang. Sekitar 30%-35% kendaraan berpenumpang 2 orang.

Kehidupan di kota menjadi mekanis dan tidak humanis, karena warga kota menjadi sangat tergantung pada kendaraan bermotor. Di beberapa ruas jalan masuk seperti Jalan Teuku Umar, Jatingaleh, Jalan Siliwangi, Semarang Barat, kawasan Pedurungan dan Genuk pada pagi dan sore hari macet yang makin hari makin parah.

Persoalan kedua, tingkat pencemaran makin tinggi. Motorisasi alat angkutan memang membawa kemudahan dan mobilitas yang memicu pertumbuhan ekonomi. Namun demikian motorisasi alat angkutan membawa serta pencemaran udara.

Di Semarang, parameter lingkungan yang terlampau ambang batasnya adalah particulatematic (PM 10). Dari uji emisi yang dilakukan pada tahun 2005 menunjukkan dari 800 kendaraan sampel, 50%-nya melebihi ambang batas. Secara rinci menunjukkan, kendaraan berbahan bakar bensin terdapat 42,16% yang tidak lulus uji, sedangkan yang berbahan solar yang tidak lulus uji sebanyak 99,4%.

Jumlah karbonmonoksida 889,334 atau 0,6 ton per jiwa. Angka ini setara dengan volume CO2 di Kota Surabaya. Dominannya kendaraan pribadi bukan hanya menyebabkan pencemaran udara tetapi juga kemacetan lalu lintas.

Data ini mengingatkan temuan Bapedal Pusat tahun 1996, bahwa Semarang menempati peringkat ketiga dalam tingkat pencemaran udara setelah Jakarta dan Bandung. Persoalan ketiga adalah munculnya pertumbuhan pusat kegiatan yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas dan pembukaan akses, sehingga menimbulkan kemacetan dan konsentrasi pencemaran udara.

Program Terintegrasi

Forum pertemuan menetapkan 12 butir program terintegrasi dalam mencapai EST di antaranya pemeliharaan dan keselamatan jalan, memperbaiki manajemen lalu lintas, menciptakan transportasi yang memperhatikan kesetaraan gender dan keadilan. Disamping itu juga mengintegrasikan kebijakan transportasi umum dengan tata guna lahan dan tata ruang. Juga memprakarsai dan memfasilitasi angkutan tidak bermotor seperti sepeda, memelopori penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, melaksanakan pemantauan pencemaran udara, uji emisi, serta memperkuat pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Di antara butir-butir agenda yang harus dilaksanakan, sebenarnya Semarang telah melakukan beberapa program di antaranya uji emisi kendaraan, mengganti bus umum yang bermuatan lebih banyak serta meluncurkan bus umum ber-AC. Butir kedua dimaksudkan untuk mendorong warga kota menggunakan kendaraan umum sehingga bisa mengurangi arus lalu lintas dan pencemaran udara.

Dalam upaya mengintegrasikan kebijakan transportasi dengan tata guna lahan, pembangunan rumah susun di pusat kota seperti Bandarharjo, Pekunden, dan Genuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk tidak nglajo ke tempat kerja atau jika harus menggunakan kendaraa umum, cukup accessible.

Dari kota-kota peserta, Singapore, Kyoto dan Seoul dinyatakan sebagai kota-kota yang berhasil melaksanakan elemen EST. Tiga kota ini dengan cepat mampu menyediakan transportasi publik beragam (bus, sub-way) yang nyaman, aman dan terpercaya serta terjangkau. Tingkat kebisingan dan pencemaran udara juga bisa ditekan seminimal mungkin dengan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan uji emisi secara rutin dan teratur.

Kyoto yang dinobatkan sebagai kota budaya dengan penduduk yang hampir sama dengan Kota Semarang yakni 1,4 juta jiwa tetapi mampu meraup turis sebanyak 47 juta orang per tahun, berhasil dalam mendorong penggunaan sepeda sebagai moda transportasi. Meskipun angkutan kotanya sangat memadai, namun penggunaan sepeda sangat intensif. Di kantor, mall, stasiun, kampus, disediakan parkir sepeda yang memadai. Semua jalan selalu tersedia jalur khusus untuk sepeda.

Bernuansa Top-Down

Jika elemen-elemen EST itu dicermati, sebagian besar merupakan kebijakan yang harus diprakarsai oleh Pemerintah Kota. Melihat persoalan transportasi yang demikian kompleks sesungguhnya terlalu berat kalau hal itu hanya dibebankan ke pundak Pemerintah Kota. Prakarsa transportasi berwawasan lingkungan juga bisa datang dari warga masyarakat.

Misalnya antar-jemput anak sekolah. Program ini bisa mengurangi volume kendaraan dan pencemaran udara karena lebih efisien. Daripada masing-masing anak diantar dan dijemput dengan kendaraan pribadi, akan lebih efisien jika berangkat dan pulang bersamaan dengan teman-teman yang tempat tinggalnya masih berada di satu kawasan atau satu jalur.

Program ini secara ekonomis lebih menguntungkan dan secara ekologis memberikan sumbangan bagi kelestarian lingkungan. Program yang sama juga dilakukan oleh beberapa instansi Pemerintah Provinsi yang menjemput dan mengantar karyawannya di beberapa tempat dalam satu jalur. Pemerintah Kota Semarang tahun depan akan mencanangkan program ini untuk karyawannya.

Di Jakarta, para penglajo yang tinggal di Bekasi, Tangerang, Depok memprakarsai program car poll. Mengepol kendaraan (biasanya mini bus atau kijang) di satu tempat, lalu mereka berombongan berangkat menuju pusat Kota (Jakarta) dan kembali juga bersama-sama pada sore hari. Langkah ini lebih menghemat, karena para anggota car poll bisa berbagi beban untuk membayar bahan bakar dan biaya tol.

Di Semarang beberapa tahun yang lalu, warga masyarakat di Srondol pernah melakukan hal yang sama. Fenomena ini sudah selayaknya ditangkap oleh Pemerintah Kota untuk difasilitasi dalam bentuk subsidi bahan bakar dan penyediaan parkir khusus di mana car poll ini ngetem.

Dialog walikota di Kyoto ini disamping rada bernuansa top down yaitu menekankan pentingnya prakarsa Pemerintah Kota, juga nampak bernuansa developed country based. Dalam Deklarasi Kyoto sebanyak 9 butir semula tidak ada klausul tentang perkembangan jumlah sepeda motor yang sangat signifikan yang terjadi di kota-kota di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Cambodia, Laos, India, Sri Lanka, Cina yang harus diantisipasi dampaknya.

Malaysia memandang sepeda motor merupakan jawaban atas masih buruknya transportasi umum. Namun demikian dampak penggunaan sepeda motorlah yang harus diantisipasi, misalnya dengan menyediakan jalur khusus untuk mereka dan meng-enforce uji emisi secara rutin. Fenomena sepeda motor memang tidak nampak di kota sekaliber Singapore, Tokyo maupun Seoul.

Sumber : Suara Merdeka

Perlu BTS Terpadu agar Tak Tampak Semrawut

2008-10-22T18:53:00.000-07:00

Semarang, Kompas - Pemasangan menara pemancar atau base transceiver station atau BTS yang sangat semrawut di Kota Semarang wilayah atas menunjukkan penataan kota belum terencana secara matang. Agar tak semrawut, pemkot seharusnya memfasilitasi pemasangan BTS terpadu bagi perusahaan telekomunikasi.

"Suatu kota yang telah memikirkan kemajuan teknologi informasi seharusnya memiliki bangunan atau menara untuk pemasangan pemancar bersama. Di perbukitan atau pegunungan juga hanya ada satu menara relai untuk memperluas jaringan," ujar pemerhati Kota Semarang Dr Eddy Prianto DEA CES, Sabtu (15/7).

Menanggapi kesemrawutan pemasangan BTS di Kota Semarang yang mencapai lebih dari 114 buah (Kompas, 14/7), Eddy mengatakan, hal ini karena regulasi yang kurang memerhatikan nilai estetika kota.

Dengan penerapan aturan main yang jelas dan pas, pemasangan BTS tak akan hanya menggunakan surat izin mendirikan bangunan (IMB). "IMB itu berlaku seumur hidup selama bangunan tak berubah. Menara pemancar akan tetap seperti itu. Namun, lambat laun, karena konstruksi atau bahan kurang berkualitas, jatuh menimpa sekitarnya. Ini tanggung jawab siapa?" tanya Eddy.

Karena itu, Eddy menyarankan pemberian IMB menara pemancar diberlakukan khusus. Sekretaris Program Pascasarjana Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan Universitas Diponegoro Semarang ini menyarankan, perhitungan luasan bangunan diambil dari tinggi menara sebagai jari-jari.

Menurut Eddy, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Jawa Tengah sudah saatnya memegang peran pemberian izin. Selama ini, terkait keselamatan penerbangan, dinas ini hanya menjadi institusi yang memberi rekomendasi.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Semarang Widi Widodo didampingi Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Hening Swaskito, mengatakan belum pernah menerbitkan dokumen lingkungan untuk pendirian BTS. "Secara teknis, pendiriannya hanya (berdasar) perda bangunan," kata Widi.

Sumber : Kompas

Arsitektur Rumah Tropis untuk Merespon Perubahan Iklim

2008-10-22T18:49:00.000-07:00

Arsitektur rumah tropis ternyata mampu berkontribusi untuk menurunkan gas rumah kaca di atmosfer. Menurut Dr. Ir. Eddy Prianto CES, DEA, rumah tropis merupakan bentuk tanggapan atas konteks sosial yang terjadi, yaitu krisis listrik, gerakan hemat listrik, dan pemanasan global.

Rumah tropis hemat energi untuk hadapi pemanasan global

Rumah tropis hemat energi untuk hadapi pemanasan global
Salah satu solusi untuk mengurangi dampak pemanasan global, adalah dengan menerapkan disain rumah tropis hemat energi. Faktanya, rumah yang boros energi, sekitar 80% berasal dari kesalahan desain arsitektur. Berbagai aspek tentang disain rumah tropis hemat energi dibahas dalam kegiatan Seminar Sehari "Home Design Going Green" (HDGG), di Hotel Ciputra, Jakarta pada 5 September 2007.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ciputra, Century 21 Indonesia, Majalah TREN, dan Tabloid Bintang HOME ini merupakan bentuk kepedulian praktisi dunia desain, dalam menghadapi masalah pemanasan global. Harapannya, peserta dapat mempengaruhi lingkaran jejaring yang lebih luas dan mempromosikan pembangunan rumah hemat energi kepada para kliennya. WWF-Indonesia sangat mengapresiasi partisipasi praktisi dunia desain sumbangan dalam menghadapi masalah Pemanasan Global.

Hemat Enegi

Dr. Ir. Eddy Prianto CES, DEA, salah satu pembicara yang mendapatkan award dari Persatuan Insinyur Indonesia 2007 untuk konsep Rumah Hemat Energi, menyampaikan, " Desain arsitektur rumah yang respek terhadap kondisi iklim setempat, sinar matahari dan gerakan udara untuk kenyamanan penghuni dalam beraktifitas merupakan satu langkah maju. Rumah tropis hemat energi juga bentuk tanggapan atas konteks sosial yang terjadi, yaitu krisis listrik, gerakan hemat listrik, dan pemanasan global."

Dalam diskusi terungkap bahwa konsumsi listrik memberi sumbangan kenaikan emisi CO2 sebesar 19%. Di rumah tinggal, penggunaan pendingin ruangan menempati urutan pertama konsumsi listrik (38%) , diikuti oleh komputer (10%); penanak nasi (10%); mesin cuci (9%); setrika (9%); mesin air (6%); lampu (5%); pemanas air (4%); kipas: 3%; lemari es dan televisi (2%) serta radio/tape (1%). Sementara untuk gedung, penggunaan AC mencapai (39%), lampu (24%); kipas angin (17%); lift ( 7%) dan perlengkapan lainnya sebesar 1(3%).

Upaya untuk menghemat listrik dapat dilakukan dengan cara beradaptasi dengan lingkungan dan mengurangi panas yang datang dari luar, lalu diikuti dengan perbaikan konfigurasi arsitektural. "Saat ini 2/3 panas ruangan disebabkan oleh desain atap yang salah, padahal penggunaan atap bening dapat menyerap hingga 90% panas", jelas Prianto.

Tantangan Utama

Bagi Indonesia, dengan iklim tropis, perlu diterapkan pendekatan enam strategi rumah hijau, yaitu mencakup pelapis bangunan, penerangan, pemanasan, pendinginan, konsumsi energi, dan pengelolaan limbah.

Rumah dengan sistem pencahayaan hijau dapat mengurangi konsumsi energi. Karena semakin banyak pepohonan tumbuh di sekitar rumah, semakin berkurang intensitas panas. Selain kenyamanan dari sisi thermal, tersedia juga kenyamanan dari sisi visual.

Energi matahari yang melimpah dimanfattkan untuk menciptakan kemandirian energi di rumah. Salah satunya, dengan aspek desain yang menempatkan solar panel di sisi rumah yang menghadap barat yang mendapatkan terpaan sinar matahari paling tinggi dan lama. Selain memanfaatkan energi, hal ini dapat mengurangi panas yang merambat di dinding rumah, dan mengurangi penggunaan pendingin ruangan.

Diakui peserta bahwa bagian tersulit dalam menciptakan rumah hemat energi adalah mengubah aspek kebiasaan individu. Jika menyangkut kebiasaan, cara paling efektif untuk mengajak individu agar berubah adalah dengan contoh. Para praktisi dunia desain juga menyadari, mereka harus memiliki posisi tawar yang kuat dihadapan klien, sehingga klien dapat menerima rancangan rumah tropis hemat energi.

Seminar "Home Design Going Green" ini merupakan langkah awal dari serial seminar untuk mempopulerkan desain Rumah Tropis Hemat Energi. Jika semakin banyak masyarakat yang bersedia menerapkannya, semakin hemat energi yang digunakan, semakin nyaman bumi kita.

Sumber : Satu Dunia

Kota Semarang Butuh Peta Peringatan Bencana

2008-10-22T18:42:00.000-07:00

Semarang, Kompas - Seringnya bencana longsor yang terjadi di Kota Semarang sebagai efek pembangunan fisik itu mengindikasikan terjadinya pelanggaran prinsip penataan ruang, yaitu mengubah lahan konservasi menjadi lahan terbangun. Untuk mengatasi hal ini, perlu disusun peta peringatan yang dapat memberikan informasi daerah rawan bencana secara akurat.

Pakar perencanaan kota Universitas Diponegoro (Undip), Prof Sugiono Soetomo, menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang perlu menginventarisasi ulang daerah-daerah rawan bencana dan mengkomparasikannya dengan peta penggunaan lahan yang ada.

Peta hasil komparasi itu akan memberikan informasi daerah-daerah yang perlu selalu diwaspadai, dijaga kelestariannya, dan yang dapat dimanfaatkan. Peta itu juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pemberian izin pemanfaatan lahan agar tidak terjadi kerusakan alam yang lebih parah.

"Pertumbuhan kota harus mempunyai batas yang jelas agar tidak berbenturan dengan alam," katanya.

Pendapat serupa juga dikemukakan pakar hidrologi Undip Robert J Kodoatie. Menurut dia, sekitar 40 persen wilayah Kota Semarang memiliki kerentanan tanah yang tinggi. Kondisi itu dapat menciptakan bencana longsor dan banjir setiap musim hujan.

Kodoatie mengatakan, sudah saatnya rencana tata ruang Kota Semarang berorientasi pada daya dukung alamiah dan bukan melulu pada kepentingan ekonomi. "Biaya rehabilitasi lingkungan dan fisik dapat menjadi lebih mahal daripada keuntungan pembangunan yang didapat jika batasan alamiah dilanggar," katanya.

Peta itu harus disusun dalam skala 1:500 sampai 1:1.000 agar dapat dilihat dengan jelas pada tingkat kelurahan. Peta peringatan itu juga harus disosialisasikan secara luas dengan membuka suatu ruang publik yang memungkinkan bagi masyarakat dan pengembang untuk melihat daerah yang diizinkan atau dilarang untuk dimanfaatkan.

Dengan cara itu, masyarakat dapat berlaku sebagai pengawas pemanfaatan lahan di sekitar tempat tinggalnya, sedangkan pengembang dapat merumuskan sendiri lokasi dan jenis aktivitas yang dapat dikembangkan.

Evaluasi rencana tata ruang

Menanggapi seringnya terjadi bencana longsor, Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang M Farkhan mengatakan, ketidaksesuaian antara daya dukung dan peruntukan lahan disebabkan perencanaan kota dilakukan sebelum Pemkot Semarang memiliki data dan peta geologi yang valid.

Hal itu menyebabkan sering terjadinya kekeliruan perizinan, yaitu mengizinkan aktivitas budi daya di kawasan konservasi. Selain itu, pertumbuhan kota yang cepat membutuhkan lahan yang luas sehingga daerah konservasi ikut terjamah.

Dengan ketersediaan peta geologi dan rawan bencana pada tahun 2000, pemkot akan melakukan evaluasi Rencana Detail Tata Ruang Kota Periode 2000-2010. Evaluasi itu untuk mengatur ulang pemanfaatan lahan di daerah yang memiliki kerentanan tanah tinggi.

Selain itu, pemerintah juga akan membatasi pemanfaatan lahan di daerah rawan dengan mekanisme pengendalian izin. Daerah yang memiliki kemiringan 40 derajat atau kerentanan tanah yang tinggi akan dilindungi dan dipertahankan menjadi lahan konservasi.

Sumber : Kompas

Kawasan Sub Urban akan Berkembang Jadi Perkotaan

2008-10-22T18:39:00.000-07:00

Kawasan atau ruang sub-urban akan menjadi tumpuan sekaligus masa depan perkembangan kota-kota di Indonesia, mengingat beban ekologis, sosial dan ekonomi perkotaan sekarang sudan amat berat.

"Ruang sub-urban ini akan menjadi kumuh atau menjadi kawasan kota di pedesaan yang nyaman, itu sangat tergantung bagaimana kita merencanakan tata ruang dengan faktor terkait lainnya," kata guru besar perencanaan kota dan wilayah, Prof Dr Ir Sugiono Soetomo CES, DEA, di Semarang, Jumat.

Faktor terkait tersebut, antara lain meliputi penegakan hukum dalam penataan ruang, sosialisasi, pendekatan dan pemberdayaan masyarakat dan upaya menciptakan pembangunan terpadu, katanya.

Sugiono yang Sabtu pekan ini akan menyampaikan pidato pengukuhan guru besar arsitektur Undip Semarang itu memprediksi, pada tahun 2025, lebih dari 50 persen penduduk di Indonesia tinggal di perkotaan. Beban berat akan diemban Pula Jawa yang dihuni 60 persen penduduk negeri ini.

Pada saat itu, katanya, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta 100 persen sudah menjadi wilayah perkotaan (urban), sehingga dengan kecenderungan umum yang terjadi di berbagai kota, pemekaran wilayah perkotaan di Jawa semakin cepat terjadi.

"Pulau Jawa sebagai penghasil beras terbesar nasional akan menghadapi konflik dalam penggunaan lahan pertanian. Kemudian terjadi pula perubahan pekerjaan dari petani ke nonpetani dan tekanan ekologi juga semakin dahsyat," katanya.

Ia menjelaskan, wilayah kota-kota besar akan semakin melebar. Kasus di Kota Bandung menunjukkan, meski terjadi pelambatan pertumbuhan penduduk, namun di daerah pinggiran (hinterland) Kota Bandung terjadi pertumbuhan amat tinggi.

"Kasus ini menunjukkan terjadi pemekaran ruang yang terbangun secara luar biasa. Daerah pinggiran Bandung terus tumbuh dengan menimbulkan masalah yang kompleks," katanya.

Sumber : Gatra

Pembahasan RTRW Diwarnai Isu Lingkungan

2008-10-22T18:32:00.000-07:00

BALAI KOTA- Isu-isu lingkungan mengemuka dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Semarang 2010-2030. Kota dengan morfologi alam perbukitan dan pantai memerlukan pengelolaan lingkungan yang semestinya. Daerah perbukitan terdiri atas tanah bergerak, sementara kota bawah atau pantai mengalami penurunan tanah, banjir, dan rob.

Sudharto P Hadi, Guru Besar Ilmu Lingkungan Undip, mengajukan isu-isu lingkungan dalam penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030. Ia menilai, pembangunan saat ini lebih mengedepankan aspek fisik dan mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.

Kota-kota besar termasuk Semarang berorientasi sebagai kota metropolitan. Basis pengembangan kota disandarkan pada modernitas. Kecenderungan itu, terlihat pada prioritas ruang untuk aktivitas ekonomi, seperti mal, jalan tol, mobil pribadi, gedung pencakar langit, real estate hingga apartemen.

Sementara pengembangan infrastruktur komunitas warga ditinggalkan. ''Padahal, perencanaan kota bukan hanya sekadar pembangunan ruang fisik, tetapi juga harus melihat kebutuhan ruang sosial,'' katanya dalam Seminar Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Semarang 2010-2030, baru-baru ini.

Penurunan Tanah

Kepemerintahan urban yang baik menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Semarang memiliki wilayah pesisir dan perbukitan dengan karakteristik berbeda. Wilayah pesisir terjadi penurunan tanah rata-rata 2,8 cm/tahun di Pasar Johar dan 4 cm/tahun di Pelabuhan Tanjung Emas. Karenanya, diperlukan kebijakan penataan wilayah pesisir harus ada rezonasi untuk kegiatan yang berdampak buruk pada lingkungan, termasuk audit lingkungan.

Ruang terbuka sebagai resapan perlu ditetapkan Pemkot. Sementara kegagalan reklamasi di banyak tempat, seperti Balikpapan, Manado, dan Jakarta, bisa menjadi pelajaran bagi Semarang.

Kawasan perbukitan, penekanan pada kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH). Ia mencontohkan kawasan Mijen. Rencana Induk Kota (RIK) 1975-2000, Mijen diarahkan untuk pengembangan perkebunan, peternakan, dan pertanian.

Namun mulai 1980-an telah berkembang menjadi perumahan dan selanjutnya mendapatkan pengesahan dari RDTRK 1995-2005. Akibatnya run off ke Kali Bringin yang menjadi penyebab banjir di Mangunharjo dan Mangkangwetan.

''Upaya meningkatkan RTH ini bisa mememtakan kebutuhan per wilayah yang kemudian diatur dalam Perda. Bagi pemrakarsa dan pengendali lingkungan bisa dimotivasi dengan pemberian insentif.''

Guru Besar Planologi Undip, Sugiono Soetomo mengatakan, perencanaan kota memerhatikan tiga fungsi utama sinergis, yaitu fungsi ekologis, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial budaya. Pengembangan wilayah memadukan perkotaan, semi perkotaan, dan pedesaan. Regionalisasi Kendal, Ungaran, Salatiga, dan Ungaran (Kedungsapur) disinergikan, dengan pusat utama Kota Semarang.

Masalah bangunan fungsi ekonomis basis pada area banjir dan rawan banjir. ''Kota Semarang memerlukan konsep desain ruang berbasis konservasi alam yang menetapkan arah pemanfaatan lahan,'' katanya.

Sumber : Suara Merdeka

Kondisi Air Tanah Kita

2008-10-22T18:15:00.000-07:00

Kontribusi Dari Parfi Khadiyanto (Angkatan 01)

Jangan salah baca, kali ini kita akan bicara mengenai kondisi air tanah, bukan tanah air kita. Mengapa? Karena masalah ini begitu penting, hingga tak dapat diabaikan begitu saja. Tuhan menciptakan bumi, dengan komposisi air yang jauh lebih besar daripada tanah. Dua pertiga bagian bumi adalah air. Namun, hanya sekitar dua persennya saja yang dapat dimanfaatkan langsung sebagai air minum. Jumlah itu, kini
semakin berkurang jumlahnya.

Menurut penelitian, konon perbandingan kebutuhan air dengan ketersediaan air di Pulau Jawa sudah pada posisi 1 berbanding 1,5. Artinya, ketersediaannya hanya 2/3 dari kebutuhan, atau istilah dagangnya, sudah tekor. Banyak sumur yang sudah mulai kering pada bulan September hingga Desember. Hingga banyak yang menyebut September sebagai sat-sating sumber (sekering-keringnya air).

Harga air, khusunya air minum dalam kemasan, baik kemasan gelas, botol ataupun galon, sudah mahal sekali untuk ukuran wilayah yang dikelilingi lautan, dan selalu banjir apabila musim hujan datang. Aneh, sering tergenang banjir tapi harga air mahal.

Di Kota Semarang, tidak semua penduduk mendapatkan akses pelayanan air bersih dari pemerintah kota. Akibatnya banyak dari mereka yang ambil air tanah melalui sumur dangkal atau sumur dalam, antara 10 hingga 40 meter di bawah permukaan tanah. Masyarakat berlomba memperdalam sumur, dengan harapan dapat lebih mampu menjangkau air tanah. Namun, diperlukan dana tidak sedikit untuk membuat sumur dengan kedalaman cukup. Perlu puluhan juta rupiah. Bagi yang tak punya cukup uang, harus pasrah dengan air sungai yang kotor, air sendang, dan sumber air lainnya.

Mencoba mengatasi permasalahan itu, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah kota Semarang mengadakan program pembuatan sumur artesis. Proyek yang dikawal Dinas Pekerjaan Umum itu diberikan kepada warga di wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih.

Program itu efektif. Dalam hitungan waktu yang relatif pendek, masyarakat senang karena mendapat air bersih. Tetapi, apakah sudah dipikirkan dampak jangka panjangnya? Program tersebut sebenarnya termasuk dalam kegiatan pengurasan potensi air tanah yang ada di wilayah itu.

Mestinya, ketika Pemkot memberikan bantuan sumur artesis, harus sekaligus dalam satu paket pembuatan sumur resapan atau biopori, agar terjadi proses konservasi sumberdaya air. Air tanah diambil untuk kebutuhan domestik, tetapi sekaligus menyiapkan instrumen untuk menjaga kelestarian air tanah di wilayah proyek.

Bayangkan kalau sekarang saja di Pulau Jawa ini, air yang tersedia sudah dikuras sepertiganya untuk kebutuhan konsumsi domestik, dengan ketersedian yang hanya 2/3 dari kebutuhan, beberapa tahun lagi wilayah Jawa akan menjadi kering kerontang?

Untuk itu marilah kita hemat air, masukkan air secepatnya dan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah lagi. Buatlah sumber resapan, biopori, dan tandon penyimpanan air hujan. Sedapat mungkin manfaatkan setiap tetes air, jangan sampai terbuang percuma.

Sumber : Suara Merdeka

Sosok Rektor yang Dilantik Mahasiswa

2008-10-21T22:01:00.000-07:00

Seribu Wajah Eko Budihardjo

Rektor Undip Eko Budihardjo genap berusia 60 tahun. Undip merayakan ulang tahun itu agak istimewa, dengan menggelar pesta rakyat mulai 7 hingga 9 Juni. Berikut tulisan wartawan Suara Merdeka Saroni Asikin yang mengupas sosok rektor yang satu ini.

SIAPA sih sebenarnya Prof Ir Eko Budihardjo MSc itu? Kalau lihat gelar yang pada namanya, kentara sekali dia seorang akademikus dan intelektual. Memang dia menggenggam atribut itu. Sebagai akademikus, dia adalah Rektor Undip sejak 1998. Intelektual? Ya, intelektualitasnya terlihat pada banyak buku yang ditulisnya seputar arsitektur dan tata kota (planologi). ''Prof Eko'', sebutan akrab orang padanya sudah menjelaskan banyak tentang itu.

Namun, itu belum cukup untuk menggambarkan sosok lelaki kelahiran Banjarnegara, 9 Juni 1944 itu. Masih seabrek atribut yang bisa diberikan kepadanya. Dia bisa ndakik-ndakik berbicara seputar arsitektur atau soal planologi, buah dari kerja kerasnya belajar di Department of Town Planning pada University of Wales Institute of Science and Technology, Cardiff Inggris dengan gelar MSc. Kalau mengutip tulisan Drs Sutrisna, Redaktur Senior Suara Merdeka dalam buku untuk ultah ke-60 Prof Eko, ia adalah manusia dengan seribu wajah.

Ya, di luar itu, dia juga pandai menghibur dan ''menyengat'' lewat puisi, bahkan ketika berhadapan dengan kalangan nonseniman. Atribut seniman dan budayawan pun akhirnya lekat pada dirinya. Jabatannya sebagai Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) sejak 1993 dan perbaurannya dengan kalangan seniman meneguhkan hal itu.

Kiprahnya di DKJT memberi bukti bahwa Prof Eko adalah intelektual yang mampu menjadi jembatan bagi kepentingan seniman, khususnya ketika berhadapan dengan kalangan birokrat.

''Blak-blakan saja, seniman itu kalau sudah bicara dalam diskusi misalnya, pragmatika yang keluar begitu pedas dan keras. Itu tak disukai kalangan birokrat. Sebaliknya, kalangan seniman juga tak begitu menyukai birokrat, sehingga itu butuh jembatan. Ya, sudah saya dipilih untuk itu. Padahal, ketika ada rencana pembentukan DKJT, saya ini kuda hitam. Tak ada yang tahu,'' tutur dia saat ditemui di rumah dinasnya Jl Imam Barjo, Semarang.

Lebih dari satu dekade berada di posisi itu tak bisa dianggap sepele. Keberhasilannya ''menekan'' Pemprov Jateng untuk membuat gedung khusus untuk seniman seperti Pusat Kesenian Jawa Tengah (PKJT) yang hampir rampung tak bisa dianggap enteng. Meskipun sepanjang menjabat Ketua DKJT, angin tak selalu berpihak padanya. Selalu muncul kontroversi ketika dia mengeluarkan gagasan tertentu.

''Sebagian seniman bilang mereka tak butuh tempat untuk pentas. Mereka lebih butuh dana untuk pentas. Bagi saya itu bukan opsi yang harus dipilih salah satu, tapi keduanya sama-sama penting.''

Kesengsem Puisi

Ya, perjumbuhannya dengan kalangan seniman memang memberi warna yang menggairahkan dalam hidupnya. Kegairahan hidup itu boleh jadi dimulai ketika dia kesengsem kepada puisi. Itu diakui Prof Eko mulai dilakukan setelah menjadi Ketua DKJT.

Baca saja apa yang ditulis istrinya Ir Sudanti Hardjohoebojo MSc dalam buku Mengalir dengan Cinta terbitan Patriot (2004), buku yang khusus diterbitkan untuk menyambut ultah ke-60 sang profesor.

''Kalau ada waktu luang di rumah, dulu beliau suka main tenis di dekat rumah dan olahraga waitankung. Hobi beliau yang lain, kalau tak ada acara selalu nulis puisi, membaca, dan surat-menyurat. Nah, ngomong-ngomong tentang puisi, banyak yang bilang 'jatuh cinta karena puisi'. Kelihatannya nggak juga. Sebab, dulu puisi beliau belum dibuat. Setelah jadi Ketua DKJT itulah mulai tampak banget cintanya pada puisi,'' tulis sang istri.

Bukan tanpa alasan kalau Prof Eko menulis puisi dan membacakannya pada setiap forum yang diikutinya, bahkan forum itu sangat formal seperti Forum Rektor. Aktivitas yang lalu membuatnya dikomentari sebagai ''rektor yang hanya bisa berpuisi''.

Prof Eko bercerita, dia kesengsem kepada puisi ketika membaca sajak Ikranegara berjudul ''Merdeka''. ''Unik sekali! Sajak itu hanya berisi satu kata, yaitu 'Belum'. Hanya satu kata itu tapi maknanya sangat dahsyat. Kalau boleh saya bilang, puisi itu ibarat lebah kecil yang menyengat tapi bermadu.''

Dengan jujur pula diakui, pada awalnya dia tak berkehendak menulis puisi. Dia ingat pasti sebuah ''sajak'' yang dibacakannya kali pertama di hadapan para mahasiswa yang melantik dia sebagai rektor pada 1998.

''Saya ini satu-satunya rektor yang dilantik mahasiswa,'' ujarnya sembari tertawa, ''Pasalnya, ketika itu saya akan dilantik di Jakarta tapi mahasiswa saya menginginkan saya dilantik mereka. Ya sudah, saya terima.''

Di situ dia baca sesuatu yang akhirnya membuatnya terkejut sendiri karena membaca sajak Taufiq Ismail yang sangat mirip dengan karyanya itu. Bunyinya: Mahasiswa takut pada dosen/Dosen takut pada Ketua Jurusan/Ketua Jurusan takut pada Dekan/Dekan takut pada Rektor/Rektor takut pada Menteri/Menteri takut pada Presiden/Presiden takut pada mahasiswa.

Kalimat-kalimat yang sederhana tapi kontekstual dan menyengat. Bak lebah, ungkapan itu menyengat tapi tetap bermadu. Pasalnya, ketika itu Soeharto baru saja ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa. Ya, setelah itu, Prof Eko selalu berpuisi. Dan dia hanya tertawa disebut ''rektor yang cuma bisa berpuisi.'' Tak termungkiri pula, predikat budayawan sangat layak digenggamnya.

''Kalau melihat rektornya, nuansa kampus UGM itu politis. USU itu pencetak usahawan, saya bangga Rektor Undip disebut rektor budayawan,'' kata ayah dari Dr Holy Ametati dan Aretha Aprilia ST itu.

Sumber : Suara Merdeka

Ramadan yang Puitis

2008-10-21T21:05:00.001-07:00

Oleh : Prof. Ir. Eko Budihardjo, M. Sc (Rektor Universitas Diponegoro, Semarang/1998-2007)

KULANUWUN. Dalam bulan Ramadan tahun ini, lebih dahsyat daripada tahun-tahun yang silam, saya memperoleh kiriman banyak sekali SMS yang puitis. Kalimat dan rangkaian kata-katanya indah-indah, menyentuh hati, menggetarkan senar-senar emosi, menggugah rasa. Tidak hanya yang berbahasa Indonesia, ada pula yang berbahasa Inggris, dan banyak yang berbahasa Jawa.

Saya cuplikkan beberapa saja, karena kalau semuanya pasti habis ruangan di Koran Suara Merdeka yang terbesar dan tersebar di Jawa Tengah ini.

"To my beloved relatives & friends: The holy month of Ramadan has come around again/ Let's welcome it with open arms/ Knowing that at the end of it the rewards are a thousand-fold: a healthier body, a cleaner soul/ and above all Allah's promise to absolve us of our past sins & mistakes/ Have a Happy & Prosperous Ramadhan."

Bagi yang kurang paham berbahasa Inggris, bisa konsultasi tentang arti dari beautiful poem tersebut di atas kepada Prof Retmono, sang pengirim SMS.

Kiriman lain berbahasa Indonesia dari Mas Asep Ridwan mantan Ketua Senat Undip: "Jika hati sejernih air/ jangan biarkan ia keruh/ Jika jiwa seputih awan/ jangan biarkan ia gelap/ Jika iman seindah bulan/ jangan biarkan ia redup/ Dan jika ada langkah membekas lara/ Ada kata merangkai dusta/ mohon dimaafkan."

Bu Hasta sebagai seorang psikolog kondang dari Undip yang banyak mendampingi mahasiswa dan remaja-remaja bermasalah, tak mau kalah, kirim SMS gaul kepada rektornya:

"Hatiku gak sebening XL/ Jiwaku gak secerah MENTARI/ Banyak khilaf yang buat FREN kecewa/ Kuminta SIMPATI-nya untuk BEBAS-kan kami dari dosa/ semoga kita dapat HOKI dan acungan JEMPOL dari 4JJ...."

Banyak juga yang kirim pesan Ramadan dalam bahasa Jawa, berupa geguritan, yang tidak kalah indah. Kebetulan kan baru saja Pemprov Jateng bersama tokoh-tokoh budayawan ramai-ramai menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa. Salah satunya saya cuplik dari Dimas Yung Hadiyanto, Kepala Biro Pusat Statistik Jateng:

"Gilir gumanti sumunaring surya padhang tetrawangan/ Surya kapisan sugeng siyam, sugeng karaharjan, kasaenan, ugi katentreman sarta iman/ Nyuwun gunging pangaksami sadaya kalepatan..."

Bila dipikir-pikirkan, hanya ada tak lebih dari 26 huruf mulai A sampai Z, tetapi begitu banyak untaian kata-kata indah yang diciptakan. Begitu pula hanya ada tujuh not dari Do sampai Si, namun tak terhitung berapa banyak lagu-lagu mendayu-dayu yang dinyanyikan. Angka pun hanya ada 10 biji dari 0 sampai 9, tetapi begitu banyak jumlah uang yang bisa dikumpulkan oleh konglomerat hitam, bisa untuk tujuh juta turunan (kalau cuma tujuh turunan kan terlalu sedikit ya?)

Mencermati semua itu, dalam bulan Ramadan yang indah ini, sepantasnyalah kita semua bersyukur, selain memang mesti tetap juga terus berpikir dan berzikir. Memang, begitu banyak musibah yang berturut-turut menimpa bangsa kita belakangan ini. Lumpuh layuh, flu burung, sapi gila, gizi buruk, gempa, tsunami, longsor, banjir, kekeringan, lumpur panas ... seolah takkan ada hentinya. Namun kita mesti tetap optimistis, dengan dada tegak kita coba atasi segala masalah yang menimpa kita semua.

Waktu tampil sebagai pembicara dalam Kongres Bahasa Jawa bersama Prof Dr Damardjati Supadjar dari UGM dan Gusti Dipokusumo dari Kasunanan Surakarta, saya sampaikan tentang aneka kearifan Jawa, yang menunjukkan keandalan nenek moyang kita.

Bila untuk bau busuk, dalam bahasa inggris hanya dikenal kata-kata smelly, bad smell, atau foul, dalam bahasa Jawa tak terhitung padanannya. Beberapa di antaranya adalah: bacin, badeg, baseng, pesing, penguk, prengus, kecut, sengak, sengir, asem... di sela-sela acara Promosi Doktor Yos Johan Utama SH, Prof Tjip sempat nambahi, kalau tentang bawa-membawa, dalam bahasa Inggris paling ya to bring atau to carry, tapi dalam bahasa Jawa ada mikul, njinjing, ngenthit, nyangking, ngempit, nggendhong, mbopong, manggul...

Dalam urusan doa pun, kendati agama Islam berasal dari Negara Arab, dan ketika shalat pun wajib menggunakan bahasa Arab (tak boleh pakai bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, Prancis, Mandarin, Jepang), namun tatkala berdoa sendiri-sendiri boleh pakai bahasa ibu masing-masing.

Bila akan tidur, saya memang diajari ustad untuk berdoa dalam bahasa Arab: Bismikallohuma ahya wa bismika amut. Artinya kurang lebih: Dengan nama Allah maka hamba hidup, dan dengan nama Allah pula maka hamba mati."

Nah, Nenek dan Ibu saya almarhum dari desa memberi warisan doa sebelum tidur dalam bahasa Banyumas cekek seperti berikut:

"Nataena, sukma gumuling, cahya ngadeg, badan turu, ati tangi, nyawa semendhe, semendhe kersaning Allah. Laillahailallah Muhammadar Rasulullah."

Lo, begitu indahnya, dan berarti juga setiap kali menjelang tidur otomatis putra-wayahnya membaca kalimat syahadat. Memang bila dicermati doa-doa yang menyentuh jiwa, kebanyakan merupakan untaian kata-kata yang puitis.

Liding dongeng, marilah kita nikmati bersama bulan Ramadan yang indah penuh berkah ini, dengan iktikad baik untuk menambah keindahan lahir-batin pada lingkungan sekitar kita. Samanten rumiyin atur kula, kepareng, nuwun.

Sumber : Suara Merdeka

Pendidikan Kita, Konsep dan Realitas

2008-10-21T20:54:00.000-07:00

Oleh : Prof. Ir. Eko Budihardjo, M. Sc (Rektor Universitas Diponegoro, Semarang/1998-2007)

BERBICARA tentang pendidikan kita di tanah air tercinta, serupa saja dengan mengupas bawang. Semakin dikupas, semakin deras air mata yang menetes. Tatkala mewakili para rektor berbicara di depan Komisi IX DPR, saya sampaikan bahwa guru dan dosen termasuk kategori profesional yang dizalimi pemerintah.

Guru dan dosen, bahkan sampai ke jenjang jabatan tertinggi sebagai professor, guru besar, atau mahaguru, tidak bisa hidup layak hanya dari gaji yang diperolehnya. Padahal kalau memang pemerintah mengakui keberadaan guru dan dosen sebagai tenaga profesional, yang berarti bukan amatir, mestinya kan sembada memberikan imbalan atau gaji yang layak untuk bisa hidup secara bermartabat.

Kita amat prihatin mendengar imbalan buat guru bantu di berbagai daerah yang tidak lebih dari Rp 460.000 per bu-lan, yang berarti lebih rendah dari upah minimum regional.

Gaji serendah itu pun beberapa waktu yang silam pembayarannya sempat terlambat enam bulan, sampai-sampai harus meminta dana talangan dari pemerintah provinsi.

Waktu jadi panelis acara Debat Calon Presiden, saya sempat menyoal Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang gaji profesor yang cuma sekitar Rp 2.500.000. Bandingkan dengan gaji direktur pertamina yang mencapai Rp150 juta per bulan. Berarti satu bulan gaji seorang direktur pertamina sama dengan gaji seorang guru besar selama 5 tahun.

Saya ingat, Pak SBY saat itu hanya menjawab bahwa bilamana beliau menjadi seorang presiden, bertekad akan memperbaiki nasib guru dan dosen secara bertahap.

Aneka konsep gagasan, ide, pokok-pokok pikiran tentang peningkatan kualitas pendidikan sudah sering dilontarkan. Ada kurikulum berbasis kompetensi, ada manajemen berbasis sekolah, ada problem based learning, quantum learning, dan lain sebagainya.

Prof. Dr. Bambang Sudibyo selaku Menteri Pendidikan Nasional pun belum lama ini dengan berapi-api menyampaikan konsepnya tentang peningkatan kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia (SDM) di depan para rektor PTN seluruh Indonesia. Saya nekat menyampaikan unek-unek saya bahwa konsep yang andal tentang perbaikan sistem dan peningkatan SDM (sinten, Jw) tidak akan berjalan dengan baik bila imbalannya (pinten, Jw) tidak memadai.

Segitiga sistem-sinten-pinten mesti dikembangkan bersama-sama. Salah sa-tu rusuk saja dari segitiga itu tidak ada, ya punten saja, tidak ada gunanya bicara berbusa-busa tentang peningkatan kualitas pendidikan, karena tak akan bisa direalisasikan.

Melanggar UU

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah jelas-jelas secara amat eksplisit ditetapkan bahwa minimal 20% dari dana APBN dan APBD (Provinsi maupun Kabupaten) mesti disisihkan untuk pendidikan.

Memang, beberapa waktu terakhir ini, dari tahun ke tahun telah terjadi pe-ningkatan anggaran nasional untuk pendidikan, mulai dari 4%, 6% sampai de-ngan sekitar 8% tahun ini. Tetapi kan masih amat jauh dari ketentuan 20%.

Di daerah sudah jauh lebih baik karena menurut kabar dari media masa di Jawa Tengah persentase dana untuk pendidikan dari APBD sudah mencapai 15%. Biarpun masih belum mencapai target 20%.

Dari angka-angka tersebut terlihat jelas, pemerintah telah melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri. Padahal di negara jiran terdekat kita, Malaysia, anggaran untuk pendidikan dari APBN mereka sudah mencapai 26%.

Bila alasan pemerintah adalah masih terbatasnya dana pemerintah, kenapa bisa ada tambahan tunjangan 10 juta rupiah per bulan bagi para wakil rakyat? Kenapa anggaran untuk Presiden dan Wakil Presiden bisa meningkat secara signifikan? Kenapa dana untuk studi banding dari pa-ra wakil rakyat bisa beberapa kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya?

Kalau di zaman Orde Lama dulu hampir setiap kampus ada perumahan dosennya (kawasan perumahan Bulaksumur di UGM, kawasan perumahan Erlangga di Undip), sekarang ini tak ada lagi pembangunan perumahan dosen. Waktu masih kuliah di UGM Yogyakarta tahun 1960-an, sudah ada asrama mahasiswa Dharmaputera dan Realino. Sekarang, tak ada lagi pembangunan asrama mahasiswa baru. Ironisnya, mulai tahun 2005 ini malah daerah-daerah saling berlomba memasukkan dalam APBD dana perumahan bagi para wakil rakyat yang notabene masa baktinya hanya 5 tahun setiap periodenya. Ada yang memperoleh 4 juta per bulan, lebih besar dari gaji seorang guru besar.

Memang agak risi juga mengungkap tentang gaji, upah, imbalan, honorarium, tunjangan. Tetapi kalau sudah keterlaluan, apa boleh buat, mesti disampaikan realita apa adanya.

Baru-baru ini saya mendapat surat dari seorang guru besar tersohor dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Isinya menanyakan tentang kebijakan Undip bagi para dosen yang akan membeli rumah dinas yang ditempatinya. Soalnya beliau berniat mengangsur pembelian rumah dinasnya, tetapi ternyata uang angsuran bulanan yang ditetapkan oleh lembaga untuk dibayar, jauh lebih besar daripada uang pensiun yang diterimanya setiap bulan.

Bayangkan, seorang profesor ternama dari suatu PTN besar, sampai akhir hayatnya tidak bisa memiliki rumah sendiri. Sungguh tragis dan menyakitkan.

Macan Kertas

Undang-undang tentang Guru dan Dosen sudah disahkan. Saya masuk dalam Tim Kecil mewakili para rektor se - Indonesia, bersama Rektor ITB Prof. Dr. Djoko Santoso dan Rektor Universitas Negeri Surabaya Prof. Dr. Haris Supratno.

Beberapa kali kami kumpul mengusulkan penyempurnaan dan kemudian paparan di depan Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tersebut khususnya dari Komisi X DPR.

Perdebatan berlangsung hangat, malah kadang-kadang panas, tapi lantas bisa diinginkan kembali, antara lain dengan puisi.Saya sempat baca puisi di depan tokoh-tokoh wakil rakyat itu sebagai berikut:

Tanganku gemetar / badanku bergetar / hatiku berdebar / sukmaku mendamba Undang-Undang Guru dan Dosen / yang mampu membuat para pahlawan tanda jasa itu tersenyum dan ketawa lebar.

Kami mencermati bahwa draft RUU Guru dan Dosen versi terakhir yang kami terima masih jauh dari sempurna. Seperti komentar Prof. Satjipto dan Prof. Nyoman, selain tidak tercantumnya asas yang mestinya justru menjadi roh RUU, juga banyak pasar karet yang multitafsir, dan ketentuan dalam ayat-ayat yang tidak mungkin bisa dilaksanakan.

Kalau orang Barat bilang ibarat the barking dogs that never bite, alias anjing yang gonggongannya saja yang keras, tapi tidak pernah menggigit. Kalau kita bilang ibarat macan kertas.

Lantas apa gunanya UU Guru dan Dosen terburu-buru disahkan, bila dalam realitasnya jelas-jelas takkan bisa dilaksanakan. Misalnya tentang guru dan dosen serta anak-anaknya yang dibebaskan dari biaya pendidikan.

Memang ideal, namun tipis kemungkinannya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kita akan mengulangi lagi kesalahan penyusunan UU tentang Sisdiknas yang hanya bagus di kertas tetapi tidak mengejawantah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha atau kalangan industriwan mesti bahu-membahu, tanggung renteng, bersama-sama masyarakat bertekad memperbaiki nasib guru dan dosen, meningkatkan kadar profesionalisme mereka, sembari memperbaiki sistem, sarana dan prasarananya dengan lebih bersungguh-sungguh.

Memang awalnya berat dan pahit, tapi pada akhirnya nanti akan amat menentukan nasib bangsa agar bisa segera keluar dari krisis berkepanjangan. Orang Barat mengatakan The roots of education are bitter, but the fruits are sweet.

Marilah kita renung dan resapi petuah HG Wells bahwa masa depan suatu bangsa adalah perlombaan antara pendidikan dan bencana. Kita tak boleh sekadar tarik-ulur tentang peraturan dan perundang-undangan semata, melainkan juga mesti menyiapkan strategi yang manjur untuk betul-betul mengangkat harkat dan martabat guru maupun dosen. Semoga semua pihak sadar.(11)

Sumber : Suara Merdeka

Tak Selamanya Mengerikan

2008-10-20T22:24:00.000-07:00

Wisata Bersama : Dr. Ir. Gagoek Hardiman (Sekretaris Progdi S3 ARSKOT/2008-2012)

Beberapa masjid di Arab Saudi yang dikenal masyarakat Indonesia antara lain Masjidil Haram, Masjid Kucing, dan Masjid Jin di Makkah atau Masjid Nabawi, Masjid Quba, dan Masjid Qiblatain di Madinah. Di Kota Jeddah pun ada masjid yang sering dikunjungi jamaah haji dan umroh dari Indonesia, yaitu Masjid Qisosh dan Masjid Terapung di laut Merah.

Dari beberapa masjid tersebut, nama Masjid Qisosh patut dituliskan karena keunikannya sebagai salah satu tempat pelaksanaan hukum qisosh(pemotongan sebagian anggota tubuh atau pemenggalan kepala di depan umum). Lokasinya sangat strategis karena berada di tepi danau indah, di samping taman kota yang asri, dekat dengan bangunan-bangunan kuno yang dilestarikan, serta dekat pula dengan pusat perbelanjaan Balad.

Sesuai dengan sebutannya, di halaman masjid itu secara periodik dilaksanakan eksekusi berdasarkan hukum Islam yang diterapkan secara ketat di Arab Saudi terhadap narapidana. Biasanya itu berlangsung pada hari Jumat.
Pada tahun 2007, jumlah hukuman pancung kepala di seluruh Saudi Arabia tercatat 153 orang. Berita memilukan datang pada kita di awal tahun ini ketika seorang TKW bernama Yanti dihukum pancung. Itu pemancungan kedua di tahun ini yang dilaksanakan di provinsi yang ada di barat daya Kota Assir.

Kalau di Indonesia hukuman mati dilaksanakan di tempat yang sangat dirahasiakan dan tertutup untuk umum, di Arab Saudi justru dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat disaksikan khalayak ramai. Kita mungkin ngeri menyaksikan hukuman qisosh itu. Tapi bagi orang Arab Saudi, eksekusi seperti itu adalah pemandangan yang galib.
Pelaksanaan hukuman di tempat terbuka itu tentu bertujuan agar masyarakat takut berbuat jahat dan pelaku kejahatan jera mengulangi kesalahannya. Meski begitu, aspek kemanusiaan pun tetap diperhatikan. Jadi, misalnya berdasarkan keputusan pengadilan, seseorang harus dipotong lengannya, setelah eksekusi dia langsung dibawa ambulans ke rumah sakit dan dirawat sampai sembuh 100%.

Yang jelas, kalau melihat eksekusi qisosh, kita tak boleh mengabadikan dengan kamera. Rambu bertulisan "No photography" terpasang di beberapa tempat di sekitar pendapa pelaksanaan eksekusi. Di luar jadwal eksekusi, asal tidak ada askar (polisi Arab Saudi) yang melihat, dan kalau berani, bisa mencoba mengambil foto lanskap di situ. Tentu saja risiko ditanggung sendiri. Namun saat ada pelaksanaan eksekusi qisosh, jangan coba-coba memberanikan diri mengambil foto kalau masih menginginkan lengan dan tangan kita tetap utuh.

Lokasi Masjid Qisosh memang sangat strategis. Sekitar 100 meter di utara masjid, terdapat Hotel Al Azhar. Seperti yang terjumpai di penginapan (maktab) Makkah dan Madinah, di halaman hotel dan halaman Masjid Qisosh selalu ada pedagang makanan dan kue khas Indonesia yang menggelar dagangan ala kaki lima. Ada kerupuk, kacang hijau, tahu, tempe, sayur lodeh, nasi kuning, nasi goreng, nasi gurih, sate ayam, sate kambing, dan banyak lagi lainnya. Tiap bungkus atau potongnya dijual seharga satu real Arab Saudi.

**

DI kala tidak ada eksekusi, Masjid Qisosh merupakan kawasan yang sangat indah dan menarik. Di sekitar lahan eksekusi terdapat danau indah dan taman kota yang cantik menarik. Bahkan, di dekat masjid terdapat kawasan kota lama yang eksotis dan pusat perbelanjaan Balad yang sangat diminati oleh wisatawan.

Memang, berkat kemajuan teknologi serta dana yang memadai, lanskap di sekitar Masjid Qisosh bukan lagi berupa gunung batu dan padang pasir khas Arab Saudi melainkan tampak bagai "taman firdaus" dengan berbagai pohon, bunga, plus air mancur memesona.
Penanaman pohon menerapkan teknologi canggih dengan biaya besar. Areal yang direncanakan untuk taman harus digali dan diisi dengan tanah yang didatangkan dari negara lain sehingga sistem pelaksanaannya menyerupai pembuatan pot raksaksa.

Mengingat curah hujan yang sangat kecil sesuai iklim tropis kering, prasarana irigasi untuk taman pun sangat canggih, jaringan air dilengkapi keran untuk memancarkan air yang dapat menyiram setiap jengkal areal taman. Air itu berasal dari air laut yang diproses menjadi air tawar. Jenis tanaman eksotis yang terdapat dalam taman antara lain tanaman yang umumnya hidup di daerah tropis lembab, misalnya pohon kamboja (Plumeria acuminata), kelapa (Cocos nucifera), dan banyak lagi lainnya.

Taman di Jeddah pada umumnya dilengkapi dengan patung. Namun sesuai dengan aturan setempat, patung berwujud makhluk hidup baik binatang maupun manusia tidak diperkenankan. Taman di seberang jalan Masjid Qisosh juga dilengkapi dengan patung komposisi tiga kubah masjid yang terlihat artistik. Sebagai landmark atau tetenger, di sebelah barat masjid terdapat patung cangkang kerang laut yang terletak di tepi danau. Patung-patung tersebut sangat jelas dipandang dari pendapa pelaksanaan eksekusi qisosh karena jaraknya hanya sekitar 50 meter.

Salah satu patung di kota pelabuhan Jeddah yang paling terkenal di kalangan jamaah haji Indonesia adalah patung sepeda raksaksa yang tingginya lebih kurang 10 meter. Patung yang diperkenalkan kepada para jamaah haji dalam paket "city tour" sebagai "sepeda Nabi Adam". Tentu saja itu hanya sebuah lelucon. Yang jelas paket wisata keliling kota itu sudah termasuk dalam paket ONH sehingga sayang kalau dilewatkan. Apalagi tujuan kunjungannya begitu penting seperti Makam Siti Hawa, Laut Merah, atau Masjid Terapung.

Keindahan lingkungan sekitar Masjid Qisosh semakin lengkap karena di sebelah baratnya terhampar danau yang sangat indah dengan warna biru lazuardi yang bening serta efek pantulan cahaya matahari yang keperak-perakan. Selain itu, tepat di halaman masjid di samping danau, wisatawan yang datang berkesempatan naik unta yang dihias dengan sangat artistik sekaligus difoto dengan kamera langsung jadi dengan biaya 10 real Arab Saudi. Kalau ingin berkeliling danau yang luas dengan naik unta itu, tentu kita mesti mengeluarkan biaya yang sangat besar. Selain dengan unta, perahu dayung juga tersedia untuk menikmati keindahan panorama sekeliling danau. Panasnya Jeddah di siang hari seperti tak terasa kalau kita menatap panorama danau yang sejuk, nyaman, dan segar.

Yang pasti, komposisi antara keanggunan Masjid Qisosh, biru lazuardi air danau, dan hijau jamrud taman kota, saling bersinergi secara positif membentuk fenomena lingkungan yang sangat menarik dan menawan hati. Walhasil, pendapa masjid yang pada hari jumat sering dipergunakan untuk qisosh, terasa jauh dari kesan seram atau angker. Apalagi di sekitar tempat itu banyak mukimin warga negara Indonesia yang sebagian besar orang Madura yang berjualan nasi pecel, gado-gado, atau sate ayam.

Sumber : Suara Merdeka

Rahasia Serat Sastrajendrahayuningrat Pangruwating Diyu (Bagian Kedua/Habis)

2008-10-20T22:06:00.000-07:00

Oleh : Sudarmawan Juwono (Angkatan 01)

Nun jauh, negeri Ngalengka yang separuh rakyatnya terdiri manusia dan separuh lainnya berwujud raksasa. Negeri ini dipimpin Prabu Sumali yang berwujud raksasa dibantu iparnya seorang raksasa yang bernama Jambumangli. Sang Prabu yang beranjak sepuh, bermuram durja karena belum mendapatkan calon pendamping bagi anaknya, Dewi Sukesi. Sang Dewi hanya mau menikah dengan orang yang mampu menguraikan teka teki kehidupan yang diajukan kepada siapa saja yang mau melamarnya. Sebelumnya harus mampu mengalahkan pamannya yaitu Jambumangli.

Beribu ribu raja, wiku dan satria menuju Ngalengka untuk mengadu nasib melamar sang jelita namun mereka pulang tanpa hasil. Tidak satupun mampu menjawab pertanyaan sang dewi. Berita inipun sampailah ke negeri Lokapala, sang Prabu Danaraja sedang masgul hatinya karena hingga kini belum menemukan pendamping hati. Hingga akhirnya sang Ayahanda, Begawan Wisrawa berkenan menjadi jago untuk memenuhi tantangan puteri Ngalengka.

Pertemuan Dua Anak Manusia

Berangkatlah Begawan Wisrawa ke Ngalengka, hingga kemudian bertemu dengan dewi Suksesi. Senapati Jambumangli bukan lawan sebanding Begawan Wisrawa, dalam beberapa waktu raksasa yang menjadi jago Ngalengka dapat dikalahkan. Tapi hal ini tidak berarti kemenanmgan berada di tangan. Kemudian tibalah sang Begawan harus menjawab pertanyaan sang Dewi. Dengan mudah sang Begawan menjawab pertanyaan demi pertanyaan hingga akhirnya, sampailah sang dewi menanyakan rahasia Serat Sastrajendra. Sang Begawan pada mulanya tidak bersedia karena ilmu ini harus dengan laku tanpa ¡§ perbuatan ¡§ sia sialah pemahaman yang ada. Namun sang Dewi tetap bersikeras untuk mempelajari ilmu tersebut, toh nantinya akan menjadi menantunya.

Luluh hati sang Begawan, beliau mensyaratkan bahwa ilmu ini harus dijiwai dengan niat luhur. Keduanya kemudian menjadi guru dan murid, antara yangf mengajar dan yang diajar. Hari demi hari berlalu keduanya saling berinteraksi memahamkan hakikat ilmu. Sementara di kayangan, para dewata melihat peristiwa di mayapada. ¡§ Hee, para dewata, bukankah Wisrawa sudah pernah diberitahu untuk tidak mengajarkan ilmu tersebut pada sembarang orang ¡§.

Para dewata melaporkan hal tersebut kepada sang Betara Guru. ¡§ Bila apa yang dilakukan Wisrawa, bisa nanti kayangan akan terbalik, manusia akan menguasai kita, karena telah sempurna ilmunya, sedangkan kita belum sempat dan mampu mempelajarinya ¡§.

Sang Betara Guru merenungkan kebenaran peringatan para dewata tersebut. ¡§ tidak cukup untuk mempelajari ilmu tanpa laku, Serat Sastrajendra dipagari sifat sifat kemanusiaan, kalau mampu mengatasi sifat sifat kemanusiaan baru dapat mencapai derajat para dewa. ¡§ Tidak lama sang Betara menitahkan untuk memanggil Dewi Uma.untuk bersama menguji ketangguhan sang Begawan dan muridnya.

Hingga sesuatu ketika, sang Dewi merasakan bahwa pria yang dihadapannya adalah calon pendamping yang ditunggu tunggu. Biar beda usia namun cinta telah merasuk dalam jiwa sang Dewi hingga kemudian terjadi peristiwa yang biasa terjadi layaknya pertemuan pria dengan wanita. Keduanya bersatu dalam lautan asmara dimabukkan rasa sejiwa melupakan hakikat ilmu, guru, murid dan adab susila. Hamillah sang Dewi dari hasil perbuatan asmara dengan sang Begawan. Mengetahui Dewi Sukesi hamil, murkalah sang Prabu Sumali namun tiada daya. Takdir telah terjadi, tidak dapat dirubah maka jadilah sang Prabu menerima menantu yang tidak jauh berbeda usianya.

Tergelincir Dalam Kesesatan

Musibah pertama, terjadi ketika sang senapati Jambumangli yang malu akan kejadian tersebut mengamuk menantang sang Begawan. Raksasa jambumangli tidak rela tahta Ngalengka harus diteruskan oleh keturunan sang Begawan dengan cara yang nista. Bukan raksasa dimuliakan atau diruwat menjadi manusia. Namun Senapati Jambumangli bukan tandingan, akhirnya tewas ditangan Wisrawa. Sebelum meninggal, sang senapati sempat berujar bahwa besok anaknya akan ada yang mengalami nasib sepertinya ditewaskan seorang kesatria.

Musibah kedua, Prabu Danaraja menggelar pasukan ke Ngalengka untuk menghukum perbuatan nista ayahnya. Perang besar terjadi, empat puluh hari empat puluh malam berlangsung sebelum keduanya berhadapan. Keduanya berurai air mata, harus bertarung menegakkan harga diri masing masing. Namun kemudian Betara Narada turun melerai dan menasehati sang Danaraja. Kelak Danaraja yang tidak dapat menahan diri, harus menerima akibatnya ketika Dasamuka saudara tirinya menyerang Lokapala.
Musibah ketiga, sang Dewi Sukesi melahirkan darah segunung keluar dari rahimnya kemudian dinamakan Rahwana (darah segunung). Menyertai kelahiran pertama maka keluarlah wujud kuku yang menjadi raksasi yang dikenal dengan nama Sarpakenaka. Sarpakenaka adalah lambang wanita yang tidak puas dan berjiwa angkara, mampu berubah wujud menjadi wanita rupawan tapi sebenarnya raksesi yang bertaring. Kedua pasangan ini terus bermuram durja menghadapi musibah yang tiada henti, sehingga setiap hari keduanya melakukan tapa brata dengan menebus kesalahan. Kemudian sang Dewi hamil kembali melahirkan raksasa kembali. Sekalipun masih berwujud raksasa namun berbudi luhur yaitu Kumbakarna.

Akhir Yang Tercerahkan

Musibah demi musibah terus berlalu, keduanya tidak putus putus memanjatkan puaj dan puji ke hadlirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kesabaran dan ketulusan telah menjiwa dalam hati kedua insan ini. Serat Sastrajendra sedikit demi sedikit mulai terkuak dalam hati hati yang telah disinari kebenaran ilahi. Hingga kemudian sang Dewi melahirkan terkahir kalinya bayi berwujud manusia yang kemudian diberi nama Gunawan Wibisana. Satria inilah yang akhirnya mampu menegakkan kebenaran di bumi Ngalengka sekalipun harus disingkirkan oleh saudaranya sendiri, dicela sebagai penghianat negeri, tetapi sesungguhnya sang Gunawan Wibisana yang sesungguhnya yang menyelamatkan negeri Ngalengka. Gunawan Wibisana menjadi simbol kebenaran mutiara yang tersimpan dalam Lumpur namun tetap bersinar kemuliaannya. Tanda kebenaran yang tidak larut dalam lautan keangkaramurkaan serta mampu mengalahkan keragu raguan seprti terjadi pada Kumbakarna. Dalam cerita pewayangan, Kumbakarna dianggap tidak bisa langsung masuk suargaloka karena dianggap ragu ragu membela kebenaran.

Melalui Gunawan Wibisana, bumi Ngalengka tersinari cahaya ilahi yang dibawa Ramawijaya dengan balatentara jelatanya yaitu pasukan wanara (kera). Peperangan dalam Ramayana bukan perebutan wanita berwujud cinta namun pertempuran demi menegakkan kesetiaan pada kebenaran yang sejati.

Sumber : Wayang

Rahasia Serat Sastrajendrahayuningrat Pangruwating Diyu (Bagian Pertama)

2008-10-20T21:58:00.000-07:00

Oleh : Sudarmawan Juwono (Angkatan 01)

Dalam lakon wayang Purwa, kisah Ramayana bagian awal diceritakan asal muasal keberadaan Dasamuka atau Rahwana tokoh raksasa yang dikenal angkara murka, berwatak candala dan gemar menumpahkan darah. Dasamuka lahir dari ayah seorang Begawan sepuh sakti linuwih gentur tapanya serta luas pengetahuannya yang bernama Wisrawa dan ibu Dewi Sukesi yang berparas jelita tiada bandingannya dan cerdas haus ilmu kesejatian hidup. Bagaimana mungkin dua manusia sempurna melahirkan raksasa buruk rupa dan angkara murka ? Bagaimana mungkin kelahiran ¡§ sang angkara murka ¡§ justru berangkat dari niat tulus mempelajari ilmu kebajikan yang disebut Serat Sastrajendra.

Ilmu untuk Meraih Sifat Luhur Manusia

Salah satu ilmu rahasia para dewata mengenai kehidupan di dunia adalah Serat Sastrajendra. Secara lengkap disebut Serat Sastrajendrahayuningrat Pangruwatingdiyu. Serat = ajaran, Sastrajendra = Ilmu mengenai raja. Hayuningrat = Kedamaian. Pangruwating = Memuliakan atau merubah menjadi baik. Diyu = raksasa atau keburukan. Raja disini bukan harfiah raja melainkan sifat yang harus dimiliki seorang manusia mampu menguasai hawa nafsu dan pancainderanya dari kejahatan. Seorang raja harus mampu menolak atau merubah keburukan menjadi kebaikan. Pengertiannya bahwa Serat Sastrajendra adalah ajaran kebijaksanaan dan kebajikan yang harus dimiliki manusia untuk merubah keburukan mencapai kemuliaan dunia akhirat. Ilmu Sastrajendra adalah ilmu makrifat yang menekankan sifat amar ma¡¦ruf nahi munkar, sifat memimpin dengan amanah dan mau berkorban demi kepentingan rakyat.

Gambaran ilmu ini adalah mampu merubah raksasa menjadi manusia. Dalam pewayangan, raksasa digambarkan sebagai mahluk yang tidak sesempurna manusia. Misal kisah prabu Salya yang malu karena memiliki ayah mertua seorang raksasa. Raden Sumantri atau dikenal dengan nama Patih Suwanda memiliki adik raksasa bajang bernama Sukrasana. Dewi Arimbi, istri Werkudara harus dirias sedemikian rupa oleh Dewi Kunti agar Werkudara mau menerima menjadi isterinya. Betari Uma disumpah menjadi raksesi oleh Betara Guru saat menolak melakukan perbuatan kurang sopan dengan Dewi Uma pada waktu yang tidak tepat. Anak hasil hubungan Betari Uma dengan Betara Guru lahir sebagai raksasa sakti mandra guna dengan nama ¡§ Betara Kala ¡§ (kala berarti keburukan atau kejahatan). Sedangkan Betari Uma kemudian bergelar Betari Durga menjadi pengayom kejahatan dan kenistaan di muka bumi memiliki tempat tersendiri yang disebut ¡§ Kayangan Setragandamayit ¡§. Wujud Betari Durga adalah raseksi yang memiliki taring dan gemar membantu terwujudnya kejahatan.

Melalui ilmu Sastrajendra maka simbol sifat sifat keburukan raksasa yang masih dimiliki manusia akan menjadi dirubah menjadi sifat sifat manusia yang berbudi luhur. Karena melalui sifat manusia ini kesempurnaan akal budi dan daya keruhanian mahluk ciptaan Tuhan diwujudkan. Dalam kitab suci disebutkan bahwa manusia adalah ciptaan paling sempurna. Bahkan ada disebutkan, Tuhan menciptakan manusia berdasar gambaran dzat-Nya. Filosof Timur Tengah Al Ghazali menyebutkan bahwa manusia seperti Tuhan kecil sehingga Tuhan sendiri memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Sekalipun manusia terbuat dari dzat hara berbeda dengan jin atau malaikat yang diciptakan dari unsur api dan cahaya. Namun manusia memiliki sifat sifat yang mampu menjadi ¡§ khalifah ¡§ (wakil Tuhan di dunia).

Namun ilmu ini oleh para dewata hanya dipercayakan kepada Wisrawa seorang satria berwatak wiku yang tergolong kaum cerdik pandai dan sakti mandraguna untuk mendapat anugerah rahasia Serat Sastrajendrahayuningrat Diyu.

Ketekunan, ketulusan dan kesabaran Begawan Wisrawa menarik perhatian dewata sehingga memberikan amanah untuk menyebarkan manfaat ajaran tersebut. Sifat ketekunan Wisrawa, keihlasan, kemampuan membaca makna di balik sesuatu yang lahir dan kegemaran berbagi ilmu. Sebelum ¡§ madeg pandita ¡§ ( menjadi wiku ) Wisrawa telah lengser keprabon menyerahkan tahta kerajaaan kepada sang putra Prabu Danaraja. Sejak itu sang wiku gemar bertapa mengurai kebijaksanaan dan memperbanyak ibadah menahan nafsu duniawi untuk memperoleh kelezatan ukhrawi nantinya. Kebiasaan ini membuat sang wiku tidak saja dicintai sesama namun juga para dewata.

Sifat Manusia Terpilih

Sebelum memutuskan siapa manusia yang berhak menerima anugerah Sastra Jendra, para dewata bertanya pada sang Betara Guru. ¡§ Duh, sang Betara agung, siapa yang akan menerima Sastra Jendra, kalau boleh kami mengetahuinya. ¡§
Bethara guru menjawab ¡§ Pilihanku adalah anak kita Wisrawa ¡§. Serentak para dewata bertanya ¡§ Apakah paduka tidak mengetahui akan terjadi bencana bila diserahkan pada manusia yang tidak mampu mengendalikannya. Bukankah sudah banyak kejadian yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua¡¨
Kemudian sebagian dewata berkata ¡§ Kenapa tidak diturunkan kepada kita saja yang lebih mulia dibanding manusia ¡§.

Seolah menegur para dewata sang Betara Guru menjawab ¡§ Hee para dewata, akupun mengetahui hal itu, namun sudah menjadi takdir Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa ilmu rahasia hidup justru diserahkan pada manusia. Bukankah tertulis dalam kitab suci, bahwa malaikat mempertanyakan pada Tuhan mengapa manusia yang dijadikan khalifah padahal mereka ini suka menumpahkan darah ¡§. Serentak para dewata menunduk malu ¡§ Paduka lebih mengetahui apa yang tidak kami ketahui¡¨
Kemudian, Betara Guru turun ke mayapada didampingi Betara Narada memberikan Serat Sastra Jendra kepada Begawan Wisrawa.

¡§ Duh anak Begawan Wisrawa, ketahuilah bahwa para dewata memutuskan memberi amanah Serat Sastra Jendra kepadamu untuk diajarkan kepada umat manusia¡¨
Mendengar hal itu, menangislah Sang Begawan ¡§ Ampun, sang Betara agung, bagaimana mungkin saya yang hina dan lemah ini mampu menerima anugerah ini ¡§.
Betara Narada mengatakan ¡§ Anak Begawan Wisrawa, sifat ilmu ada 2 (dua). Pertama, harus diamalkan dengan niat tulus. Kedua, ilmu memiliki sifat menjaga dan menjunjung martabat manusia. Ketiga, jangan melihat baik buruk penampilan semata karena terkadang yang baik nampak buruk dan yang buruk kelihatan sebagai sesuatu yang baik. ¡§ Selesai menurunkan ilmu tersebut, kedua dewata kembali ke kayangan.

Setelah menerima anugerah Sastrajendra maka sejak saat itu berbondong bondong seluruh satria, pendeta, cerdik pandai mendatangi beliau untuk minta diberi wejangan ajaran tersebut. Mereka berebut mendatangi pertapaan Begawan Wisrawa melamar menjadi cantrik untuk mendapat sedikit ilmu Sastra Jendra. Tidak sedikit yang pulang dengan kecewa karena tidak mampu memperoleh ajaran yang tidak sembarang orang mampu menerimanya. Para wiku, sarjana, satria harus menerima kenyataan bahwa hanya orang orang yang siap dan terpilih mampu menerima ajarannya.

Sumber : Wayang

Selamatkan Stasiun Tawang !

2008-10-20T20:35:00.000-07:00

Oleh : Mohammad Agung Ridlo (Angkatan 01)

KEBERADAAN Stasiun Tawang Semarang sebagai salah satu bangunan kuno harus diselamatkan dan dilestarikan. Stasiun rancangan JP de Bordes, dan dibangun 29 April 1911, sekarang dalam keadaan sekarat menghadapi rob dari Laut Jawa maupun banjir di musim hujan.

Selain itu, aset-aset PJKA berupa lahan tidak terkelola dengan baik, sebagian dimanfaatkan masyarakat sebagai kawasan permukiman. Termasuk kawasan di koridor atau bantaran jalur rel kereta api (lihat saja koridor dari arah Jakarta ke Stasiun Tawang). Sampai saat ini, kawasan ini sudah demikian rapat dan padat oleh permukiman slums dan squatters.

Kondisi eksisting tersebut tentu menyalahi peraturan Aanvullende Bepalingen Spoor en Tramwegen (ABST) Pasal 21 tentang larangan menanam tumbuhan dan mendirikan bangunan (gedung, tembok, pagar, tanggul) di dekat jalur rel kereta api. Tertulis pada peraturan tersebut, ’’Dalam jarak 11 m dari sumbu jalan baja terdekat bagi tanaman dan dalam jarak 20 m bagi gedung-gedung atau lain-lain bangunan, jika jalan baja lurus. Pada jalan baja yang membelok, maka jarak tersebut menjadi 23 m untuk yang terletak di lengkungan dalam’’. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Menteri Perhubungan, 2000:21).

Bantaran rel KA adalah garis batas luar pengamanan jalur rel kereta api. Jalur KA adalah daerah yang meliputi daerah manfaat jalan kereta api, daerah milik jalan kereta api, dan daerah pengawasan jalan kereta api, termasuk bagian bawah dan ruang bebas di atasnya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

Ruang bebas dalam pengertian jalur rel KA adalah ruang tertentu yang senantiasa bebas dan tidak menganggu gerakan kereta api sehingga kereta api dapat berjalan dengan bebas dan aman (Keputusan Menhub Nomor: KM 52 tahun 2000, Pasal 1 ayat 3 dan 7).

Kondisi eksisting permukiman warga yang berupa slums dan squatters dibangun sangat dekat dengan jalur rel kereta api, yaitu sekitar 3 m. Kawasan ini tentu merupakan kawasan yang rawan terjadi kecelakaan, baik terhadap warga maupun permukimannya.
Pengembangan Tawang
Oleh karenanya, ke depan Stasiun Tawang perlu dikembangkan. Pertama, penataan area / kawasan jalur transportasi dan penyelamatan aset-aset lahan milik PT KAI. Artinya, permukiman slums dan squatters yang makin rapat dan padat di sepanjang koridor jalur rel kereta api tampaknya memerlukan ketegasan dari Pemerintah Kota Semarang.

Kebijakan dan peraturan mengenai peruntukan bantaran rel kereta api harus dilaksanakan secara konsekuen, guna menghindari kecelakaan dan korban jiwa saat terjadi kecelakaan kereta api. Namun demikian perlu dipikirkan solusi yang tepat dalam merelokasi penduduk dari bantaran rel kereta api.

Kedua, pengembangan bangunan Stasiun Tawang. Dalam pengembangan bangunan stasiun perlu difikirkan pelestarian bangunan kuno sebagai peninggalan budaya. Contohnya Stasiun Manggarai dan Gambir di Jakarta, yang tetap melestarikan bentuk bangunan kunonya.

Pengembangan bangunan Stasiun Tawang sangat diperlukan, karena kapasitas stasiun ini sudah padat oleh penumpang (beserta pengantar dan penjemput). Bangunan yang ada seka-rang mungkin tetap dilestarikan, namun tak menjadi stasiun utama. Bisa saja dijadikan bangunan untuk ticketing, restoran, lobi, dan lain-lain.

Di sisi lain, perlu dibangun stasiun yang lebih modern, yang berfungsi sebagai stasiun masa depan yang mampu mengantisipasi kemajuan teknologi perkeretaapian yang berkembang pesat saat ini. Konsekuensinya adalah pengelolaan aset-aset lahan PT KAI.

Saat ini banyak aset-aset lahan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai area permukiman. Hal ini karena masih kurang dan lemahnya manajemen PT KAI dalam pengawasan aset-aset yang dimiliknya.

Ketiga, bagaimana jika sarana KA dikembangkan sebagai moda angkutan transportasi massal Kota Semarang dan sekitar. Gagasan ini dilontarkan karena melihat sejarahnya dulu, Gedung Lawang Sewu merupakan kantor pusat Jawatan Kereta Api Pemerintah Hindia Belanda (NIS), dengan stasiun-stasiun trem yang tersebar di Semarang seperti stasiun pertama Samarang NIS di Tambaksari, dan Halte Kemijen yang tidak jauh dari Samarang NIS, berada pada jalur Semarang-Demak.

Ketika NIS membangun stasiun baru di Tawang, sebagian Stasiun Samarang NIS dirobohkan dan hanya menyisakan gudang barang (sekarang dikenal sebagai Stasiun Semarang Gudang).

Tentunya dibutuhkan ahli-ahli perkeretaapian seperti Djoko Setiyowarno, Tjahyono Rahardjo dan lainnya untuk memikirkan kereta api sebagai angkutan massal di Semarang dan sekitarnya. Ini untuk menjawab problem kepadatan dan kemacetan lalu lintas akibat moda angkutan darat lain yang penuh polusi.

Sumber : Suara Merdeka

Menata PKL Perlu Penataan Ruang

2008-10-20T20:21:00.000-07:00

Oleh: Mohammad Agung Ridlo (Angkatan 01)

FENOMENA pertumbuhan suatu kota tentu diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk, akibat proses migrasi atau urbanisasi (baca: urbanward migration) dari daerah hinterland. Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Semarang, di satu sisi merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani dan di satu sisi merupakan suatu proses yang tidak dapat dibatasi pertumbuhannya.

Upaya-upaya untuk menangani proses migrasi daerah hinterland menuju daerah pusat kota dengan kebijaksanaan pembatasan pertumbuhan penduduk menunjukkan tanda-tanda ketidakberhasilan.

Menurut Sturaman (1981), sektor informal kota dalam hal ini khusus pedagang kaki lima (PKL) semakin merebak di Kota Semarang. Munculnya sektor informal (PKL) tersebut merupakan implikasi adanya pertumbuhan dan perkembangan suatu kota.

Tata Ruang

Beberapa penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani permasalahan PKL antara lain dengan melakukan relokasi pedagang, seperti yang dilakukan pada PKL di Kokrosono. Kemudian rencana Pemkot memindahkan PKL dari Jl Citarum Raya ke Jl Citandui Selatan mendapat reaksi keras dari warga Bugangan. Warga mengaku keberatan dengan rencana tersebut karena khawatir PKL akan mengotori lingkungan. Mereka juga keberatan tanah milik Pemkot seluas 1.250 m2 yang akan digunakan sebagai tempat relokasi merupakan pusat aktivitas warga. Selain warga, reaksi keberatan juga dilontarkan oleh para pedagang yang berjualan di sisi selatan Jl Citarum Raya. Para pedagang itu keberatan karena tempat relokasi auh dari akses pembeli. Ada pro dan kontra dalam penataan PKL di Kota Semarang, pedagang dan warga tolak relokasi PKL (SM, 21 Maret 2005).

Hal yang perlu dicermati dalam penanganan PKL yang telah dilakukan di Kota Semarang adalah kurangnya pemahaman Pemerintah Kota terhadap kondisi dan karakterisasi PKL. Terkadang mereka asal main gusur, tanpa memperhatikan karakteristik PKL, baik karakteristik lokasi maupun karakteristik pasar PKL. Mestinya Pemkot tidak melakukan upaya eksekusi putusan secara sepihak dalam bentuk apa pun sebelum muncul suatu solusi yagn menguntungkan bagi semua pihak (pedagang, warga dan Pemkot).

Keputusan perlu dilakukan musyawarah dengan para pedagang dan warga. Pemerintah perlu memberikan pembinaan terhadap PKL seperti tertuang dalam Perda Nomor 11/2000 pasal 9 yang berbunyi: ''Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan terhadap PKL di daerah''. Sehingga mereka yang bergelut sebagai ''kaum marginal'' atau golongan''have nots'' dapat hidup yang layak sesuai dengan kemampuannya atas pekerjaan yang layak. Artinya bahwa kebijakan penataan PKL hendaknya jangan bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 38 ayat 1.

Oleh karenanya Pemkot dalam melakukan penataan PKL perlu memperhatikan karakteristik lokasi maupun karakteristik pasar PKL dan mempertimbangkan nilai-nilai penataan ruang antara lain nilai kepentingan semua pihak, nilai estetika, teori demand-supply, teori lokasi, teori sirkulasi ruang, teori ''behaviour'' dan teori psikologi manusia. (73)

- Penulis, Ketua Pusat Studi Planologi FT Unissula, mahasiswa S3 Program Doktor Arsitektur dan Perkotaan Undip.

Sumber : Suara Merdeka

SCJ, Sebuah Fakta yang Meruntuhkan Teori

2008-10-20T20:18:00.000-07:00

Oleh: R Siti Rukayah Tutut (Angkatan 01)

OPTIMALISASI Shopping Center Johar (SCJ) mungkinkah? Sebuah pertanyaan akan keragu-raguan apakah lokasi ini akan optimal kembali digunakan dan digunakan untuk apa. Sebelum keputusan diambil kiranya benar bahwa masalah yang mendasar di lokasi ini khususnya dan Semarang pada umumnya perlu diungkap. Telah terjadi Pergeseran Paradigma Lokasi Perbelanjaan.

SCJ pernah berjaya di era Matahari sebagai anchor tenant mampu menjadi magnet penyedot pengunjung di tahun 1994. Namun mengapa 8 tahun kemudian Matahari tak bersinar lagi? Teori marketing dari para ahli ekonomi mengatakan bahwa laku tidaknya sebuah perbelanjaan tergantung dari lokasi, lokasi, dan lokasi.

Lokasi SCJ berada di dekat keramaian pasar tradisional Johar di daerah Alun-alun lama Semarang. Dahulu di era awal tahun 60-an lokasi alun-alun hingga sumbu Jl Pemuda merupakan daerah pertokoan, restoran, dan perkantoran yang cukup elit (Buku Petunjuk Alamat Dunia Dagang Kota Semarang, 1954).

Di tahun 70-an tercatat di Jl Pemuda terdapat beberapa perbelanjaan modern Golden Trully, Meliora beberapa pertokoan besar dan menjadi area rekreasi belanja warga Semarang di kala itu. Kekuatan bisnis dan komersil di daerah ini berkembang menjadi sebuah rezim ekonomi yang melumatkan ruang terbuka alun-alun di era tahun 1970-an dan hanya menyisakan Masjid Agung di sisi barat.

Ruang terbuka peninggalan kreasi kota Islam yang di buat Ki Ageng Pandanaran (pendiri sekaligus sebagai bupati pertama Semarang) tergantikan kekuatan bisnis. Kanjengan sebagai bangunan pusat pemerintahan yang dikreasikan Belanda untuk melengkapi komposisi pusat kota sebagai tiruan alun-alun kerajaan Islam di Jawa tergusur oleh bioskop dan pertokoan. Revolusi ritel yang terjadi di Amerika tahun 70-an berdampak menjamurnya kekuatan ritel di kota-kota di Indonesia.

Sejak berdiri gementee Semarang 1 April tahun 1906, perlahan-lahan mengubah Kota Semarang dari konsep kota tradisional menjadi modern. Perubahan paradigma ke kota modern itu menyebabkan konsep-konsep tradisional tidak berfungsi. Perkembangan kota Semarang mulai di arahkan ke sisi Selatan. Di tahun 1965 mulai direncanakan adanya pengganti Alun-alun lama Semarang di daerah Simpanglima sekarang.

Sejak terbentuknya lapangan Simpanglima Semarang tahun 1969 dan masuknya kekuatan ritel di akhir tahun 70-an di kawasan ini, perlahan-lahan kejayaan Jl Pemuda sebagai pusat perdagangan mulai kehilangan daya tariknya. Terjadi pergeseran paradigma lokasi perdagangan dari jalan protokol Pemuda ke arah pusat kota Simpanglima.

Matahari department store dan supermarket sebagai anchor tenant/ toko besar sering digunakan oleh mal-mal baru sebagai magnet yang menyedot pengunjung (hasil survai di beberapa kota Jakarta, Semarang, dan beberapa kota kecil).

Kekuatan Matahari sebagai ritel telah merambah di hampir semua kota-kota besar di Jawa dan menjadi tolok ukur keberhasilan sebagai magnet penarik pengunjung. Matahari masuk di Simpanglima Plasa pada tahun 1988. Keberhasilannya ditingkatkan dengan menambah gerainya di SCJ tahun 1994 dan berhasil. Namun menurun hingga tahun 2002.

Peluang yang lebih menjanjikan ditawarkan ritel yang baru Java Mal. Terdapat persaingan bisnis yang kurang sehat di mana mal-mal baru berusaha menggandeng anchor tenant lama (Matahari, Robinson, Mc Donald) sebagai magnet. Apakah fenomena ini membuktikan sebenarnya bisnis ritel di kota Semarang sudah jenuh?

Telah terjadi pergeseran motif belanja menjadi rekreasi sambil belanja dan aktualisasi diri akan adanya pengakuan. You are is what you wear menjadi you are is where you are . Pengunjung bangga mengunjungi dan berada di mal baru. Pergeseran paradigma motif berbelanja yang tumbuh dari kondisi masyarakat kita ini meruntuhkan teori tentang motif berbelanja dari ahli psikologi Deasy CM, 1992 (motif berbelanja berhubungan dengan keinginan berkomunikasi dengan orang lain, interaksi sosial).

Konsep dan peraturan yang mensyaratkan adanya jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional karena dikhawatirkan akan mematikan pasar tradisional tidak terbukti oleh adanya fenomena kehilangan pamor yang dialami SCJ.

Sulit untuk membangkitan kembali SCJ sebagai bisnis ritel menengah ke atas karena telah terjadi pergeseran paradigma lokasi ke pusat kota dan motif berbelanja ke ritel yang baru. Bukti penelitian menyebutkan bahwa pengunjung ritel terbesar dalah wanita dan remaja dari kalangan menengah ke atas. Apa yang dapat menarik mereka untuk datang? Harus ada pengganti toko besar sebagai magnet penarik pe-ngunjung. Mengubah image kawasan Johar yang terkenal dengan kawasan rawan copet bagi peng-unjung perbelanjaan, plesetan SCJ (Silet Copet Johar) merupakan istilah yang diberikan.

Kerawanan ini timbul karena Pasar Johar memiliki napas kehidupan yang pendek, subuh hingga tengah hari. Setelah jam-jam pasar berlangsung, kawasan ini menjadi sepi terutama malam hari. Perkantoran dan bisnis komersial menengah ke atas akan menghindari lokasi seperti ini. Menghidupkan SCJ perlu dukungan psikologi lingkungannya. Kiranya masalah psikologi lingkungan yang telah terbentuk dapat menjadi masukan bagi Pemkot dalam menentukan kelayakan SCJ.

- (R Siti Rukayah Tutut, staf pengajar Arsitektur Undip dan Program Magister Teknik Arsitektur Undip, mahasiswa S3 pada Program Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan Undip.

Sumber : Suara Merdeka

Jalur Penghubung di Simpanglima

2008-10-20T19:56:00.000-07:00

Oleh: R Siti Rukayah Tutut (Angkatan 01)

REVOLUSI ritel telah terjadi di kota-kota besar di Indonesia dan melanda beberapa lapangan kota. Revolusi ini memuncak pada 1990-an sebagai imbas dari Amerika yang terjadi pada 1970-an dan diikuti negara-negara berkembang lain.

Amerika selama ini merupakan trend setter, termasuk trend setter bagi budaya konsumerisme. Revolusi ritel melanda beberapa alun-alun. Simpanglima merupakan kasus unik. Sebab, kekuatan ritel di lapangan ini masih terkendalikan. Belum menjadi sebuah rezim ekonomi yang mematikan makna historis alun-alun, seperti yang terjadi di Alun-alun Lama Semarang, Alun-alun Bandung, dan Alun-alun Malang.

Ide rancangan lapangan Simpanglima (1965) berasal dari Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia sebagai pengganti hilangnya Alun-alun Lama Semarang. Direncanakan ia sebagai kawasan religius, budaya, dan pendidikan.

Setelah hampir 20 tahun kawasan ini padat oleh ritel, hanya tersisakan Masjid Baiturrahman dan SMK 7 (STM Pembangunan) sebagai tonggak terakhir yang membuktikan kawasan ini pernah dirancang sebagai kawasan religius, budaya, dan pendidikan. Supermarket Simpanglima (1978) dan Gajahmada Plaza (1980) mulai ditinggalkan pengunjung akibat kehadiran Simpanglima Plasa (1988) dan Mal Ciputra (1993). Robinson Departemen Store (2003), meski merupakan yang terbaru di kawasan itu, tidak menimbulkan guncangan berarti bagi ritel lain.

Rencana Pemerintah Kota untuk menggabungkan beberapa bangunan perbelanjaan di kawasan Simpanglima dengan jembatan ataupun terowongan bawah tanah merupakan sebuah solusi tepat untuk menuntaskan masalah tidak berfungsinya jalur pedestrian di kawasan ini. Namun, mampukah sistem penghubung ini menghidupkan beberapa pertokoan yang telah ditinggalkan pengunjungnya?

Teori Linkage

Teori linkage dari Trancik (1986) mengungkap tentang perlunya sebuah penghubung antardaerah. Sifat penghubung ini bagaikan sebuah lem. Teori ini diperkuat oleh Kenzo bahwa dua daerah yang memiliki aktivitas yang sama akan membentuk sebuah hubungan.

Kiranya teori ini sesuai dengan kenyataan di lapangan, yaitu adanya aliran pengunjung antarbangunan yang sama, Mal Ciputra dan Simpanglima Plasa. Namun itu tidak terjadi antara masjid dan mal, sekolah dan plasa.

Adapun berdasarkan teori arus trafik, ritel didesain untuk memecahkan problem arus trafik di dalamnya (Ketchum, 1956). Arus trafik harus tercipta terus-menerus sehingga melewati dan menghidupkan semua toko. Toko yang tidak dilewati arus trafik akan mati.

Untuk menciptakan arus trafik yang kuat, dibuatlah magnet di ujung sirkulasi berupa toko besar agar dapat menyedot pengunjung. Dari kekuatan magnet yang sama besar diharapkan terjadi gaya tarik-menarik. Apabila magnet yang ditempatkan tidak sama kuat, arus yang terjadi akan berat sebelah.

Fenomena ini dapat dilihat di lantai dasar Mal Ciputra. Magnet sisi timur (McDonald) lebih kuat dari magnet di sisi barat, meski sama-sama penjual ayam goreng yang disukai anak-anak.

Untuk menghindari masalah ketimpangan kekuatan magnet ini, ahli interior telah menemukan jalan keluarnya, yaitu pemisahan area sirkulasi untuk naik dan turun tidak dalam satu tempat (lihat Java Supermal). Dengan begitu, ada sedikit pemaksaan bagi pengunjung untuk berjalan mengitari semua toko di dalam mal.

Teori Kenyamanan

Dilihat dari kecepatannya, berjalan kaki mempunyai kelebihan, yaitu kecepatan rendah sehingga menguntungkan karena dapat mengamati objek secara detail (Rapoport, 1977).

Menurut Gordon Cullen, berjalan kaki dengan langkah yang sama akan menghasilkan rentetan-rentetan gambar yang indah. Para pengunjung ritel adalah pengunjung yang menggunakan moda berjalan kaki. Perhatian utama adalah adanya kontinuitas pandangan di dalam ritel.

Karena itu, perencanaan pembuatan jalur penghubung di kawasan ini sangat perlu melihat fenomena lapangan. Pertama, pengunjung menyukai pertokoan yang baru.

Supermarket ekonomi masih bisa hidup berdampingan dengan Gajah Masa Plaza pada tahun 80-an. Kedua pertokoan ini tampaknya mulai ditinggalkan pengunjung setelah hadir Simpanglima Plaza akhir 80-an. Simpanglima Plaza pun menjadi kurang menarik setelah Mal Ciputra dibangun awal 90-an, kecuali Robinson Departement Store yang kehadirannya tidak menimbulkan guncangan berarti bagi Mal Ciputra.

Kedua, penyewa tunggal. Para penyewa toko di beberapa ritel adalah sama. Toko sepatu Virgo dan Wina ada di beberapa ritel, Robinson di Citraland lantai II dan bangunan di sisi selatan Simpanglima). Fenomena ini menunjukkan bahwa teori marketing para ahli ekonomi mengenai lokasi perlu ditinjau ulang, karena lokasi yang sama ternyata memberikan hasil berbeda.

Ketiga, siapa yang menjadi magnet sirkulasi. Siapa magnet di kawasan ini yang akan menjadi generator pembangkit arus sirkulasi yang akan melalui dan menghidupkan ritel-ritel lain? Kiranya konsep pedestrian mal dari skala urban telah dipinjam untuk diterapkan di dalam bangunan. Sebaliknya, kita pun dapat meminjam keberhasilan konsep penempatan magnet sirkulasi dalam bangunan untuk diterapkan dalam skala urban. Keempat, pergantian pandangan yang menarik. Fenomena di beberapa ritel yang sudah mulai ditinggalkan pengunjung terlihat bahwa sistem related selling ini tidak lagi berfungsi.

Toko dicampur dengan usaha jasa lain (perkantoran dan lain-lain) sehingga tidak terbentuk sebuah jalinan gambar layaknya sebuah film, namun gambar terpotong-potong. Akibatnya, orang enggan berjalan di sana.

Kiranya sekelumit fenomena di kawasan ini perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota dan pelaku pembangunan dengan mengangkat fakta-fakta di lapangan dan melibatkan para pengelola ritel dan pengguna lapangan kota (PKL). Tolok ukur keberhasilan ini adalah terakomodasinya beberapa kepentingan para pemakai kawasan Simpanglima, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak percuma untuk sebuah tujuan menghidupkan kawasan.

Sumber : Suara Merdeka